Donald Trump Gugat IRS dan Departemen Keuangan AS Sekitar Rp 167 Triliun

Liputan6.com, Jakarta - Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump menggugat Dinas Pendapatan Dalam Negeri AS (IRS) dan Departemen Keuangan sebesar USD 10 miliar. Tuduhannya, kedua lembaga tersebut melakukan kebocoran informasi pajak pribadinya secara tidak sah selama masa pemerintahan pertamanya.

Gugatan tersebut diajukan di pengadilan federal di Florida, pada Kamis waku setempat. Trump Bersama kedua putranya, Donald Trump Jr. dan Eric Trump, menggugat IRS dan Departemen Keuangan secara pribadi, bukan dalam kapasitas resminya sebagai presiden.

Melansir laman CNN, Jumat (30/1/2026), gugatan tersebut menuduh bahwa pemerintah gagal melindungi informasi pajak rahasia pribadi Trump dan Organisasinya. Informasi tersebut dibocorkan mantan kontraktor IRS, Charles Littlejohn, kepada pers.

Littlejohn, yang bekerja sebagai kontraktor pemerintah di Booz Allen Hamilton, secara ilegal memperoleh dan mengungkapkan informasi pajak Trump kepada publikasi seperti New York Times dan ProPublica, demikian tuduhan dalam gugatan tersebut.

Pada tahun 2024, Littlejohn dijatuhi hukuman lima tahun penjara karena membocorkan ribuan laporan pajak tanpa izin, tidak hanya milik Trump tetapi juga ribuan individu kaya lainnya.

Tim hukum Trump menuduh bahwa IRS secara hukum bertanggung jawab atas tindakan Littlejohn karena ia memiliki "akses seperti staf ke laporan pajak dan informasi laporan pajak rahasia". Ini menunjukkan kegagalan keamanan yang telah lama ada yang telah diperingatkan kepada IRS tetapi tidak diperbaiki.

“IRS secara keliru mengizinkan seorang karyawan yang nakal dan bermotivasi politik untuk membocorkan informasi pribadi dan rahasia tentang Presiden Trump, keluarganya, dan Organisasi Trump kepada New York Times, ProPublica, dan outlet berita sayap kiri lainnya, yang kemudian secara ilegal dirilis kepada jutaan orang. Presiden Trump terus meminta pertanggungjawaban kepada mereka yang berbuat salah kepada Amerika dan warga Amerika,” kata tim hukum Trump dalam sebuah pernyataan.

Awal pekan ini, Departemen Keuangan memutuskan hubungan dengan Booz Allen Hamilton, mantan perusahaan tempat Littlejohn bekerja, dan menyatakan akan membatalkan kontrak federal senilai USD 21 juta.

Pernyataan dari Menteri Keuangan Scott Bessent pada saat itu menyebut Littlejohn sebagai alasan keputusan tersebut, dengan mengatakan: “Booz Allen gagal menerapkan pengamanan yang memadai untuk melindungi data sensitif, termasuk informasi wajib pajak rahasia yang diaksesnya melalui kontraknya dengan Internal Revenue Service (IRS).”

Selama masa jabatan pertama Trump, penolakannya untuk merilis laporan pajaknya, yang melanggar tradisi selama beberapa dekade bagi calon presiden, menjadi fokus kritik. Pada tahun 2022, laporan pajak Trump selama enam tahun dipublikasikan oleh Komite Cara dan Sarana DPR setelah perselisihan hukum mengenai pengungkapannya mencapai Mahkamah Agung.