Pertumbuhan Ekonomi 5,61%, Ekonom Sebut Ditopang Belanja Pemerintah Awal Tahun

Liputan6.com, Jakarta - Pakar Ekonomi dari Universitas Airlangga (UNAIR) Rahma Gafmi menilai data pertumbuhan ekonomi kuartal I 2026 yang mencapai 5,61% dirilis Badan Pusat Statistik (BPS) sangat dipengaruhi kebijakan pemerintah yang mempercepat belanja pada awal tahun.

"Secara rasional, terdapat beberapa alasan mengapa angka 5,61% pada kuartal pertama 2026 ini muncul meskipun terasa kontras dengan kondisi riil masyarakat? Beberapa alasan yang saya lihat yaitu angka pertumbuhan ini sangat dipengaruhi oleh kebijakan pemerintah yang melakukan percepatan belanja di awal tahun (front-loading)," ujar dia, Selasa (5/5/2026).

Strategi ini berhasil mendongkrak angka Produk Domestik Bruto (PDB) riil, tetapi dampaknya tidak terasa langsung pada masyarakat menengah bawah. Hal ini karena dilakukan pada proyek-proyek besar atau belanja negara dibandingkan pada daya beli harian masyarakat.

"Bukti dari agresivitas ini adalah realisasi defisit APBN yang sudah mencapai 0,93% dari PDB atau Rp 240,1 triliun hanya dalam satu kuartal," ujar dia.

Ia menilai, pertumbuhan ekonomi Indonesia tidak sinkron di lapangan. Daya beli masyarakat umum masih tertekan oleh risiko global.

"Secara sosiologis, angka tersebut sangat tidak sinkron dengan realitas lapangan karena manfaatnya belum terdistribusi secara merata ke sektor riil dan daya beli masyarakat umum masih tertekan oleh risiko global," kata Rahma.

Kesenjangan Sektor Keuangan dan Riil

Rahma menyoroti kesenjangan antara sektor keuangan dan sektor riil. Terdapat indikasi pertumbuhan ekonomi saat ini didorong oleh sektor-sektor tertentu yang tidak bersentuhan langsung dengan konsumsi akar rumput secara luas.

Kinerja perbankan seolah melesat jika dilihat dari NIM dan NII hal itu hanya menciptakan angka pertumbuhan yang tinggi di atas kertas, karena likuiditas tersebut tidak tersalurkan secara merata ke UMKM, masyarakat di lapangan tetap akan merasa ekonomi sedang sulit.

"Ini sangat nyata bahwa Pemerintah ingin menujukkan Perbedaan Optimisme Pemerintah Versus Realitas Global. Secara rasional, angka 5,61% ini merupakan bentuk penolakan terhadap prediksi lembaga luar," ujarnya.

Rahma menuturkan, sebelumnya World Bank (Bank Dunia) hanya memproyeksikan pertumbuhan Indonesia di 4,7%. Menteri Keuangan secara eksplisit menolak angka konservatif tersebut dan mendorong target yang lebih optimis.

Angka 5,61% adalah hasil dari upaya pemerintah dengan segala polesannya untuk membuktikan, ekonomi domestik lebih tangguh dari proyeksi eksternal, meskipun risiko global tetap membayangi. 

"Sifat lagging pada variabel sosial sesuai teori siklus bisnis, pertumbuhan produksi (PDB) biasanya terjadi lebih dulu sebelum variabel lain menyesuaikan. Kenaikan produksi barang dan jasa nasional tidak secara otomatis menurunkan angka pengangguran atau menaikkan upah dalam waktu singkat," ujarnya.

Kendati begitu, menurut Rahma, masyarakat masih merasakan tekanan dari risiko triple hit, yaitu gejolak harga energi dan suku bunga global, yang mungkin dominan dirasakan daripada angka pertumbuhan PDB yang dirilis BPS kuartal I 2026. 

Sebelumnya, Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan ekonomi Indonesia tumbuh 5,61 persen secara tahunan atau year on year (YoY) pada kuartal I 2026. Pertumbuhan ini lebih tinggi dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

Kepala BPS, Amalia Adininggar Widyasanti, menjelaskan bahwa pertumbuhan tersebut dihitung berdasarkan Produk Domestik Bruto (PDB) atas dasar harga berlaku sebesar Rp6.187,2 triliun dan atas dasar harga konstan sebesar Rp3.447,7 triliun.

"Sehingga pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan I 2026 bila dibandingkan triwulan I 2025 atau secara year on year (YoY) tumbuh 5,61 persen," ujar Amalia, Selasa (5/5/2026).

Sebagai perbandingan, pada kuartal I 2025, ekonomi Indonesia tumbuh sebesar 4,87 persen (YoY). Dengan demikian, terjadi peningkatan kinerja ekonomi pada awal 2026.

Meski mencatat pertumbuhan positif secara tahunan, BPS mencatat ekonomi Indonesia mengalami kontraksi sebesar 0,77 persen secara triwulanan (quarter to quarter/qtq).

Di sisi global, International Monetary Fund memperkirakan pertumbuhan ekonomi dunia mencapai 3,1 persen pada April 2026. Sementara itu, ekonomi negara berkembang diproyeksikan tumbuh sebesar 3,9 persen dibandingkan tahun sebelumnya.

Proyeksi IMF juga menunjukkan inflasi di negara berkembang pada 2026 masih relatif lebih tinggi dibandingkan inflasi global.

Amalia menambahkan, sejumlah negara mitra dagang Indonesia juga menunjukkan dinamika pertumbuhan ekonomi yang beragam pada kuartal I 2026.

"Tiongkok tumbuh menguat dibandingkan kuartal IV 2025, AS tumbuh menguat dibandingkan triwulan IV 2025, sementara Malaysia, Singapura, dan Vietnam tumbuh melambat dibandingkan triwulan IV 2025, tetapi menguat dibandingkan triwulan I 2025," jelasnya.