Menkeu Purbaya Akui Tak Pusing Urus Anggaran MBG, Ini Alasannya

Kementerian Keuangan memperketat pemantauan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di daerah dan tak segan mengurangi anggaran jika ditemukan pelanggaran.

Diterbitkan 08 September 2026, 16:15 WIB
Share
Copy Link
Batalkan

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Keuangan (Menkeu) nPurbaya Yudhi Sadewa mengaku tidak pusing dalam mengelola anggaran program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang bernilai jumbo. Purbaya menegaskan pemerintah hanya perlu memastikan proses pembayaran berjalan lancar sembari tetap mengantisipasi dampak utang serta potensi kebocoran anggaran.

“Saya memang tidak pusing, tinggal bayar. Cuma konsekuensinya ke utang dan segala macam harus diperhatikan, apalagi kalau ada kebocoran,” kata Purbaya di kawasan Sunter, Jakarta Utara, Selasa (8/9/2026).

Purbaya menyampaikan bahwa pengelolaan anggaran MBG kini semakin terkendali setelah Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) melakukan langkah-langkah efisiensi dalam pelaksanaan program. Ia memperkirakan realisasi anggaran MBG untuk tahun ini berpotensi berada di bawah angka Rp 200 triliun.

Ia mencatat alokasi anggaran MBG sebelumnya sempat dihitung berada di kisaran Rp 330 triliun, lalu menyusut menjadi Rp 270 triliun, hingga turun ke Rp 240 triliun. Menurutnya, efisiensi pelaksanaan di lapangan masih bisa menekan nilai realisasi anggaran menjadi jauh lebih rendah.

“Kalau kebijakan yang dijalankan pas seperti yang diasumsikan, saya pikir implementasinya tahun ini akan berada di bawah Rp 200 triliun,” ujar Purbaya.

 

Pemantauan Langsung SPPG

Guna menjaga akuntabilitas, Kementerian Keuangan turut mengawasi pelaksanaan MBG melalui pemantauan langsung terhadap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di berbagai daerah. Pengawasan ketat ini dilakukan untuk memastikan program berjalan sesuai ketentuan dan terbebas dari kebocoran dana.

Purbaya menambahkan, Kementerian Keuangan akan memberikan masukan tegas kepada BGN apabila menemukan operasional SPPG yang bermasalah. Ia menegaskan pihak Kemenkeu tidak ragu untuk memangkas alokasi anggaran jika temuan di lapangan tidak segera ditindaklanjuti.

“Kalau ada yang macam-macam dan tidak didengar, ya kami kurangi anggarannya secara otomatis,” tegas Purbaya.

Baca berita terkini dan terpercaya di Berita Liputan6