Menkeu Purbaya Dampingi Pegawai Terkena OTT KPK: Kalau Enggak Didampingi Kesannya Saya Buang

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sardewa merespons penetapan tersangka bagi para pegawai Ditjen Pajak dan Bea Cukai oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Pegawai Ditjen Pajak dan Bea Cukai itu kini mengenakan rompi orange sebagai atribusi tersangka korupsi.

"Bagus enggak rompinya?” respons tanggap Purbaya dengan iringan tawa, di Kementerian Keuangan, Jumat (6/2/2026).

Menurut Purbaya, penindakan seperti itu bisa memberikan shock teraphy bagi para pegawai pajak dan bea cukai untuk lebih fokus lagi ke depan menjalankan tugasnya.

"Saya pikir enggak apa-apa itu, tempatnya juga sama, ada hal yang sama. Yang penting di sini kita sedang re-organisasi, sedang rekonsolidasi supaya lebih bagus lagi ke depan,” ucapnya.

Selain itu, Purbaya juga akan memberikan pendampingan bagi pegawai Bea Cukai dan Ditjen Pajak yang ditangkap KPK. Lantaran sejumlah pegawai tersebut tetaplah anak buahnya.

"Saya akan dampingin saja dalam pengertian begini. Itu pegawai keuangan, jangan sampai enggak didampingin. Nanti kalau saya enggak dampingin, seolah-olah ada masalah langsung saya buang,” ujar dia.

"Nanti orang keuangan semuanya enggak ada yang mau kerja,” ia menambahkan.

Namun ia menegaskan, pendampingannya bukanlah untuk mengintervensi proses hukum. Ia hanya ingin ada fair treatment atau perlakukan yang adil selama proses peradilan.

"Tapi saya enggak akan intervensi dalam pengertian saya datang ke sana, suruh hentikan prosesnya,” ujar dia.

Sebelumnya, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menggelar Operasi Tangkap Tangan (OTT). Kali ini, OTT digelar di Kantor Pelayanan Pajak Banjarmasin, Kalimantan Selatan terkait dengan restitusi pajak.

"Benar (OTT) di Kalsel, KPP Banjarmasin," kata Wakil Ketua KPK, Fitroh Rohcahyanto kepada Wartawan, Rabu, 4 Februari 2026.

Namun, KPK belum mengungkapkan lebih jauh terkait perkara dan pihak yang ditangkap. Fitroh mengatakan, pihaknya masih melakukan pendalaman.

"Masih pendalaman," ucapnya.

KPK memiliki waktu 1x24 jam setelah menggelar OTT untuk menaikkan status tersangka kepada pihak yang ditangkap.

Sebelumnya, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa buka suara mengenai pegawai Kantor Pelayanan Pajak (KPP) yang terjaring operasi tangkap tangan (OTT) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Dia berjanji tidak akan melakukan intervensi penindakan hukum yang berlaku.

Dia menjelaskan ada OTT yang dilakukan KPK terhadap KPP Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Menurutnya, ini bentuk peringatan kepada pegawai Direktorat Jenderal Pajak (DJP).

"Kita juga lihat mungkin hari ini ada yang di OTT di Banjarmasin, yang disini udah masuk yah? dan di Lampung, yang disergap oleh KPK. Nah ini juga mungkin merupakan shock therapy bagi pegawai kami," ungkap Purbaya dalam Rapat Kerja dengan Komisi XI DPR, di Jakarta, Rabu (4/2/2026).

Dia memastikan tetap akan memberikan pendampingan hukum kepada para pegawainya yang terjaring OTT KPK. Namun, dia memastikan tidak akan ada intervensi yang dilakukan.

"Saya akan mendampingi mereka terus secara hukum, tapi tidak akan intervensi hukum dalam pengertian saya misalnya datang ke Presiden minta KPK untuk menghentikan kasus atau Kejaksaan untuk menghentikan kasus seperti di masa lalu," tuturnya.

Bendahara Negara ini memastikan lagi agar proses hukum bisa berjalan sebagaimana mestinya. Jika terbukti salah, maka perlu diberikan hukuman.

"Jadi saya akan bantu tapi saya akan biarkan proses hukum berjalan seadil-adilnya, kalau salah ya bersalah, tapi kalau enggak ya jangan di abuse, gitu kira-kira. Tapi kitatidak akan melakukan intervensi hukum," tegas Purbaya Yudhi Sadewa.