Purbaya Segera Buka 380 Lowongan Kerja Bea Cukai untuk Lulusan SMA

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menyampaikan, pemerintah membuka ratusan lowongan kerja (loker) bagi lulusan SMA guna memperkuat kinerja teknis di lingkungan Kementerian Keuangan, terutama pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (Bea Cukai).

Kebijakan ini diambil sebagai respons atas kebutuhan tenaga operasional di lapangan yang dinilai mendesak. Dia menilai, posisi teknis memerlukan sumber daya manusia yang siap terjun langsung, tidak hanya berfokus pada pekerjaan administratif.

"Kalau di Keuangan sendiri kita enggak lama seperti saya bilang dulu buka di Bea Cukai 380 lulusan SMA. Karena saya perlu orang juga yang level pekerjanya betul-betul di level teknis di lapangan. Mungkin bulan depan dibuka,” ujar Purbaya kepada wartawan di Kantor Kementerian Keuangan, Selasa (7/4/2026).

Ia juga mengungkapkan, proses rekrutmen sebelumnya sempat memakan waktu cukup panjang. Oleh karena itu, percepatan pelaksanaan perekrutan dinilai penting agar kebutuhan tenaga kerja di lapangan dapat segera terpenuhi.

Di sisi lain, terkait pembukaan CPNS tahun ini, Purbaya menegaskan bahwa hal tersebut merupakan kewenangan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PanRB). Meski demikian, dari sisi anggaran disebut tidak menjadi kendala.

"CPNS ada di MenpanRB. Anggaran harusnya ada,” tutur dia.

Sebelumnya, Purbaya berencana mengalihkan sebanyak 213 pegawai dari Direktorat Jenderal Anggaran (DJA) ke Direktorat Jenderal Pajak (DJP) sebagai respons atas kekurangan sumber daya manusia (SDM) fiskus di DJP.

"DJP kurang pegawai. Sementara Dirjen Anggaran kelebihan. Daripada saya rekrut orang baru, saya pindahkan sebagian, mungkin 213 orang ke DJP," kata Purbaya di kantornya, Jumat, 27 Maret 2026.

Menurut Purbaya, langkah ini diambil sebagai upaya meningkatkan efisiensi dalam proses rekrutmen pegawai pajak. Melalui skema pemindahan tersebut, pemerintah dinilai dapat menekan tambahan beban belanja pegawai.

Ia juga menilai pegawai DJA memiliki kompetensi yang memadai dalam pengelolaan fiskal, mengingat mayoritas berasal dari Politeknik Keuangan Negara (PKN) STAN, yang berada di bawah Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan Kementerian Keuangan.

"Bukan pegawai baru lagi dan beban saya jadi nggak bertambah. Jadi saya meningkatkan fungsi DJP tanpa meningkatkan beban anggaran terlalu signifikan. Mereka bisa dilatih, mereka semuanya orang terdidik kan, rata-rata S1, atau STAN," ungkap Purbaya.

Selain itu, ia menilai proses adaptasi pegawai tidak akan memakan waktu lama karena telah memiliki pengalaman sebelumnya di bidang fiskal. Ia menyatakan, para pegawai tersebut selama ini sudah terlatih, sehingga jika dipindahkan penyesuaiannya tidak akan terlalu banyak. Purbaya juga menilai, pelatihan pajak selama satu hingga dua minggu sudah cukup.

Sebelumnya, Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa, berkomitmen akan memperbaiki citra Bea Cukai dan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) kembali baik dimata masyarakat.

Hal ini menyusul, masih banyaknya peristiwa penggeledahan yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di institusi pajak dan bea cukai.

"Ini kita lihatkan beberapa hari terakhir ini, ada pengeladahan ke pajak, Bea cukai oleh KPK. Artinya, ada sementara pegawai-pegawai kita yang belum menjalankan kerjaannya dengan lurus, dengan baik," kata Purbaya dalam Pelantikan Pejabat Kemenkeu, di Gedung Juanda 1 Kementerian Keuangan, Jakarta, Jumat (6/2/2026).

Oleh karena itu, Menkeu Purbaya menegaskan bahwa pelantikan pejabat di lingkungan Kementerian Keuangan, khususnya Direktorat Jenderal Pajak (DJP), merupakan bagian dari strategi pembenahan organisasi untuk memperkuat kinerja institusi.

"Ke depan saya harapkan dengan transisi ini semua teman-teman memperbaiki image pihak cukai maupun pajak. Ini adalah bagian dari strategi pembenahan organisasi dengan menempatkan orang-orang terbaik di tempat strategis dan di saat yang tepat," ujar Purbaya.

Ia menyebutkan, pelantikan 43 pejabat Kemenkeu yang baru saja dilakukan merupakan yang ketiga dalam satu bulan terakhir, sebagai langkah terencana menempatkan sumber daya terbaik di posisi strategis pada waktu yang tepat.

"Baru saja kita saksikan pelantikan para pejabat di lingkungan Kementerian Keuangan, khususnya di DJP. Ini merupakan pelantikan ketiga dalam satu bulan terakhir," ujarnya.

Ia menilai rotasi jabatan merupakan hal yang wajar dalam sebuah organisasi, meskipun diakuinya perpindahan posisi bisa menimbulkan beragam perasaan.

Dia menuturkan, sebagian pegawai mungkin merasa senang karena mendapat penugasan baru, sementara yang lain perlu menyesuaikan diri. Namun, ia menekankan bahwa rotasi merupakan bagian dari dinamika kerja yang biasa terjadi.

Purbaya menjelaskan, langkah ini merupakan bagian dari upaya penguatan kinerja organisasi secara menyeluruh. Rotasi tidak hanya bertujuan menyegarkan pegawai, tetapi juga menjaga organisasi tetap adaptif menghadapi tantangan yang semakin kompleks.

"Ini adalah langkah terencana untuk penguatan kinerja organisasi. Rotasi adalah hal yang wajar dalam organisasi, tujuannya untuk penyegaran baik pegawai maupun untuk organisasi. Kemenkeu menghadapi tantangan yang sangat kompleks, sehingga membutuhkan pegawai dan organisasi yang selalu fit," ungkapnya.

Dalam upaya mempercepat perbaikan, Menkeu Purbaya menekankan pentingnya pengawasan yang lebih ketat dari jajaran pimpinan. Ia menegaskan para atasan tidak bisa lagi beralasan tidak mengetahui pelanggaran yang dilakukan bawahannya, karena tanggung jawab pengendalian melekat pada struktur kepemimpinan.

Ia juga memberi sinyal tegas bahwa pergantian pejabat bisa dilakukan bila kasus korupsi terbukti menjalar hingga satu tingkat di bawah pimpinan. Bahkan, proses evaluasi akan terus bergerak ke atas jika diperlukan, sebagai bagian dari upaya menciptakan sistem yang lebih bersih dan akuntabel.

"Kalau sampai tersangka betul sampai level 1 di bawah pimpinannya, kita akan ganti terus sampai ke atas," pungkas Purbaya.