Filipina Deklarasikan Darurat Energi Imbas Perang Iran

Liputan6.com, Jakarta - Presiden Filipina Ferdinand Marcos Jr telah mendeklarasikan keadaan darurat energi nasional. Ia memperingatkan meningkatnya ketegangan di Timur Tengah dapat menganggu pasokan minyak global dan mendorong kenaikan biaya bahan bakar dan listrik di Filipina.

Mengutip Straits Times, pada Selasa, 24 Maret 2026, Marcos menandatangani perintah eksekutif menuturkan, konflik yang sedang berlangsung antara Amerika Serikat, Israel dan Iran yang menciptakan ketidakpastian di pasar energi global menganggu rantai pasokan dan memberikan tekanan ke atas pada harga minyak, merupakan ancaman bagi keamanan energi negara.

Langkah ini menandakan Manila bersiap bukan hanya untuk lonjakan sementara harga minyak tetapi juga guncangan eksternal yang berpotensi berkepanjangan yang dapat memicu inflasi.

Hal ini dapat membebani biaya transportasi dan listrik serta menguji kemampuan pemerintah untuk melindungi konsumen dalam ekonomi yang sangat bergantung pada impor.

Filipina mengimpor hampir semua kebutuhan bahan bakarnya, sehingga sangat rentan terhadap gangguan di jalur pelayaran utama seperti Selat Hormuz.

Perintah yang ditandatangani oleh Marcos ini memulai respons pemerintah yang terkoordinasi untuk menstabilkan pasokan bahan bakar dan membatasi dampak lanjutan pada transportasi, pangan, dan listrik.

Langkah-langkah tersebut mencakup subsidi bahan bakar untuk sektor-sektor kunci seperti pengemudi transportasi umum, pengawasan yang lebih ketat untuk mencegah penimbunan dan pengambilan keuntungan yang tidak wajar, dan persetujuan yang lebih cepat untuk proyek-proyek energi.

Perintah eksekutif tersebut juga memungkinkan pemerintah untuk menyederhanakan proses pengadaan dan memobilisasi sumber daya lebih cepat, sambil berkoordinasi dengan sektor swasta untuk mengamankan pasokan dan menjaga pembangkitan listrik yang stabil.

"Filipina masih memiliki pasokan bahan bakar sekitar 45 hari, kata Menteri Energi Sharon Garin dalam konferensi pers terpisah pada 24 Maret.

Namun, ia mengatakan pemerintah mengalokasikan sekitar 20 miliar peso atau Rp 5,63 triliun (asumsi kurs peso Filipina terhadap rupiah 281,7) (427 juta dolar Singapura) untuk membangun cadangan diesel, di tengah ketidakpastian yang terkait dengan krisis Timur Tengah.

Pemerintah menargetkan untuk mengumpulkan dua juta barel, setara dengan pasokan tambahan sekitar 10 hari, dengan satu juta barel awal yang sekarang sedang dibeli dari dalam dan luar Asia Tenggara.

Garin mengatakan cadangan tersebut, yang dimaksudkan sebagai penyangga pencegahan, akan memprioritaskan sektor transportasi, karena pemerintah berupaya untuk mendiversifikasi sumber bahan bakar.

Tekanan sudah mulai dirasakan di lapangan. Di seluruh kepulauan, ribuan pengemudi jeepney memarkir kendaraan mereka dan bergabung dalam aksi mogok transportasi pada 13 dan 19 Maret, dengan dua aksi mogok lagi yang direncanakan pada 26 dan 27 Maret.

Mereka mengatakan kenaikan harga solar menggerogoti pendapatan harian yang sudah tipis, sehingga beberapa pengemudi kesulitan untuk mencapai titik impas setelah berjam-jam bekerja di jalan.

Tanda-tanda awal tekanan juga muncul di sektor penerbangan. Maskapai penerbangan murah lokal Cebu Pacific telah menangguhkan beberapa penerbangan internasional hingga Oktober, dengan alasan penyesuaian operasional karena biaya bahan bakar meningkat dan kondisi di wilayah tersebut tetap tidak pasti.

Marcos, dalam pernyataannya kepada Bloomberg pada 24 Maret, mengatakan langkah-langkah yang lebih drastis, termasuk kemungkinan penghentian penerbangan sama sekali, tidak dapat dikesampingkan jika situasinya memburuk.

Pihak berwenang mengatakan bantuan akan diberikan kepada sektor-sektor yang rentan, termasuk pekerja transportasi, petani dan nelayan, serta pekerja migran Filipina yang terkena dampak konflik di Timur Tengah.

Langkah-langkah darurat akan tetap berlaku hingga satu tahun kecuali dicabut lebih awal.

Ahli strategi BDO Unibank, Jonathan Ravelas, mengatakan kepada The Straits Times perintah eksekutif Marcos adalah "langkah pencegahan, bukan tanda kepanikan".

Ia mengatakan hal itu menandakan, pemerintah bergerak lebih awal untuk mengelola risiko dari potensi guncangan harga minyak yang berkepanjangan, bukan lonjakan jangka pendek.

Namun, ia memperingatkan, jika harga minyak tetap tinggi, tekanan inflasi dapat berlanjut, yang akan mempersulit prospek penurunan suku bunga. Ia mengatakan peso Filipina mungkin akan tertekan oleh permintaan dolar yang lebih tinggi dan pertumbuhan dapat melambat karena kenaikan biaya membebani konsumen dan bisnis.

“Intinya: Ini tentang kesiapan, dan pesan praktis bagi warga Filipina dan bisnis adalah bersiap menghadapi biaya yang lebih tinggi, mengelola uang tunai dengan hati-hati, dan tidak berasumsi bahwa risiko harga minyak akan cepat hilang,” kata Ravelas.

Asisten Profesor JC Punongbayan dari Sekolah Ekonomi Universitas Filipina Diliman menuturkan, perintah eksekutif tersebut, meskipun masuk akal, tampak "reaktif dan terlambat", hanya beberapa minggu setelah konflik Timur Tengah telah mendorong harga minyak naik.

Ia mengatakan perintah tersebut sebagian besar bergantung pada koordinasi dan langkah-langkah administratif yang ada daripada tindakan kebijakan yang tegas, tanpa sikap yang jelas mengenai pajak bahan bakar, subsidi, atau pertimbangan fiskal yang terlibat.

“Akibatnya, hal itu terasa lebih seperti ringkasan dari respons yang sedang berlangsung daripada intervensi yang tepat waktu, strategis, dan berwawasan ke depan,” kata Punongbayan kepada Strait Times.

“Ini memperdalam keraguan tentang kemampuan pemerintah Marcos untuk mengurangi dampak ekonomi dari krisis harga minyak dalam beberapa minggu dan bulan mendatang.”