Menteri PKP Matangkan Aturan Rusun Subsidi Melalui Skema Rent to Own

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (Menteri PKP) Maruarar Sirait mematangkan kebijakan rumah susun (rusun) subsidi dengan mendorong skema rent to own guna memperluas akses kepemilikan hunian bagi masyarakat.

Maruarar menegaskan kebijakan disusun secara partisipatif dengan menyerap masukan dari masyarakat, perbankan, pengembang, hingga lembaga terkait.

"Kami juga mendengarkan banyak tadi masukan yang bagus dari BTN, dari BRI yang luar biasa ya, program-program bagaimana nanti ada rent-to-own, ada nanti secondary market-nya juga seperti apa ya,” katanya dalam sosialisasi rancangan keputusan menteri, Selasa (17/3/2026).

Pemerintah menyiapkan sejumlah kemudahan, mulai dari tenor pembiayaan hingga 30 tahun dengan bunga sekitar 6%. Selain itu, luas unit rusun subsidi diperbesar hingga maksimal 45 meter persegi, sehingga dapat menampung 2–3 kamar dan lebih layak bagi keluarga. 

Persiapan bunga dan memaksimalkan luas unit dari rusun subsidi diketahui merupakan hasil diskusi dengan Kementerian Keuangan dan para pengembang.

"Termasuk Pak Menteri Keuangan (Purbaya Yudhi Sardewa) juga memberikan concern itu (bunga 6%). Sehingga nanti bisa juga menjadi tempat yang cukup baik. Ada satu kamar, ada dua kamar, ada tiga kamar,” ucapnya.

Pemerintah turut membuka peluang pengembangan secondary market serta menargetkan realisasi akad sekitar 10.000 unit rusun subsidi pada 2026 melalui BP Tapera.

Kebijakan ini diharapkan menekan backlog perumahan di perkotaan sekaligus menghadirkan hunian vertikal yang lebih terjangkau, layak, dan inklusif. 

Sebelumnya, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait tengah memetakan lahan negara milik Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi), untuk pembangunan rumah susun atau rusun subsidi bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) di Depok, Jawa Barat.

Lahan yang dipersiapkan memiliki luas total sekitar 45,06 ha. Terdiri dari lahan milik Komdigi seluas 30,086 ha dengan sekitar 24,707 ha masih berupa lahan kosong, serta lahan milik Radio Republik Indonesia (RRI) seluas 14,97 ha dengan sekitar 9,62 ha belum terbangun. 

Saat ini, sebagian lahan juga masih diokupasi oleh masyarakat, dengan sekitar 218 kepala keluarga (KK) menempati area tersebut.

Maruarar Sirait alias Ara mengungkapkan, pembangunan rumah susun di kawasan ini diharapkan dapat menjadi salah satu solusi untuk mengurangi backlog perumahan di Kota Depok. 

"Dengan UMP Depok sekitar Rp 5 juta, kami menyiapkan skema pembiayaan yang memudahkan masyarakat, dengan tenor hingga 30 tahun, uang muka sekitar 1 persen, serta cicilan sekitar Rp 1,5 juta per bulan," terangnya, Senin (9/3/2026).

"Selain itu, pemerintah sedang mengupayakan agar masyarakat yang tinggal di rusun subsidi  juga akan mendapatkan dukungan tarif khusus untuk layanan listrik dan air agar biaya hunian tetap terjangkau," ungkap dia. 

Pemerintah, lanjutnya, juga akan menyiapkan skema pembiayaan melalui Kredit Pemilikan Rumah (KPR) yang memudahkan masyarakat untuk memiliki hunian. 

"Melalui skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP), masyarakat dapat mengakses pembiayaan rumah dengan tenor hingga 30 tahun, uang muka sekitar 1 persen, serta cicilan yang terjangkau," jelas Ara.

Selain memiliki luas yang cukup besar, kawasan ini juga dinilai memiliki aksesibilitas yang baik. Lokasinya berada sekitar 5,2 km dari Stasiun Depok Baru dan sekitar 5 km dari Terminal Depok Margonda, serta didukung fasilitas sekitar seperti pasar, pusat kesehatan, tempat ibadah, dan sekolah mulai dari tingkat SD hingga SMA.

Sementara itu, Wakil Wali Kota Depok Chandra Rahmansyah menyampaikan bahwa kebutuhan hunian di Kota Depok masih cukup tinggi. Saat ini diperkirakan sekitar 170 ribu masyarakat di Depok belum memiliki rumah. 

"Pemerintah Kota Depok siap memberikan dukungan penuh terhadap rencana pembangunan rusun tersebut, termasuk dalam percepatan proses perizinan serta dukungan lainnya agar proyek tersebut dapat segera terealisasi," ujarnya. 

Inspektur Jenderal Kementerian Komunikasi dan Digital juga berharap agar proses pembangunan rumah susun dapat dimulai dalam waktu dekat. Pembangunan rusun di kawasan ini diharapkan menjadi contoh kolaborasi berbagai pihak