Patriot Bond Dikritik, Purbaya Pastikan Investor Tak Kebal Hukum

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan perlindungan yang diberikan kepada investor Patriot Bond dan Merah Putih Bond tidak dapat diartikan sebagai pemberian kekebalan hukum. Menurutnya, perlindungan tersebut hanya berlaku terhadap dana yang ditempatkan pada instrumen obligasi, bukan terhadap seluruh aktivitas usaha maupun kewajiban hukum investor.

Ia menegaskan perusahaan milik investor tetap akan diproses sesuai ketentuan apabila ditemukan pelanggaran hukum. Karena itu, skema Patriot Bond berbeda dengan program tax amnesty yang pernah diterapkan pemerintah.

"Pokoknya uang yang masuk ke situ aman lah, tetapi kalau dia punya perusahaan maka dia akan diperiksa seperti biasa. Perusahaannya enggak imun, jadi tidak seperti tax amnesty," kata Purbaya dikutip Jumat (26/6/2026).

Purbaya menjelaskan, kebijakan tersebut dirancang untuk menarik dana masyarakat Indonesia yang selama ini tersimpan di luar negeri agar kembali masuk ke sistem keuangan nasional.

Menurut dia, manfaat ekonomi dari masuknya dana tersebut jauh lebih besar dibandingkan jika aset tetap berada di luar negeri.

"Daripada uangnya di luar terus. Biar dia masuk ke sistem, memang ada loss sedikit. Menurut saya uangnya masuk ke ekonomi kita," ujarnya.

Pemerintah berharap dana yang masuk melalui Patriot Bond dan Merah Putih Bond dapat memperkuat likuiditas pasar keuangan sekaligus mendukung pembiayaan pembangunan di dalam negeri.

Kebijakan perlindungan bagi pembeli Patriot Bond dan Merah Putih Bond sebelumnya menuai kritik dari sejumlah kalangan. Aturan tersebut dinilai berpotensi menimbulkan persepsi negatif terhadap komitmen Indonesia dalam penerapan tata kelola pemerintahan yang baik, pencegahan korupsi, serta pemberantasan tindak pidana pencucian uang lintas negara.

Menanggapi kekhawatiran tersebut, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menegaskan instrumen investasi yang diterbitkan Danantara tetap berada dalam koridor regulasi dan mekanisme pengawasan yang berlaku di Indonesia.

Menurut Airlangga, pemerintah tetap berkomitmen menjaga kredibilitas sistem keuangan nasional sekaligus meningkatkan daya tarik Indonesia sebagai tujuan investasi.

Ia menjelaskan Patriot Bond dan Merah Putih Bond diterbitkan sebagai salah satu upaya memperluas sumber pembiayaan domestik serta memperkuat likuiditas pasar keuangan. Dana yang dihimpun melalui instrumen tersebut diharapkan dapat membiayai investasi dan berbagai proyek strategis yang memberikan dampak luas terhadap perekonomian nasional.

Airlangga juga menegaskan anggapan bahwa investor memperoleh kekebalan hukum secara menyeluruh tidak sesuai dengan substansi pengaturan dalam revisi Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK). Investor tetap wajib mematuhi seluruh ketentuan hukum yang berlaku, sementara perlindungan hanya diberikan terhadap dana yang ditempatkan pada instrumen obligasi tersebut.