95% Pengiriman Barang Masih Pakai Kapal Berbendera Asing

Liputan6.com, Jakarta - Pemerintah menyoroti besarnya penggunaan kapal berbendera asing dalam pengiriman barang. Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM sekaligus CEO Danantara Rosan Roeslani menyebut sekitar 95% pengiriman barang masih menggunakan kapal berbendera asing.

Persoalan tersebut menjadi salah satu pembahasan Rosan bersama Presiden Prabowo Subianto. Pemerintah ingin mendorong peningkatan penggunaan kapal berbendera Indonesia untuk aktivitas pengiriman barang ke depan.

“Kita juga bicara bagaimana pengembangan dari armada kita. Sekarang dilihat oleh Bapak Presiden, pengiriman barang-barang itu 95% berbendera asing,” ujar Rosan di Istana, Senin (27/7/2026).

“Bagaimana supaya ke depannya bisa berbendera Indonesia, dan diminta rencana pengembangannya seperti apa,” sambungnya.

Upaya tersebut juga akan berkaitan dengan pengembangan industri galangan kapal nasional. Menurut Rosan, Indonesia telah memiliki galangan kapal yang dikelola BUMN maupun perusahaan swasta nasional.

“Ya, kita juga ada galangan-galangan kapal, baik BUMN maupun swasta nasional, yang selama ini ingin kita tingkatkan, ingin kita majukan, sehingga pembuatan kapal-kapal itu bisa dilakukan di Indonesia, tetapi juga sesuai dengan standar yang baik, standar internasional,” kata Rosan.

Rosan belum mengungkap jumlah armada yang akan dikembangkan maupun investasi yang diperlukan. Namun, penguatan galangan kapal nasional diarahkan agar pembangunan kapal dapat semakin banyak dilakukan di dalam negeri dengan memenuhi standar internasional.

Sebelumnya, Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) tengah menyiapkan konsolidasi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) galangan kapal guna memperkuat kapasitas industri perkapalan nasional, khususnya produksi kapal tangkap bagi nelayan.

Chief Operating Officer (COO) BPI Danantara Dony Oskaria mengatakan, proses konsolidasi tersebut akan dipimpin oleh perusahaan galangan kapal nasional PT PAL Indonesia dan ditargetkan rampung pada paruh pertama tahun ini.

"Konsolidasinya saya pastikan bahwa tahun ini selesai, dan mungkin semester satu sudah selesai untuk konsolidasi galangan kapal kita," ujar Dony ditemui di Kompleks Istana Kepresidenan, Kamis (12/2/2026).

Ia menjelaskan, langkah ini diharapkan tidak hanya meningkatkan kapasitas produksi galangan kapal nasional, tetapi juga membuka lapangan kerja baru. Permintaan terhadap kapal produksi dalam negeri diproyeksikan meningkat seiring fokus pemerintah dalam pemberdayaan sektor nelayan.

"Ini akan banyak membuka lapangan pekerjaan baru bagi teman-teman kita, saudara-saudara kita yang baru lulus di Teknik Perkapalan dan lain sebagainya," ujar dia.

Dony menambahkan, langkah tersebut merupakan bagian dari strategi pengelolaan BUMN untuk memperkuat peran negara dalam mendorong ekonomi kerakyatan.

Selain itu, penguatan industri galangan kapal juga diharapkan mampu mendukung pengembangan sektor perikanan dari hulu hingga hilir. "Dengan ini, kita mengoptimalkan dan melakukan pembaruan terhadap kemampuan negara kita sendiri dalam mengelola hasil laut kita. Itu akan banyak sekali manfaat ekonominya ke depan," ujar dia.