Rencana Impor 105 Ribu Pickup India, KSPI: PHK Massal di Depan Mata

Liputan6.com, Jakarta - Serikat buruh menolak keras rencana impor 105 ribu mobil pickup untuk kebutuhan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) dari India. Rencana impor ini bisa memicu pemutusan hubungan kerja (PHK) di industri otomotif dalam negeri.

Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) sekaligus Presiden Partai Buruh Said Iqbal menjelaskan, sejumlah pekerja dari pabrikan otomotif telah mendatangi Posko Orange Partai Buruh bersama KSPI untuk menyampaikan kekhawatiran atas dampak kebijakan impor otomotif ini.

Ia menyebut pekerja dari berbagai produsen mobil, seperti Hino, Isuzu, Toyota, Daihatsu, Suzuki, dan Mitsubishi Motors, menyatakan adanya potensi penurunan output produksi jika impor tetap dilakukan.

Iqbal mengatakan, rencana impor tersebut muncul di tengah meningkatnya angka PHK. Ia menilai kebijakan itu justru berpotensi menambah tekanan terhadap tenaga kerja sektor otomotif.

“Bagaimana mungkin di tengah PHK ratusan ribu itu tiba-tiba ada kebijakan yang mengancam potensi PHK di industri otomotif,” ujar Said Iqbal dalam Konferensi Pers, Selasa (24/2/2026).

Ia menambahkan, apabila 105 ribu unit pickup tersebut diproduksi di dalam negeri, maka hal itu dapat memperpanjang kontrak pekerja serta membuka peluang penyerapan tenaga kerja baru.

“Seratus lima ribu pick up itu kalau diproduksi di dalam negeri di produsen-produsen mobil tadi itu akan memperpanjang kontrak buruh-buruh yang bekerja di pabrik mobil di Indonesia, kok malah dikasih ke India,” katanya.

KSPI dan Partai Buruh, lanjutnya, mendesak pemerintah untuk membatalkan rencana impor tersebut dan menyerahkan produksi kepada pabrikan dalam negeri. Ia menilai langkah tersebut lebih rasional di tengah situasi ketenagakerjaan yang sedang tertekan.

Sebelumnya, rencana PT Agrinas Pangan Nusantara impor mobil pikap dari India untuk mendukung operasional Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih menuai sorotan DPR RI. Pemerintah pun diminta menunda pengadaan tersebut.

Direktur Utama PT Agrinas Pangan Nusantara, Joao Angelo De Sousa Mota, menyatakan pihaknya siap mengikuti arahan DPR RI terkait rencana impor mobil pikap dari India untuk operasional Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (Kopdes Merah Putih).

Pernyataan tersebut disampaikan Joao untuk merespons permintaan DPR yang meminta agar pemerintah menunda rencana impor 105.000 mobil dari India.

“Dari DPR bilang apa kami ikut, pemerintah bilang apa kami ikut. Pokoknya kami taat, setia, loyal kepada negara dan rakyat,” kata Joao dikutip dari Antara, Senin (23/2/2026).

Ia menegaskan, Agrinas akan mengikuti seluruh kebijakan pemerintah dan lembaga negara terkait pengadaan kendaraan operasional untuk program Kopdes.

Sebelumnya, rencana Agrinas impor mobil ini menuai perhatian publik karena dinilai berpotensi berdampak pada industri otomotif dalam negeri yang saat ini tengah berkembang.

Informasi mengenai rencana impor mobil oleh Agrinas pertama kali diumumkan oleh perusahaan otomotif India, Mahindra and Mahindra Ltd., melalui laman resminya pada 4 Februari 2026.

Dalam pengumuman tersebut, Mahindra menyebut akan memasok 35.000 unit mobil pikap tipe Scorpio. Selanjutnya, pada 20 Februari 2026, Joao mengonfirmasi rencana impor total 105.000 unit kendaraan.

Ratusan ribu kendaraan itu terdiri atas 35.000 unit pikap 4x4 dari Mahindra, 35.000 unit pikap 4x4, serta 35.000 unit truk roda enam dari Tata Motors.

Kendaraan-kendaraan tersebut direncanakan untuk mendukung operasional program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih di berbagai wilayah Indonesia.

Namun, rencana Agrinas impor mobil ini kini masih menunggu keputusan lebih lanjut dari pemerintah dan DPR.