Rupiah Diprediksi Dapat Tembus 20 Ribu terhadap Dolar AS Jika Tak Redenominasi

Liputan6.com, Jakarta - Pengamat ekonomi, mata uang, dan komoditas Ibrahim Assuaibi memperingatkan potensi pelemahan rupiah yang bisa menembus level Rp 20.000 per dolar AS jika pemerintah tidak segera melaksanakan kebijakan redenominasi.

Menurut dia, kondisi ekonomi global yang penuh tekanan, ditambah lemahnya intervensi pasar oleh otoritas moneter, membuat posisi rupiah kian lemah.

"Oh bagus (redenominasi). Ya dalam perekonomian saat ini, kalau seandainya pemerintah mendiamkan rupiah ini, ya saya kemungkinan besar bisa ke Rp 20 ribu. Ini harus hati-hati," kata Ibrahim kepada Liputan6.com, Senin (10/11/2025).

Ia menilai, kebijakan redenominasi akan membantu memperkuat persepsi publik terhadap mata uang nasional dan menstabilkan sistem keuangan domestik.

Ibrahim mengingatkan, Bank Indonesia sudah berupaya keras melakukan intervensi, baik di pasar domestik maupun internasional, tetapi hasilnya belum mampu menahan pelemahan nilai tukar.

"Bank Indonesia habis-habisnya melakukan intervensi, intervensi ini pun juga tidak bisa membuat rupiah menguat," ujarnya.

Menurut dia, langkah pemangkasan nol rupiah tidak hanya berdampak psikologis terhadap pelaku pasar, tetapi juga memberi sinyal kuat bahwa pemerintah berkomitmen menjaga stabilitas ekonomi.

Konglomerat dan Pengusaha Besar Jadi Penentu Gerak Rupiah

Ibrahim menyoroti, saat ini pergerakan rupiah sangat bergantung pada kelompok konglomerat dan pemilik modal besar. Lantaran, yang menggerakkan rupiah hari ini bukan pemerintah, tapi orang-orang yang punya uang besar.

Oleh karena itu, menurut dia, redenominasi bisa menjadi cara pemerintah mengambil kembali kendali atas pergerakan nilai tukar. Ia menilai, hubungan antara pemerintah dan konglomerat selama ini bersifat saling menguntungkan, namun di sisi lain membuat kebijakan moneter sulit ditegakkan secara independen.

"Bahwa yang menggerakkan mata uang rupiah saat ini adalah orang yang punya duit, adalah konglomerat, misalnya konglomerat harus dibaik-baikin. Dari situlah akhirnya muncul redenominasi, dibikinlah rancangan undang-undangnya, karena ini sudah tidak mungkin. Jadi, pemerintah pun juga tahu pada saat pemerintah memusuhi para konglomerat yang punya uang, pasti akan berdampak negatif terhadap mata uang rupiah," ujarnya.

Ibrahim mengingatkan, Indonesia pernah mengalami kebijakan serupa pada masa Orde Baru. Ketika itu, pemangkasan nilai uang dilakukan untuk menekan inflasi dan mengembalikan kepercayaan publik terhadap rupiah.

"Kita harus tahu bahwa di zaman orde baru pun juga pernah melakukan pemangkasan kan. Ya itu redenominasi, karena waktu itu juga kita lihat di zaman orde baru memasuki PKI berkuasa itu hampir uang itu cukup besar bahkan enggak ada harganya. Karena adanya pemotongan harga mata uang rupiah," ujarnya.

Ia menilai, kondisi saat ini tak jauh berbeda. Tekanan global, lemahnya penerimaan pajak, dan tingginya ketergantungan pada sektor komoditas menciptakan situasi yang membutuhkan kebijakan besar seperti redenominasi.

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 70 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Keuangan Tahun 2025-2029, Pemerintah secara resmi menargetkan pembentukan payung hukum redenominasi, yaitu Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan Harga Rupiah (Redenominasi), selesai pada 2027.

Dikutip dari PMK 70/2025, Jumat (7/11/2025), rencana ini menempatkan Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Kementerian Keuangan sebagai unit penanggung jawab utama.

"RUU tentang Perubahan Harga Rupiah (Redenominasi) merupakan RUU luncuran yang rencananya akan diselesaikan pada 2027," tulis aturan tersebut, dikutip Jumat (7/11/2025).

Ini bukan sekadar perubahan pada lembaran uang, melainkan langkah strategis jangka menengah yang diyakini akan membawa dampak fundamental bagi perekonomian nasional.