Pemerintah Mau Tebar Bantuan Benih Rp 75 Juta per Hektare ke Petani

Liputan6.com, Jakarta - Wakil Menteri Pertanian (wamentan), Sudaryono mengungkap, rencana mencapai swasembada bawang putih dalam 3-4 tahun ke depan. Pemerintah menyiapkan bantuan benih senilai Rp 75 juta per hektare (ha) bagi petani untuk pembibitan bawang putih tadi.

Dia menjelaskan, saat ini bawang putih yang dikonsumsi oleh masyarakat di Indonesia mayoritas didatangkan dari impor. Demi ketahanan pangan nasional, diperlukan upaya untuk mencapai swasembada bawang putih.

"Sekarang ini impor sekitar lebih dari 90 persen bawang putih kita adalah impor. Keinginan dari presiden adalah bagaimana barang yang namanya bawang putih ini, barang pokok penting ini kemudian bisa swasembada. Kalau ini cukup menanam bawang putih di kurang lebih 100.000 hektare ya," ungkap Sudaryono di Kantor Kementerian Pertanian, Jakarta, Rabu (17/6/2026).

Pemerintah menyiapkan bantuan benih senilai Rp 75 juta per hektare bagi petani. Bantuan ini akan disebar untuk sekitar 5 ribu hekatare lahan di tahap pertama. Dengan begitu, anggaran yang disiapkan sekitar Rp 375 miliar.

"Mulai dari tahun ini, tahun ini kita (program untuk) 5.000 hektare, pakai (dana) APBN 5.000 (ha), 20.000 (ha) BUMN, BUMN-nya sama swastanya diharapkan 20.000 hektar karena kita mengarah ke 100.000 (ha total lahan)," tuturnya.

Sudaryono menjelaskan, skema bantuan benih tersebut. Petani yang mendapat bantuan, nantinya diminta mengembalikan satu setengah kali dari benih yang diterimanya ke Kementan. Sisa hasil panennya, boleh dijual oleh petani tersebut.

Benih yang kembali ke Kementan tadi, akan disebar lagi ke petani-petani lain sebagai bantuan. Tujuannya, memperbanyak produksi benih sehingga bisa menambah produksi bawang putih di dalam negeri.

"Oleh  karenanya kalau kita biarkan saja enggak akan ada orang bibit karena untuk bibit butuh modal besar. Sehingga Rp 75 juta dari Rp 120 juta total (biaya tanam bawang putih) tadi itu kemudian dalam bentuk dikasih pinjaman bibit dari Kementerian Pertanian," jelas Sudaryono.

Sudaryono menyampaikan, setidaknya ada tiga lokasi yang bisa menjadi tempat penanaman bawang putih. Bawang putih memerlukan daerah di dataran tinggi agar bisa berkembang dengan baik.

Beberapa di antaranya yakni, Sembalun Nusa Tenggara Barat (NTB), Temanggung Jawa Tengah, serta Humbang Hasundutan Sumatera Utara.

"Kita ini sudah identifikasi, Kementerian Pertanian sudah identifikasi, nyari 100.000 (ha) lahan, 100.000 hektare lahan itu sebetulnya harusnya sih bukan suatu hal yang sulit karena kita memang punya tempatnya. Karena memang bibit bawang ini dalam satu hektare itu dalam komponen produksinya cukup besar," beber dia.

Sebelumnya, kualitas bawang putih di Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat (NTB) dinilai lebih kompetitif dibandingkan bawang putih impor karena ditanam di dataran tinggi sekitar 1.200 meter di atas permukaan laut wilayah tersebut. Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman mengatakan, ke depan, NTB akan menjadi pusat pembibitan bawang putih.

“Kualitasnya sangat bagus, pembibitan kita pusatkan di sini. NTB akan menjadi fondasi benih nasional,” kata Amran, saat melakukan kunjungan kerja di Kecamatan Sembalun, Kabupaten Lombok Timur, dilansir dari Antara, Selasa, (10/2/2026).

Pada waktu yang sama, Mentan bersama Gubernur NTB Lalu Muhammad Iqbal melakukan tanam bawang putih bersama petani di kawasan Sembalun, Kabupaten Lombok Timur.

Menurut dia, kegiatan itu menjadi sinergi kuat pemerintah pusat dan daerah dalam mempercepat swasembada bawang putih nasional berbasis kawasan dan kekuatan petani.

"Ini kami sedang tanam bawang putih bersama Pak Gubernur. Insya Allah ini akan mampu berproduksi 20-30 ton per hektare,” ujar Amran.

Amran juga mengatakan, percepatan swasembada bawang putih diarahkan melalui program khusus berbasis kawasan dengan target luas yang terukur.

Ia menilai, NTB mempunyai potensi strategis sebagai tulang punggung pasokan bawang putih nasional sekaligus pemasok antarprovinsi.

Dalam beberapa waktu ke depan ia menginginkan kegiatan impor dihentikan dan mulai menggunakan hasil pertanian lokal. 

“Kalau mampu 50 ribu hektare, minimal 25 ribu hektare, ini sudah bisa menyuplai provinsi-provinsi lain. Kita hentikan impor dalam 3–4 tahun ke depan, paling lambat 5 tahun,” tegasnya.