Intip Sederet Upaya KKP di 2025: Kampung Nelayan Merah Putih hingga Modernisasi Kapal Ikan

Liputan6.com, Jakarta - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) memaparkan capaian kinerja sektor kelautan dan perikanan sepanjang 2025, khususnya di subsektor perikanan tangkap. Langkah yang dilakukan dengan melakukan pembenahan menyeluruh tidak hanya kapal dan pelabuhan tetapi juga sistem.

Direktur Jenderal Perikanan Tangkap Lotharia Latif menuturkan,  sepanjang 2025, KKP berupaya memperkuat tata kelola perikanan tangkap agar lebih berkeadilan, berkelanjutan, dan berpihak pada kesejahteraan nelayan.

Dia menekankan pentingnya pembenahan menyeluruh, tidak hanya pada aspek fisik seperti kapal dan pelabuhan, tetapi juga pada sistem, regulasi, serta perlindungan tenaga kerja perikanan.

"Tidak boleh lagi ada kapal perikanan yang tidak kompeten, asal-usulnya tidak jelas, hingga sistem pengupahan yang tidak sesuai standar. Kita tidak menggunakan istilah ekstrem, tetapi memang selama ini masih ada celah yang perlu kita benahi bersama," ujar Lotharia, Senin, 15 Desember 2025, seperti dikutip Selasa (16/12/2025).

Salah satu langkah strategis yang disorot adalah komitmen Indonesia dalam Pengesahan Konvensi ILO 188 tentang Pekerjaan dalam Penangkapan Ikan.

Menurut Lotharia, sepanjang 2025, KKP telah melakukan serangkaian audiensi dan pertemuan tingkat tinggi dengan berbagai pemangku kepentingan, termasuk Kementerian Ketenagakerjaan, pemerintah daerah, asosiasi nelayan, pelaku usaha, hingga perwakilan International Labour Organization (ILO).

"Sepanjang tahun ini kami sudah melakukan audiensi puluhan kali, bahkan bisa mencapai lebih dari 70 kali. Artinya, hampir setiap minggu selalu ada dialog. Ruang komunikasi kami buka seluas-luasnya. Tidak ada yang kami tutup," ujar dia.

Dialog intensif tersebut menjadi landasan bagi perumusan kebijakan strategis, mulai dari perlindungan awak kapal perikanan, penyederhanaan tata kelola usaha penangkapan ikan, hingga penguatan sinergi lintas kementerian dan lembaga.

Lotharia menuturkan, seluruh aspirasi yang masuk tidak hanya ditampung, tetapi juga ditindaklanjuti dan dicarikan solusi bersama.

Selain isu ketenagakerjaan, KKP juga menyoroti pengembangan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) sebagai salah satu program unggulan nasional.

Program ini dirancang untuk meningkatkan kualitas hidup nelayan melalui pendekatan kawasan terpadu, yang menggabungkan pembangunan infrastruktur, pemberdayaan ekonomi, serta peningkatan literasi dan kapasitas sumber daya manusia.

Sementara itu, Direktur Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Mahrus menuturkan, KNMP tidak sekadar membangun fasilitas fisik, melainkan juga menyiapkan ekosistem usaha yang berkelanjutan.

Di setiap lokasi KNMP, nelayan didampingi oleh penyuluh dan tenaga pendamping pemberdayaan masyarakat, termasuk dalam pengelolaan koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.

"Nelayan tidak hanya diberi sarana, tetapi juga didampingi bagaimana mengelola usaha, mengatur keuangan, hingga menjalankan praktik penangkapan ikan yang bertanggung jawab dan ramah lingkungan," kata Mahrus.

Hingga akhir 2025, KNMP telah berjalan di 65 titik di berbagai wilayah Indonesia, dari Aceh hingga Papua, dengan progres pembangunan rata-rata mencapai lebih dari 50 persen.

Ke depan, KKP menargetkan pengembangan KNMP hingga ratusan titik dengan melibatkan perguruan tinggi untuk melakukan survei sosial dan ekonomi agar intervensi yang dilakukan tepat sasaran.

Di sisi lain, modernisasi kapal perikanan juga menjadi perhatian utama. Direktur Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan, Moch. Idnillah menuturkan, pemerintah menyiapkan program modernisasi kapal perikanan tahap pertama sebanyak 1.000 unit kapal berukuran 30 GT. Program ini merupakan bagian dari kebijakan strategis nasional untuk meningkatkan produktivitas sekaligus keselamatan nelayan.

"Modernisasi ini tidak hanya soal kapal baru, tetapi juga mencakup teknologi, alat tangkap ramah lingkungan, serta peningkatan kapasitas awak kapal. Hardware dan software harus berjalan seiring, termasuk tata kelolanya," ujar Idnillah.

Sementara itu, Direktur Usaha Penangkapan Ikan Ukon Ahmad Furkon menambahkan, KKP juga terus membenahi kebijakan penyaluran BBM bersubsidi agar tepat sasaran. Penyederhanaan birokrasi dan integrasi sistem informasi dilakukan untuk memastikan nelayan kecil yang berhak benar-benar mendapatkan akses BBM subsidi, sekaligus mencegah kebocoran.

Lotharia Latif menegaskan komitmen Ditjen Perikanan Tangkap untuk terus bersinergi dengan seluruh pemangku kepentingan, termasuk media. Ia mengakui bahwa masih terdapat berbagai keterbatasan, namun KKP berkomitmen untuk terus memperbaiki diri.

"Kami menyadari belum sempurna, tetapi kami terus berusaha memberikan yang terbaik bagi nelayan dan pelaku usaha perikanan Indonesia. Kritik dan saran yang membangun akan selalu kami terima," ujar Lotharia.

Dengan berbagai capaian dan program strategis tersebut, KKP berharap sektor perikanan tangkap Indonesia semakin berdaya saing, berkelanjutan, dan mampu meningkatkan kesejahteraan nelayan secara nyata di masa mendatang.