DPR Sahkan RUU Pusat Finansial Internasional Indonesia Jadi UU

Liputan6.com, Jakarta - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI resmi mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pusat Finansial Internasional Indonesia (PFII) menjadi Undang-Undang dalam Rapat Paripurna DPR, Selasa (21/7/2026).

Pengesahan dilakukan setelah seluruh fraksi menyatakan persetujuan terhadap beleid tersebut.

Proses pengesahan diawali dengan permintaan persetujuan dari Ketua DPR RI Puan Maharani kepada seluruh anggota dewan yang hadir.

“Kami akan menanyakan kepada semua fraksi, apakah RUU tentang Pusat Finansial Internasional Indonesia (PFII) dapat disetujui untuk disahkan menjadi Undang-Undang?” kata Puan Maharani di Kompleks DPR RI, Jakarta.

Seluruh anggota dewan yang hadir secara serentak menjawab, “Setuju,” yang kemudian disusul dengan ketukan palu sidang sebagai tanda pengesahan.

Untuk memastikan kembali keputusan tersebut, Puan mengajukan pertanyaan sekali lagi kepada seluruh peserta rapat.

“Selanjutnya kami akan menanyakan sekali lagi kepada seluruh anggota dewan, apakah RUU tentang Pusat Finansial Internasional Indonesia (PFII) dapat disetujui untuk disahkan menjadi Undang-Undang?” ujar Puan.

Setelah anggota DPR kembali kompak menyatakan setuju, Puan meresmikan keputusan tersebut.

“Setuju, terima kasih,” kata Puan sebelum memberikan kesempatan kepada perwakilan pemerintah untuk menyampaikan pendapat akhir.

Dengan pengesahan ini, UU PFII resmi menjadi dasar hukum pembentukan Pusat Finansial Internasional Indonesia. Langkah ini merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk memperkuat daya saing sektor keuangan nasional sekaligus meningkatkan posisi Indonesia di panggung keuangan internasional.