Prabowo Longgarkan Kredit Desa Nelayan hingga 12 Tahun

Liputan6.com, Jakarta - Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto memberikan kelonggaran kredit bagi para nelayan hingga 12 tahun. Hal ini merupakan bagian dari program pembangunan desa nelayan.

Dia menuturkan, langkah tersebut bisa meringankan beban nelayan dengan memberikan kelonggaran waktu pengembalian investasi. “Kita beri kelonggaran pengembaliannya bisa di atas 10 tahun, 11 sampai 12 tahun. Ini tidak ada masalah, karena pengusaha besar juga kadang-kadang minta kredit belasan tahun,” ucap Prabowo dalam Indonesia Economic Outlook 2026, di Wisma Danantara, Jumat (13/2/2026).

Ia menegaskan, program ini tidak dijalankan dengan pola bantuan gratis. Seluruh kegiatan ekonomi akan dikelola secara profesional melalui koperasi.

"Ini semua bukan hand out, bukan kita bagi-bagi. Kita organisir dalam koperasi. Semua pengeluaran mereka akan dibayar kembali ke bank-bank dan ke pemerintah,” ujarnya.

Ia menambahkan, konsep yang dibangun adalah ekonomi produktif yang berkelanjutan, bukan sekadar bantuan sesaat. Ke depan, desa nelayan juga akan diberikan keleluasaan untuk berkembang dan menembus pasar yang lebih luas. Pemerintah akan mempermudah akses ekspor langsung bagi desa yang sudah siap. 

“Kalau dia mampu, kita akan permudah akses kepada ekspor. Kita akan buka pelabuhan-pelabuhan dan lapangan terbang supaya mereka boleh ekspor langsung,” ungkap Prabowo.

Selain itu, regulasi akan disederhanakan agar kegiatan ekonomi dasar di desa nelayan bisa tumbuh dengan cepat. Prabowo berharap langkah ini dapat meningkatkan produksi protein laut dengan harga yang lebih terjangkau bagi masyarakat. 

Prabowo mengungkapkan saat ini hampir 100 desa nelayan sudah selesai dibangun di berbagai titik. Target jangka menengah adalah 1.000 desa nelayan pada 2026, dan meningkat menjadi 5.000 desa nelayan hingga 2029.

“Target kita sampai 2029 adalah 5.000 desa nelayan yang nanti mereka akan kembalikan investasi itu," ujar dia.

Sebelumnya, Menteri Koperasi, Ferry Juliantono mengungkap fakta pahit yang dialami kelompok nelayan di kawasan pesisir. Ternyata selama ini banyak nelayan dibebani oleh praktik cukong yang merugikan nelayan.

Salah satu temuannya adalah tidak adanya akses terhadap solar sebagai bahan bakar untuk melaut. Serta, tidak tersedianya pabrik es batu untuk mempertahankan kualitas ikan hasil tangkapan.

"Kita pada saat membentuk koperasi desa di desa-desa pesisir nelayan itu sama sekali tidak ada solarnya. Tidak ada stasiun pengisian bahan bakar solar untuk nelayan itu enggak ada. Satu pun enggak ada," ungkap Ferry dalam acara Semangat Awal Tahun 2026, di Menara Global, Jakarta, Kamis (15/1/2026).

Padahal, setidaknya nelayan membutuhkan solar dan es batu untuk pergi melaut. Alhasil, kata Ferry, banyak nelayan harus bergantung pada 'cukong' yang bisa memberikan akses itu.

Namun, sebagai gantinya, ikan hasil tangkapannya nelayan harus dijual ke cukong tersebut dengan harga yang ditentukan sendiri. Praktik ini dinilai merugikan para nelayan.

"Jadi sekarang nelayan-nelayan kita tergantung pada cukong-cukong, orang-orang yang minjemin uang tapi dengan seluruh hasilnya diambil dengan harga yang mereka tentukan sendiri, jadi nelayan itu gak punya pilihan," tuturnya.

Melihat kondisi tersebut, Ferry tak tinggal diam. Dia segera menghubungi Pertamina Patra Niaga sebagai penyedia bahan bakar solar. Tujuan awalnya, untuk memberikan akses pemasangan stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) solar khusus nelayan di desa pesisir. "Oleh karena itu kita ketemu dengan Pertamina Patra Niaga yang mengatur solar. Jawaban Pertamina Patra Niaga yang mengagetkan lagi, Pertamina Patra Niaga kelebihan solar, bayangin," ujarnya.

Dia lebih terkaget lagi, ternyata ada proses perizinan yang menghambat berdirinya SPBU Nelayan di desa pesisir. "Akhirnya kita cari tahu ternyata itu ada proses perizinan yang menghambat pendirian stasiun pengisian bahan bakat solar di desa-desa pesisir dan nelayan," sebutnya.