Industri Pengolahan Daging Belum Nikmati Pertumbuhan Ekonomi 5,61 Persen

Liputan6.com, Jakarta - Di tengah pertumbuhan ekonomi Indonesia yang mencapai 5,61 persen pada kuartal I 2026, geliat industri pengolahan daging sapi dinilai belum sepenuhnya ikut menguat. Pelaku usaha menyebut kontribusi sektor ini terhadap pertumbuhan ekonomi masih terbatas akibat kendala kebijakan impor.

Direktur Eksekutif Asosiasi Pengusaha dan Pengolahan Daging Indonesia (APPDI), Teguh Boediyana, mengatakan pihaknya memang tidak bisa menggambarkan kondisi seluruh sektor industri secara umum. Namun, untuk usaha berbasis impor daging sapi, kinerja dalam tiga bulan terakhir cenderung tertahan.

Menurut Teguh, importir daging sapi swasta belum mampu memberi kontribusi signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi nasional karena kuota impor tahun ini turun drastis dibandingkan tahun lalu.

“Kuota impor untuk swasta tahun ini hanya 30.000 ton, atau sekitar 15 persen dari kuota 2025,” ujar Teguh kepada Liputan6.com, Rabu (6/5/2026).

Ia mengatakan hingga kini belum ada kepastian tambahan kuota impor untuk 2026, meski asosiasi bersama pelaku usaha telah mengajukan permohonan agar volumenya kembali setara dengan tahun lalu, yakni sekitar 180.000 ton.

Kondisi tersebut membuat pertumbuhan industri pengolahan daging cenderung stagnan, bahkan menurun dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

Padahal, menurut Teguh, industri pengolahan daging memiliki efek berganda yang cukup besar terhadap sektor riil.

Dengan tingkat konsumsi daging sapi nasional yang masih relatif rendah, sekitar 2,6 kilogram per kapita per tahun, sektor ini dinilai tetap penting untuk menopang industri hotel, restoran, katering, hingga pelaku UMKM.

“Multiplier effect-nya besar, jadi sebenarnya potensinya ada,” katanya.

APPDI juga berharap pemerintah membuka ruang lebih besar bagi swasta, termasuk memberikan akses impor dari negara seperti India dan Brasil.

Selama ini, impor dari kedua negara tersebut lebih banyak dialokasikan kepada BUMN seperti ID Food dan Berdikari melalui penugasan pemerintah.

Selain menghambat ekspansi usaha, ketidakpastian kebijakan impor disebut mulai memengaruhi perencanaan bisnis pelaku usaha.

Teguh mengungkapkan banyak perusahaan kini khawatir karena belum ada kejelasan tambahan kuota impor hingga akhir tahun.

“Kalau tidak ada kepastian, kami sulit menyusun rencana usaha. Risiko terburuknya bisa terjadi pengurangan tenaga kerja,” ujarnya.