Menkes Sebut Pemerintah Belum Bahas Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menyampaikan pemerintah belum membahas kenaikan iuran Badan Pengelola Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan. Namun, Rp 20 triliun tambahan anggaran diharapkan bisa menjaga keuangan BPJS Kesehatan.

Budi sebelumnya menyatakan kalau kenaikan iuran berpengaruh kemampuan BPJS Kesehatan membiayai klaim Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Iuran BPJS Kesehatan naik terakhir pada 2019 lalu, untuk saat ini belum ada pembahasan terbaru.

"Berkaitan dengan rencana kenaikan iuran, pemerintah sampai sekarang belum membicarakan mengenai kenaikan iuran. Tetapi kami sadar BPJS bisa enggak sustain," ungkap Budi dalam Rapat Kerja dengan Komisi IX DPR, di Jakarta, Kamis (13/11/2025).

Itu melandasi salah satunya penambahan anggaran Rp 20 triliun ke kas BPJS Kesehatan. Adapun, Rp 10 triliun sudah masuk ke Kemenkes dan tinggal disalurkan. Sisanya, masih menunggu proses di Kementerian Keuangan.

"Makanya saya bilang ke Pak Ghufron (Dirut BPJS Kesehatan) 'yuk kita percepat prosesnya' , sehingga kalau bisa masuk ke BPJS Januari, jangan lama-lama," ujarnya.

Budi juga menyatakan, beban klaim JKN sering lebih tinggi dibandingkan pendapatan BPJS Kesehatan dari iuran. Ada beberapa waktu saat pendapatannya lebih tinggi, tapi itu terjadi ketika ada kenaikan iuran.

Beban Iuran BPJS Kesehatan

Sebelumnya, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin buka-bukaan kondisi keuangan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan. Ternyata, BPJS Kesehatan baru bisa mencatatkan positif ketika ada kebaikan iuran.

Budi menuturkan, beban jaminan kesehatan nasional (JKN) kerap lebih tinggi dibandingkan pendapatan iuran BPJS Kesehatan. Ada beberapa kali kondisi positif, namun itu atas pengaruh kenaikan iuran.

"Memang BPJS itu enggak pernah sustainable, dia positif kalau dinaikin iuran. Jadi kenaikan iuran itu selalu telat, minus, minus, minus, naikin, di 2016 positif, kemudian ada Covid, di 2020, 2021, 2022 positif, ini (2023) negatif lagi," ungkap Budi dalam Rapat Kerja dengan Komisi IX DPR, di Jakarta, Kamis, 13 November 2025.

Mengutip data yang dipaparkan Budi, beban klaim JKN lebih tinggi di 2014-2018. Beban sedikit lebih tinggi dari pendapatan pada 2015-2016 saat ada kenaikan iuran.

Kemudian, pada 2017-2018 bebannya kembali lebih tinggi. Lalu, ada kenaikan iuran BPJS Kesehatan pada 2019. Pada saat itu hingga 2022 pendapatan BPJS Kesehatan membaik, bahkan cukup jauh lebih tinggi dari beban JKN. Namun, pada 2023, bebannya kembali melambung.

"Walaupun secara politis memang ini sensitif, ini harus dikaji terus untuk menjaga sutainability dari kemampuan BPJS dalam memberikan layanan kesehatan kepada masyarakat kita, dan tugas kita bersama untuk menjaga," tutur dia.

"Bahwa iuran BPJS itu sangat-sangat murah dan menguntungkan bagi kesehatan masyarakat," ia menambahkan.

Pada 2019, pendapatan BPJS Kesehatan dari iuran mencapai Rp 111,8 triliun dengan beban 108,5 triliun. Lalu, pada 2020, pendapatannya mencapai Rp 139,9 triliun dengan beban Rp 95,5 triliun.

Berikutnya, pasa 2021 pendapatannya mencapai Rp 143,3 triliun dengan beban 90,3 triliun. Pada 2022, pendapatannya naik tipis ke Rp 144 triliun dengan beban Rp 113,5 triliun.

Hanya saja, pada 2023 keadaan mulai kembali berbalik. Pendapatan BPJS Kesehatan Rp 151,7 triliun tapi menanggung beban Rp 158,7 triliun. Sama hanya dengan 2024, pendapatannya Rp 165,3 triliun dengan beban Rp 175,1 triliun, serta 2025 pencapatannya Rp 129,9 triliun dengan beban Rp 139,4 triliun.