China dan Jepang Lepas Obligasi Pemerintah AS Imbas Perang Iran

Liputan6.com, Jakarta - China dan Jepang mengurangi kepemilikan obligasi pemerintah Amerika Serikat (AS) pada Maret 2026. Hal ini karena perang di Timur Tengah mendorong bank sentral melikuidasi cadangan dolar AS. Selain itu, melindungi mata uang domestik dari guncangan biaya energi yang menyebabkan nilai tukar melemah.

Mengutip CNBC, Selasa (19/5/2026), China mengurangi kepemilikan menjadi USD 652,3 miliar atau Rp 11.577 triliun (asumsi kurs dolar AS terhadap rupiah di kisaran 17.750). Kepemilikan itu turun sekitar 6% dari Februari ke level terendah sejak September 2008, menurut data Departemen Keuangan AS, yang dirilis Senin malam di Amerika Serikat.

Selain itu, Jepang, pemegang obligasi pemerintah AS terbesar di luar negeri mengurangi kepemilikan sekitar USD 47 miliar menjadi USD 1,191 triliun. Secara keseluruhan, kepemilikan asing turun menjadi USD 9,25 triliun pada Maret dari USD 9,49 triliun pada Februari.

Mengutip CNBC, penjualan besar-besaran terjadi karena pecahnya konflik AS-Iran dan lonjakan harga minyak yang terjadi kemudian menyebabkan yen Jepang dan mata uang Asia lainnya melemah.

Ekonomi regional yang bergantung pada impor minyak Teluk, termasuk Jepang, menghadapi guncangan energi terbesar dalam beberapa dekade, mendorong pembuat kebijakan untuk menjual sebagian aset mereka yang didedominasi dolar AS untuk mendanai intervensi mata uang.

“Mengingat meningkatnya volatilitas keuangan sejak dimulainya perang di Teluk dan tekanan yang dihasilkan pada nilai tukar, terutama di Asia, tidak mengherankan jika kepemilikan obligasi pemerintah AS oleh bank sentral telah menurun,” ujar Ekonom HSBC, Frederic Neumann.

“Intervensi pasar valuta asing untuk mendukung mata uang lokal telah menyebabkan beberapa bank sentral menjual sebagian kepemilikan obligasi pemerintah AS mereka,” ia menambahkan.

Data April yang akan dirilis bulan depan, mungkin menunjukkan seberapa jauh bank sentral bersedia bertindak untuk menstabilkan mata uang mereka.

Para pembuat kebijakan juga cenderung menyesuaikan kembali portofolio selama periode tekanan pasar. Hal ini sejumlah penjualan mencerminkan kekhawatiran taktis tentang meningkatnya inflasi dan penurunan nilai obligasi. “Sebuah langkah menuju aset seperti uang tunai untuk memastikan likuiditas jika dibutuhkan intervensi meningkat,” kata Neumann.

Obligasi pemerintah telah berada di bawah tekanan signifikan dengan imbal hasil yang melonjak karena konflik Timur Tengah memicu kekhawatiran inflasi dan mendorong investor untuk menuntut kompensasi yang lebih tinggi untuk memegang utang AS.

Penurunan kepemilikan asing juga mencerminkan jatuhnya harga obligasi, karena investor asing mencatat kerugian valuasi sebesar USD 142,1 miliar pada kepemilikan obligasi Treasury jangka panjang hanya dalam Maret.

Berlawanan dengan tren tersebut, Inggris menambahkan sekitar USD 29,6 miliar ke kepemilikannya menjadi USD 926,9 miliar pada bulan Maret, karena beberapa pemegang yang lebih kecil menarik diri.

China secara bertahap mengurangi eksposur langsungnya terhadap obligasi Treasury sejak puncak kepemilikan sekitar USD 1,3 triliun pada 2013, tetapi para analis telah lama berpendapat angka resmi meremehkan jejak sebenarnya di pasar utang AS. Pusat kustodian seperti Belgia dan Luksemburg secara luas dipandang sebagai saluran untuk kekayaan negara China dan investasi yang terkait dengan negara.

Ekonom senior di Economist Intelligence Unit Tianchen Xu menuturkan, jika “kepemilikan bayangan” tersebut disertakan, angka agregatnya tampak relatif stabil. Belgia memegang utang pemerintah AS sebesar USD 454 miliar pada Maret, hampir sama dengan level Februari. Sementara tingkat kepemilikan Luksemburg tetap stabil selama setahun terakhir, sekitar USD 439,4 miliar.

“Kepemilikan obligasi pemerintah AS secara keseluruhan oleh China sebagian besar tetap stabil untuk saat ini, dengan volatilitas pasar jangka pendek menjadi faktor kunci yang mendorong penurunan kepemilikan jangka pendek,” kata Direktur Pelaksana Riset Global dan Fidelity International, Becky Liu.

Bagi Jepang, pertanyaan apakah Jepang akan menggunakan likuidasi obligasi pemerintah AS secara berkelanjutan untuk mendanai intervensi yen juga telah menarik perhatian di Washington dalam beberapa minggu terakhir.

Bank Sentral Jepang dilaporkan telah melakukan intervensi di pasar mata uang pada akhir Maret dan awal April setelah yen melemah melewati level 160 yang sensitif secara politik. Hal ini karena melonjaknya biaya impor minyak memperluas defisit neraca transaksi berjalan Jepang dan memicu kekhawatiran akan spiral depresiasi.

Manajer portofolio di M&G Investments, Vikas Pershad mengatakan, kepada CNBC awal bulan ini sinyal dari para pembuat kebijakan AS jelas menunjukkan “pilihan kebijakan yang lebih disukai [untuk Jepang] bukanlah menjual obligasi pemerintah AS.”

 Ia menunjuk pada kesepakatan perdagangan di bidang mineral penting, teknologi canggih, dan pertahanan sebagai peluang alternatif yang dapat membantu mengurangi tekanan pada cadangan devisa Jepang.