Apindo Sebut Penetapan Upah Sektoral Harus Mengacu Perkembangan Usaha

Liputan6.com, Jakarta - Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) menilai penetapan upah sektoral tidak bisa dilakukan secara sembarangan. Penetapan upah harus menyesuaikan dengan perkembangan usaha di sektor usaha tersebut.

Wakil Ketua Bidang Ketenagakerjaan Apindo, Darwoto menyampaikan, penetapan nilai alfa dalam formula upah sektoral perlu ditelisik secara detail. Pertumbuhan sektor usaha harus menjadi salah satu acuannya.

"Dalam penetapan upah minimum sektoral, kita dunia usaha mengusulkan agar nilai alfa yang ditetapkan dengan mempertimbangkan sektor mana yang tumbuh dan tidak," kata Darwoto dalam Konferensi Pers, di Kantor Apindo, Jakarta, Selasa (25/11/2025).

"Karena sektor ini kan artinya sektor itu kalau tumbuh mungkin bisa diterapkan pada sektor. Tapi kalau sektor itu tidak tumbuh, sama-sama ya enggak mungkin diterapkan upah minimum sektoral," ia menambahkan.

Darwoto menegaskan, usulan Apindo ini bertujuan untuk menjaga daya saing di masing-masing sektor tersebut. Misalnya, sektor padat karya yang sensitif terhadap kenaikan biaya tenaga kerja, seperti upah.

Dia turut mengusulkan adanya evaluasi terhadap sektor usaha yang perlu ditetapkan upah minimum. "Kami berharap juga pemerintah memberikan guidance yang jelas bagaimana penetapan sektor ke depan. Langkah ini diharapkan dapat memastikan agar kebijakan pengupahan, upah minimum sektor dilaksanakan lebih transparan, objektif, dan sesuai dengan kondisi real dunia usaha," beber dia.

Upah Minimum Ditentukan Per Provinsi

Sebelumnya, Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) menilai penetapan upah minimum tidak bisa ditetapkan setara secara nasional. Namun, perlu diterapkan berdasarkan perkembangan ekonomi daerah dan sektor usaha masing-masing.

Ketua Umum Apindo, Shinta Widjaja Kamdani menyampaikan, penghitungan kebutuhan hidup layak (KHL) dalam porsi pengupahan perlu mengacu pada data Survey Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Badan Pusat Statistik (BPS).

"Hal ini untuk menjaga agar kebijakan pengumpahan itu tetap adil, transparan dan mencerminkan kondisi ekonomi yang sebenarnya," kata Shinta dalam konferensi pers, di Kantor Apindo, Jakarta, Selasa, 25 November 2025.

Soal masuknya angka pertumbuhan ekonomi dalam struktur perumusah upah minimum, Shinta menyoroti hal itu perlu dilihat pada masing-masing provinsi. Sehingga tidak dapat disamaratakan secara nasional.

"Jadi di dalam formula itu jelas sudah ada yang dikasih pertumbuhan ekonomi, kadang-kadang masih ada suara-suara mengatakan 'sama aja buat seluruh Indonesia', itu tidak memungkinkan," ucapnya.

Alasannya, pertumbuhan ekonomi dan perkembangan usaha di tiap daerah berbeda-beda. "Karena kondisi daerah di setiap Indonesia itu berbeda-beda, pertumbuhan ekonominya berbeda, inflasinya berbeda, jadi formula itu memang harus didasarkan dari kondisi daerah masing-masing," tegas Shinta.

Sebelumnya, Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), Shinta Widjaja Kamdani menegaskan perlunya formula penghitungan kenaikan upah minimum 2026 mendatang. Formula diperlukan untuk menghitung secara proporsional kenaikan UMP 2026 nanti.

Shinta menilai, kenaikan upah minimum tak bisa ditentukan pada satu angka acuan tanpa adanya formula penghitungan. Seperti diketahui, pemerintah tengah meramu formula tersebut.

"Harapan kami tentunya supaya tidak seperti terjadi tahun lalu di mana tidak ada formula dan hanya sebuah angka, jadi tahun ini kami harap bisa kita kembali kepada formula," kata Shinta dalam konferensi pers, di Kantor Apindo, Jakarta, Selasa (25/11/2025).