Tarif Trump Dongkrak Penerimaan Bea Cukai AS hingga Rp 3.338 Triliun

Liputan6.com, Jakarta - Penerimaan negara Amerika Serikat (AS) dari sektor perdagangan kembali menjadi sorotan dunia bisnis global. Otoritas Bea Cukai dan Perlindungan Perbatasan Amerika Serikat (Customs and Border Protection/CBP) mengungkapkan bahwa sepanjang tahun 2025, pemerintah AS telah mengumpulkan lebih dari USD 200 miliar atau setara Rp 3.338 triliun (kurs USD 1 = Rp 16.690) dari tarif baru yang diberlakukan Presiden Donald Trump sejak awal masa jabatannya tahun ini.

Dilansir dari CNBC, Selasa (16/12/2025) angka tersebut mencerminkan dampak signifikan kebijakan proteksionisme Trump terhadap arus perdagangan internasional, sekaligus menimbulkan kontroversi hukum dan ekonomi yang masih bergulir hingga kini.

Bea Cukai AS mencatat, penerimaan tersebut dikumpulkan dalam rentang waktu 20 Januari hingga 15 Desember 2025, berasal lebih dari 40 perintah eksekutif yang mengatur pengenaan tarif terhadap berbagai produk impor.

Kebijakan ini mencakup apa yang disebut Trump sebagai “tarif timbal balik” terhadap sebagian besar negara mitra dagang AS, serta tarif fentanyl yang dikenakan pada barang-barang dari Kanada, China, dan Meksiko.

Tarif tersebut diklaim sebagai respons atas kegagalan negara-negara tersebut dalam menekan peredaran narkotika mematikan ke wilayah AS. 

Namun di balik lonjakan penerimaan tersebut, dunia usaha dan investor global menghadapi ketidakpastian baru. Mahkamah Agung Amerika Serikat kini tengah mempertimbangkan gugatan yang menyatakan tarif baru Trump ilegal, karena diberlakukan tanpa persetujuan Kongres.

Jika gugatan ini dikabulkan, bukan hanya kebijakan perdagangan AS yang terguncang, tetapi juga berpotensi memicu kewajiban pengembalian dana tarif kepada perusahaan-perusahaan yang telah membayarnya.

CBP menegaskan bahwa lebih dari USD 200 miliar, atau sekitar  Rp 3.338 triliun tersebut hanya berasal dari tarif baru, bukan dari bea masuk yang diberlakukan pada masa jabatan pertama Trump. Tarif-tarif lama tidak menghadapi tantangan hukum, berbeda dengan kebijakan terbaru yang kini menjadi sengketa konstitusional.

“Angka ini menggarisbawahi efektivitas CBP dalam mempromosikan perdagangan yang aman, adil, dan patuh, serta memperkuat keamanan nasional dan ekonomi Amerika,” kata CBP dalam sebuah pernyataan.

Meski secara tahunan mencetak rekor, penerimaan bea masuk AS menunjukkan tanda-tanda perlambatan. Pada November 2025, pemerintah AS mengumpulkan USD 30,75 miliar atau sekitar Rp 513 triliun, turun tipis dari USD 31,15 miliar, sekitar Rp 519 triliun pada Oktober. Penurunan ini menjadi yang pertama sejak Trump mengumumkan gelombang tarif besar pada April lalu.

Perlambatan ini dipicu oleh menurunnya pengiriman barang ke AS akibat tingginya tarif, serta keputusan pemerintah untuk menurunkan beberapa bea masuk demi meredam tekanan ekonomi.

Penurunan ini terjadi karena pengiriman barang ke Amerika Serikat melambat akibat tarif dan karena Trump telah menurunkan beberapa bea masuk.

“Penegakan hukum CBP membuahkan hasil,” kata Komisaris CBP Rodney Scott.

“Dengan menggabungkan penargetan berbasis intelijen, pengawasan ketat, dan tindakan cepat, kami melindungi ekonomi AS, melindungi industri Amerika, dan meminta pertanggungjawaban kepada mereka yang berupaya melanggar hukum perdagangan kami,” tambahnya.

Ketidakpastian semakin meningkat setelah Pengadilan Banding AS untuk Sirkuit Federal pada Agustus lalu memutuskan bahwa Trump tidak memiliki kewenangan konstitusional untuk memberlakukan tarif tanpa persetujuan Kongres. Putusan tersebut menguatkan keputusan Pengadilan Perdagangan Internasional.

“Kekuasaan inti Kongres untuk mengenakan pajak seperti tarif secara eksklusif berada di tangan cabang legislatif berdasarkan Konstitusi,” kata Pengadilan Sirkuit Federal dalam putusannya. “Tarif adalah kekuasaan inti Kongres,” tegasnya

Jika Mahkamah Agung menguatkan putusan tersebut, perusahaan-perusahaan yang telah membayar tarif berpeluang memperoleh pengembalian dana penuh. Sejumlah korporasi besar, termasuk raksasa ritel Costco, bahkan telah menggugat pemerintah AS dan meminta pemblokiran pemungutan tarif selama proses hukum berlangsung.

Dengan nilai ratusan miliar dolar dan dampak lintas negara, sengketa tarif Trump kini menjadi salah satu isu paling krusial dalam lanskap bisnis dan ekonomi global 2025.