Tinjau Rusun Alonia, Menteri Ara Wanti-Wanti Soal Iuran

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait meminta agar masyarakat dipermudah, khususnya dalam aspek pembiayaan. Ia juga menekankan agar besaran iuran pengelolaan lingkungan (IPL) tidak ditetapkan terlalu tinggi sehingga tidak memberatkan konsumen. 

“Masyarakat harus didengar, maunya apa, kemampuannya bagaimana. Rakyat harus dipermudah, termasuk dari sisi pembiayaan. Utamakan masyarakat yang tinggal di sekitar kawasan ini dan perhatikan fasilitas apa saja yang dibutuhkan,” katanya saat meninjau lokasi rencana pembangunan rumah susun (rusun) subsidi Alonia di kawasan Kemayoran, Jakarta Pusat, Rabu (21/1/2026).

Ia menambahkan bahwa pembangunan rusun subsidi harus tetap mengedepankan kepatuhan terhadap regulasi, kecepatan pembangunan, serta kualitas hunian.

“Harus sesuai aturan, cepat, dan kualitas huniannya harus dijaga,” tambahnya.

Menurutnya, kebijakan perumahan harus melibatkan masyarakat sejak tahap perencanaan. Ia menekankan pentingnya mendengar aspirasi warga, baik terkait kebutuhan hunian maupun kemampuan finansial mereka.

Maka dari itu, ia sempat mendorong Perusahaan Umum Pembangunan Perumahan Nasional (Perumnas) melakukan  survei kepada calon konsumen.

“Saya senang Perumnas sangat serius. Tahun lalu saya sudah datang ke sini dan meminta dilakukan survei kepada calon konsumen. Jangan sampai kebijakan negara tidak mengajak rakyat bicara, dan itu sudah dilakukan. Kesiapannya sudah terlihat,” ujarnya.

Sebagai informasi, rumah susun subsidi Alonia di Kemayoran merupakan kelanjutan dari pengembangan Rusunami Bandar Kemayoran (RBK). Proyek ini akan dibangun di atas lahan seluas 3.750 meter persegi, terdiri atas satu tower setinggi 32 lantai dengan total 609 unit hunian. Peletakan batu pertama direncanakan pada akhir Februari 2026.

Sebelumnya, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait merespons positif kepastian hukum kawasan Meikarta yang dinyatakan aman secara hukum oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Kepastian tersebut menjadi dasar penting bagi Kementerian PKP untuk segera memulai pembangunan rumah susun subsidi sebagai bagian dari program 3 juta rumah Presiden Prabowo Subianto.

Maruarar mengatakan, kepastian hukum ini sangat penting karena menyangkut tiga pihak utama. Pertama adalah masyarakat, khususnya Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) yang akan menjadi penerima manfaat. Kedua, perbankan yang selama ini menunggu kejelasan hukum sebelum menyalurkan pembiayaan. Ketiga, pihak pengembang yang membutuhkan dasar hukum yang kuat untuk bergerak cepat.

“Kepastian ini menjawab pertanyaan rakyat, perbankan, dan pengembang. Dengan kepastian hukum yang jelas, kita bisa bergerak dengan cepat,” ujarnya usai audiensi di KPK, Rabu (21/1/2026).

Maruarar juga menjelaskan bahwa program perumahan di era Presiden Prabowo mengalami lompatan besar. Tahun 2026, anggaran renovasi rumah tidak layak huni atau bedah rumah meningkat drastis dari 45 ribu unit pada 2025 menjadi 400 ribu unit, atau naik sekitar 800 persen.

“Ini bukti negara hadir. Presiden Prabowo hadir untuk membantu rakyat yang rumahnya tidak layak huni,” tegasnya.

Selain itu, pemerintah juga memberikan berbagai kemudahan bagi masyarakat, mulai dari rumah subsidi dengan bunga 5 persen dan uang muka 1 persen, hingga penggratisan BPHTB dan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) bagi MBR. Kebijakan ini, kata Maruarar, sangat pro rakyat dan progresif.

Ia menambahkan, pada 2025 pemerintah mencatat rekor tertinggi pembangunan rumah subsidi tapak sebanyak 278 ribu unit, tertinggi sepanjang sejarah sejak program tersebut dimulai pada 2010. Tahun 2026, fokus utama bergeser ke pembangunan rumah susun subsidi.

Di sisi lain, Maruarar menegaskan komitmennya terhadap pencegahan korupsi. Dengan peningkatan anggaran Kementerian PKP dari Rp5 triliun menjadi Rp10 triliun pada 2026, serta dukungan pembiayaan besar seperti KUR perumahan dan subsidi perumahan, pengawasan menjadi hal mutlak.

“Kami mohon pendampingan dari KPK agar seluruh proses ini memenuhi peraturan perundang-undangan dan ada pencegahan, jangan sampai ada pelanggaran,” ujarnya.

Ia menutup dengan optimisme bahwa penyerapan anggaran tahun ini bisa lebih baik dari 2025 yang sudah mencapai 96 persen. “Kepercayaan negara dan DPR ini harus kami jaga dengan transparansi dan akuntabilitas,” pungkas Maruarar.