Usai Ketemu Dedi Mulyadi, Menteri Ara Dapat Lahan Bonus di Bandung Barat Buat Rumah Subsidi

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mengungkapkan, akan ada lahan tambahan untuk pembangunan rumah dan rumah susun (rusun) subsidi. Hal ini merupakan hasil pertemuan dirinya dengan Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi atau Kang Dedy Mulyadi (KDM).

Ia menyampaikan, bentuk dukungan penuh dari KDM terhadap percepatan pembangunan perumahan adalah penjajakan lokasi baru di kawasan Bandung Barat. Secara khusus lahan tersebut yang dekat dengan pusat industri.

“Dari Pak KDM, kita dapat bonus. Selain Bekasi dan Karawang, kita juga akan meninjau lokasi kedua di Jawa Barat, kemungkinan di Bandung Barat,” ujarnya saat ditemui di Kemendagri, Senim (26/1/2026).

Ia menambahkan, Presiden telah memberikan arahan agar pembangunan perumahan rakyat dilakukan secara cepat dan masif. Untuk itu, koordinasi lintas kementerian dan lembaga terus dilakukan, termasuk dengan Kementerian Dalam Negeri, perbankan, pengembang, serta lembaga pengawasan.

“Arahan Presiden jelas, bangun dengan cepat, masif, tapi tetap benar dan sesuai aturan,” katanya.

Sebagai langkah penguatan, pemerintah juga membuka peluang pemanfaatan lahan sitaan negara yang telah berkekuatan hukum tetap. Hal ini diperoleh setelah pertemuan dengan pimpinan KPK.

“KPK menyampaikan ada lahan sitaan yang sudah inkrah dan bisa dimanfaatkan untuk perumahan rakyat. Itu bonus besar bagi kita,” ungkapnya.

Pemerintah menargetkan tahap awal pembangunan dapat dimulai paling lambat pada Mei mendatang, dengan sistem kerja berbasis timeline yang jelas agar setiap tahapan terukur dan tidak berlarut-larut.

“Semua harus ada timeline-nya, kapan mulai, kapan selesai. Supaya cepat, tertib, dan berkualitas,” pungkasnya. 

Sebelumnya, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menegaskan, pemerintah telah menyepakati jadwal atau timetable yang guna mempercepat pembangunan kondisi rumah warga yang terdampak bencana di Sumatera.

Selain itu, pria yang akrab disapa Menteri Ara ini, ingin pembangunan tersebut sebelum hari raya yang sebentar lagi dekat. Maka percepatan ini dilakukan melalui kerja sama lintas kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah agar masyarakat segera mendapatkan kepastian tempat tinggal yang aman dan layak.

“Jadi semua kekuatan kita kerahkan untuk bisa segera merealisasikan. Apalagi sebentar lagi menjelang Hari Raya Idul Fitri, sebentar lagi bulan puasa, jadi saya pikir isu cepat ini menjadi sangat penting,” kata Ara di Kemendagri, Senin (26/1/2026).

Ara mengatakan, Pendataan tersebut melibatkan Badan Pusat Statistik (BPS), Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), pemerintah daerah, serta Kementerian PKP.

“Kami sudah sepakat soal waktunya. Maksimal dalam beberapa minggu, data harus selesai dan diputuskan. Mana rumah yang rusak ringan, sedang, berat, hanyut, dan mana yang masih layak tapi berpotensi bencana,” ujarnya.

Ia menyoroti temuan Menteri Dalam Negeri di lapangan terkait rumah warga yang saat ini masih berdiri, namun berada di kawasan rawan bencana. Menurutnya, rumah seperti ini harus segera ditetapkan untuk direlokasi demi keselamatan warga.

“Kalau rumahnya masih layak tapi berpotensi bencana, itu harus direlokasi. Datanya harus cepat diputus,” katanya.

Dalam pembagian tugas, Kementerian PKP akan menangani pembangunan perumahan dalam skala besar atau satu hamparan. Sementara untuk pembangunan rumah dalam skala kecil di satu desa akan ditangani oleh BNPB.

“Kalau yang 100, 200, sampai 500 unit dalam satu kawasan besar, itu urusan kami di PKP. Tapi kalau yang skala kecil, mandiri di desa, itu BNPB,” jelas Ara.