Kementan Replanting Kakao 248.500 Hektare Pakai APBN

Liputan6.com, Jakarta - Pemerintah tengah menyiapkan langkah konkret guna mengembalikan produktivitas kakao nasional yang terus menurun.

Melalui Kementerian Pertanian, program peremajaan tanaman kakao (replanting) akan digulirkan secara besar-besaran dengan pendanaan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan dukungan tambahan dari Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP). 

Ketua Tim Kerja Perkebunan dan Tanaman Semusim Lainnya Kementerian Pertanian (Kementan), Yakub Ginting, menjelaskan bahwa langkah ini merupakan bagian dari program peningkatan produksi dan produktivitas nasional.

"Kami di Kementerian Pertanian merespons penurunan produksi ini dengan program untuk peningkatan produksi dan produktivitas. Saat ini, bagian pengembangan peremajaan maupun perluasan dilakukan dalam dua bagian," ujarnya dalam sesi talkshow pada acara Peringatan Hari Kakao Nasional 2025 yang diadakan di Hotel Pullman, Jakarta Pusat, dikutip Jumat, (24/10/2025).

Dari anggaran reguler, Kementan telah menyiapkan dana untuk peremajaan seluas 3.800 hektare dan perluasan 650 hektare, dengan total 4.450 hektare yang akan direalisasikan.

Sementara itu, dari Anggaran Biaya Tambahan (ABT), pemerintah mendapat tambahan dana untuk 4.266 hektare khusus tahun 2025. Program tersebut akan dilanjutkan dengan program hilirisasi kakao nasional yang juga menjadi fokus kebijakan Presiden. 

"Untuk hilirisasinya, pengembangan kakao tahun 2025 sudah diluncurkan dengan target 4.266 hektare," lanjut Yakub.

Menurut dia, pada 2026 pemerintah akan melakukan peremajaan sebesar 175.500 hektare, dan pada 2027 seluas 68.734 hektare. Jika dibandingkan dengan total 290 ribu hektare tanaman kakao rusak, melalui program hilirisasi ini sekitar 248.500 hektare sudah akan terpenuhi hingga 2027.

Yakub menjelaskan, saat ini pihaknya juga mempersiapkan sumber pendanaan tambahan dari BPDP untuk mendukung percepatan program.

"Kami sedang menyusun aturan turunannya bersama Kementerian Hukum dan HAM. Hari kemarin, Menkum sudah menyatakan setuju dengan draft yang kami ajukan. Mudah-mudahan dalam waktu singkat sudah bisa keluar peraturannya,” jelasnya.

Ia menegaskan, dengan dua sumber pembiayaan, pemerintah menargetkan seluruh area tanaman rusak seluas 290 ribu hektare bisa diremajakan secara penuh hingga 2027.

Namun, Yakub menekankan pentingnya kesiapan daerah dalam pelaksanaan program ini. Ia menyebut banyak CBCL (Calon Bentuk Calon Lokasi) yang belum memenuhi standar, seperti koordinat lokasi tidak sesuai, data Simluhtan belum tercatat, hingga dokumen yang tidak lengkap.

"Saat ini kami menerima CBCL-CBCL Kakao itu banyak sekali yang tidak sesuai dengan aturan yang ada begitu ya … yang membuat kami kesulitan Bapak Ibu untuk menetapkan CBCL di pusat,” ungkap Yakub. 

Di sisi lain, Deputi Bidang Koordinasi Usaha Pangan dan Pertanian Kemenko Pangan RI, Widiastuti, menyebut program replanting kakao ini masih berada dalam tahap perencanaan.

Menurut penjelasannya, pemerintah tengah fokus menuntaskan proyek strategis nasional lain yang diatur melalui Inpres 14 dan 16 Tahun 2025 serta Keppres 19 Tahun 2025 yang berkaitan dengan ketahanan pangan, energi, dan air.

"Tahun ini kami lagi merapikan pelaksanaan program di Papua Selatan, Sulawesi, Sumatera Selatan, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan. Replanting kakao akan masuk setelah tahapan tersebut selesai,” ujarnya. 

Melalui program replanting dan hilirisasi tersebut, pemerintah berharap sektor kakao nasional bisa kembali produktif. Diharapkan, target peremajaan 290 ribu hektare kebun kakao di seluruh Indonesia busa tercapai sepenuhnya pada tahun 2027, Dengan dukungan pembiayaan dari APBN dan BPDP.