3 Negara Asia yang Sudah Terdampak Perang Iran, Terapkan 4 Hari Kerja hingga Wajib WFH

Liputan6.com, Jakarta - Perang yang melibatkan Amerika Serikat (AS), Israel, dan Iran mulai berdampak luas ke sektor ekonomi global. Dua negara di Asia, yakni Sri Lanka dan Filipina, bahkan mengambil langkah ekstrem dengan menerapkan kebijakan empat hari kerja dalam sepekan untuk menekan dampak krisis energi.

Sri Lanka menjadi salah satu negara yang paling terdampak. Pemerintah setempat memutuskan memangkas hari kerja menjadi empat hari mulai 18 Maret 2026 sebagai upaya menghemat cadangan bahan bakar yang semakin menipis.

Kebijakan ini berlaku untuk lembaga pemerintah, sekolah, hingga universitas dan diterapkan tanpa batas waktu. Pemerintah juga meminta sektor swasta mengikuti langkah serupa.

“Kami juga meminta sektor swasta untuk mengikuti langkah ini dan menetapkan setiap hari Rabu sebagai hari libur mulai sekarang,” ujar Komisioner Jenderal Layanan Esensial Sri Lanka, Prabath Chandrakeerthi dikutip dari Channel News Asia, Selasa (17/3/2026).

Langkah ini diambil setelah situasi di Timur Tengah memanas, termasuk penutupan Selat Hormuz oleh Iran—jalur vital yang biasanya dilalui sekitar 20% perdagangan energi dunia.

Presiden Sri Lanka, Anura Kumara Dissanayake, bahkan mengingatkan jajarannya untuk bersiap menghadapi kondisi terburuk. “Kita harus bersiap untuk yang terburuk, tetapi tetap berharap yang terbaik,” ujarnya.

Sementara itu, Filipina juga menerapkan kebijakan serupa untuk meredam lonjakan harga bahan bakar yang dipicu konflik tersebut.

Presiden Filipina Ferdinand Marcos Jr. menyatakan kebijakan empat hari kerja diberlakukan di kantor pemerintah sebagai langkah darurat menghadapi tekanan ekonomi.

“Kita adalah korban dari perang yang bukan pilihan kita,” kata Marcos.

Ia memperkirakan harga bahan bakar di Filipina akan melonjak tajam akibat terganggunya pasokan minyak global. Pemerintah pun memerintahkan penghematan energi hingga 20%, termasuk membatasi perjalanan dinas dan kegiatan yang tidak mendesak.

Meski demikian, layanan publik penting seperti polisi, pemadam kebakaran, dan pelayanan masyarakat tetap berjalan normal.

Kebijakan di dua negara ini menunjukkan bahwa dampak konflik geopolitik di Timur Tengah kini telah merembet ke berbagai negara, terutama yang bergantung pada impor energi.

Berbeda Pemerintah Thailand mulai menerapkan berbagai langkah penghematan energi di tengah meningkatnya tekanan pasokan energi akibat konflik di Timur Tengah.

Perdana Menteri Thailand Anutin Charnvirakul memerintahkan aparatur sipil negara (ASN) untuk mengurangi konsumsi energi, termasuk dengan bekerja dari rumah (work from home/WFH) serta menggunakan tangga daripada lift di gedung pemerintahan.

Kebijakan ini diumumkan oleh juru bicara pemerintah Thailand Lalida Periswiwatana pada Selasa (10/3/2026).

"The prime minister ordered that starting from today civil servants will work from home," ujar Lalida kepada wartawan, dikutip dari Channel News Asia, Rabu (11/3/2026).

Ia menambahkan, kebijakan tersebut mulai berlaku segera bagi pegawai pemerintah. Namun, pengecualian diberikan kepada pegawai yang harus tetap bekerja langsung untuk melayani masyarakat.

Langkah penghematan energi ini dilakukan karena Thailand tengah menghadapi tekanan pasokan energi. Negara dengan ekonomi terbesar kedua di Asia Tenggara itu disebut hanya memiliki cadangan energi yang cukup untuk sekitar 95 hari ke depan.

Menteri Energi Thailand Auttapol Rerkpiboon mengatakan pemerintah sedang berupaya mencari tambahan pasokan gas alam cair (LNG) dari sejumlah negara, termasuk Amerika Serikat, Australia, dan Afrika Selatan.

Namun di saat yang sama, pemerintah juga berupaya menekan konsumsi energi secara nasional.

Selain kebijakan WFH, pemerintah Thailand juga menerapkan sejumlah langkah lain untuk mengurangi penggunaan energi di gedung pemerintahan.

Salah satunya dengan mengatur suhu pendingin ruangan (AC) pada kisaran 26 hingga 27 derajat Celsius. Pegawai juga dianjurkan mengenakan pakaian lengan pendek sebagai pengganti pakaian formal seperti jas dan dasi.

Sekitar 68 persen kebutuhan energi Thailand berasal dari gas alam. Lebih dari setengah pasokan gas alam cair negara tersebut dipenuhi dari produksi domestik di Teluk Thailand, sementara sekitar 35 persen berasal dari impor.