Satgas Debottlenecking Bisa Percepat Investasi hingga USD 30 Miliar

Liputan6.com, Jakarta - Pemerintah mulai tancap gas membongkar hambatan investasi yang selama ini mengganjal proyek-proyek besar di Indonesia. Melalui kanal aduan debottlenecking yang dijalankan Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Program Strategis Pemerintah (P2SP), Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa optimistis percepatan investasi bisa menembus lebih dari USD 30 miliar.

Nilai tersebut, kata Purbaya, berasal dari berbagai proyek investasi yang selama ini tertahan akibat persoalan proses bisnis hingga perizinan yang berlarut-larut.

"Lebih dari USD 30 miliar. Kita harapkan akan lebih banyak dipecahkan,” ujar Purbaya kepada wartawan usai menghadiri Seminar International Debottlenecking, Selasa (12/5/2026).

Tak hanya itu, pemerintah juga tengah mengincar penyelesaian proyek besar lain di wilayah Sumatera yang nilainya diperkirakan mencapai USD 40 miliar.  Proyek tersebut disebut telah bertahun-tahun mandek tanpa kepastian.

"Nanti ada lagi suatu proyek di sekitar Sumatera, mungkin sampai 40 miliar dolar AS, yang sudah bertahun-tahun enggak jalan. Kita akan jalankan dengan cepat begitu dia masuk ke sini,” katanya.

Menurut Purbaya, keberadaan Satgas Debottlenecking dirancang sebagai jalur cepat penyelesaian masalah investasi, terutama yang selama ini terhambat oleh persoalan regulasi, izin, hingga koordinasi lintas lembaga.

Setiap pekan, pemerintah menangani sekitar satu hingga empat laporan hambatan usaha melalui mekanisme sidang rutin. Model ini dirancang agar persoalan yang diadukan pelaku usaha bisa diputuskan lebih cepat dan efisien.

Menariknya, sidang satgas tersebut pada prinsipnya digelar terbuka demi menjaga transparansi sekaligus menunjukkan keseriusan pemerintah dalam menyelesaikan masalah dunia usaha.

"Ada beberapa kalangan yang bilang ingin mengadu tapi jangan disiarkan. Kami lihat nanti seperti apa kasusnya, kalau tidak perlu disiarkan langsung, tidak apa. Jadi, kami akan sesuaikan aktivitas kita sesuai dengan permintaan,” jelas Purbaya.

Purbaya menilai, sidang debottlenecking sebaiknya disiarkan secara langsung karena dapat meningkatkan transparansi, sekaligus menunjukkan kepada masyarakat dan pelaku usaha bahwa pemerintah serius dalam menyelesaikan berbagai hambatan investasi.

Sebelumnya, Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa memamerkan langkah pemerintah dalam memangkas hambatan investasi di hadapan puluhan duta besar dan pelaku usaha global. Lewat forum internasional di Jakarta, Purbaya menegaskan Indonesia kini semakin serius mempermudah proses bisnis melalui Satgas Debottlenecking.

"Melalui mekanisme ini, kami memastikan adanya proses yang efektif dan efisien dalam menindaklanjuti permasalahan perizinan serta kelancaran proses investasi dan kegiatan usaha di Indonesia," kata Purbaya dalam pidatonya pada acara Seminar International Debottlenecking, Selasa (12/5/2026).

Di hadapan para perwakilan negara sahabat, Purbaya juga mengajak investor dan pelaku usaha global untuk tidak ragu melaporkan kendala investasi yang mereka hadapi di Indonesia. Ia memastikan setiap persoalan akan ditangani secara cepat melalui kanal Satgas Debottlenecking.

"Oleh karena itu, kepada para duta besar dan pelaku usaha yang hadir dalam pertemuan ini, apabila Anda menghadapi kendala dalam menjalankan usaha di Indonesia, mohon untuk menyampaikannya kepada kami. Kami akan memastikan bahwa hambatan tersebut diselesaikan secepat mungkin, baik dalam satu kali sidang maupun lebih, namun kami pastikan akan terselesaikan," paparnya.

Purbaya mengungkapkan, hingga saat ini Satgas Debottlenecking telah menerima 142 laporan persoalan bisnis. Dari jumlah tersebut, sebanyak 83 kasus telah dibahas dalam sidang mingguan terbuka, sementara 45 kasus berhasil diselesaikan.

"Setiap minggu, kami menyelesaikan satu hingga empat kasus, dan sejauh ini prosesnya berjalan dengan baik. Kami mampu dengan cepat menghilangkan berbagai hambatan (bottleneck). Saya meyakini bahwa dalam satu tahun ke depan, iklim usaha di Indonesia akan jauh lebih baik dibandingkan saat ini," tegasnya.

Melalui capaian itu, pemerintah ingin mengirim sinyal kuat kepada investor global bahwa reformasi birokrasi dan percepatan layanan investasi kini menjadi salah satu fokus utama untuk mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.