Insentif Motor Listrik Tetap Berlanjut, Skema Baru Tunggu Usulan Menperin

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memastikan pemerintah tetap melanjutkan insentif untuk pembelian motor listrik. Namun, pemerintah akan mengubah skema penyaluran insentif dengan mengarahkannya kepada perusahaan tertentu berdasarkan usulan Kementerian Perindustrian dan Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara.

Purbaya mengatakan pemerintah masih menunggu rekomendasi dari Menteri Perindustrian dan Chief Technology Officer (CTO) BPI Danantara Sigit terkait perusahaan yang akan menjadi sasaran penyaluran subsidi. Menurutnya, CTO Danantara mendapat tugas untuk menentukan arah pemberian subsidi tersebut.

“Motor listrik masih ada insentif, tetapi nanti dialihkan ke beberapa perusahaan tertentu. Saya masih tunggu masukan dari Menperin dan dari Danantara karena yang diminta menentukan ke mana subsidinya adalah Pak Sigit,” kata Purbaya dalam konferensi pers APBN Kita, di Kementerian Keuangan, Selasa (21/7/2026).

Purbaya menambahkan pemerintah juga masih mengkaji skema insentif untuk mobil listrik. Ia menyebut keputusan mengenai kebijakan tersebut masih menunggu usulan dari kementerian terkait.

Saat ditanya mengenai kuota insentif kendaraan listrik, Purbaya memastikan pemerintah belum mengubah jumlah kuota yang telah ditetapkan.

"Kuotanya masih sama,” ujar Purbaya.

Sebelumnya, Menteri Keuangan (Menkeu), Purbaya Yudhi Sadewa, mengungkapkan pemerintah tengah mengkaji skema insentif baru untuk kendaraan listrik, baik mobil maupun motor. Pembahasan ini masih berlangsung dan melibatkan pelaku industri serta kementerian terkait.

Purbaya mengatakan, diskusi terbaru dilakukan bersama Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo). Selain membahas agenda pameran otomotif, pertemuan tersebut juga menyinggung kemungkinan pemberian insentif untuk mendorong adopsi mobil listrik di dalam negeri.

"Gaikindo ngundang ini, ngundang mau pameran mobil, tapi juga diskusi untuk misalnya kalau perlu insentif, insentif seperti apa untuk mobil listrik dan lain-lain. Ini diskusinya belum selesai, nanti masih akan saya ketemu lagi dengan mereka,” ujar Purbaya di Kejaksaan Agung, Jumat (10/4/2026).

Sementara itu, untuk kendaraan roda dua, pemerintah juga membuka peluang pemberian insentif baru khusus motor listrik. Purbaya menyebut pembahasan akan dilakukan lebih lanjut bersama Agus Gumiwang Kartasasmita selaku Menteri Perindustrian.

“Saya masih akan bicarakan dengan menteri perindustrian. Pak Menteri Perindustrian (Agus Gumiwang Kartasasmita) kita akan bicarakan, tapi kita kira-kira akan ada insentif untuk motor listrik yang baru. Yang baru yang saya pikir, yang lama sih bukan saya yang handle,” katanya.

Sebelumnya, enam perusahaan tersebut memiliki rencana investasi di tanah air sebesar Rp 15,52 triliun yang memiliki kapasitas produksi hingga mencapai 305 ribu unit sebagai imbal balik dari mengikuti program ini.

‎Kemenperin mendorong para penerima manfaat untuk merealisasikan produksinya secara domestik.

‎Sebelumnya, Direktur Industri Maritim, Alat Transportasi dan Alat Pertahanan (IMATAP) Kemenperin Mahardi Tunggul Wicaksono meminta produsen otomotif yang sudah menikmati insentif impor mobil listrik berbasis baterai dalam bentuk utuh untuk memenuhi kewajiban produksinya dengan Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN) mulai 2026.

‎Mulai 1 Januari 2026 hingga 31 Desember 2027 para produsen wajib memproduksi mobil listrik di Indonesia dengan jumlah setara kuota impor CBU. Produksi ini harus menyesuaikan aturan TKDN yang sudah ditetapkan.

‎"Dalam perjalanannya, perusahaan juga harus memperhatikan nilai, besaran nilai TKDN. Dari 40 persen harus secara bertahap naik menjadi 60 persen besaran nilai TKDN," ujar dia lagi.