Alasan Produksi Kakao Lokal Merosot 65% dalam 2 Dekade

Liputan6.com, Jakarta - Produksi kakao Indonesia anjlok dalam dua dekade terakhir. Berdasarkan data International Cocoa Organization (ICCO) tahun 2025, produksi kakao nasional saat ini hanya mencapai 200.000 ton, turun tajam dari hasil produksi 2005-2006 yang mencapai 590.000 ton.

Kondisi ini menandakan penurunan produktivitas yang cukup serius di sektor perkebunan kakao nasional. Deputi Bidang Koordinasi Usaha Pangan dan Pertanian Kemenko Pangan RI, Widiastuti, menyebut penurunan tajam ini menjadi salah satu perhatian utama pemerintah.

Dalam sambutan di acara Peringatan Hari Kakao Indonesia 2025, Kamis, 23 Oktober 2025, ia menuturkan, kondisi ini berdampak pada ketersediaan bahan baku kakao dalam negeri. Demi memenuhi kebutuhan industri pengolahan atau grinding nasional, Indonesia pun impor biji kakao.

"Berdasarkan data ICCO tahun 2025, produksi kakao Indonesia mencapai 200.000 ton per tahun, menurun dari sekitar 590.000 ton di tahun 2005 atau 2006, dan penurunan ini mengakibatkan Indonesia harus impor biji kakao untuk memenuhi kebutuhan bahan baku industri grinding di dalam negeri,” ujar Widiastuti, dikutip Jumat, (24/10/2025.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) yang diambil pada 2025, volume impor biji kakao Indonesia pada 2024 mencapai 157.000 ton. Padahal, Indonesia masih tercatat sebagai produsen kakao peringkat ketujuh dunia. Situasi ini dinilai ironi karena potensi produksi yang besar belum diimbangi dengan peningkatan produktivitas di lapangan.

Widiastuti menjelaskan, penurunan produksi ini dipengaruhi oleh berbagai faktor, antara lain perubahan iklim, serangan hama dan penyakit, serta usia tanaman yang sudah tua. Keterbatasan lahan produktif dan perawatan kebun yang belum optimal turut memperparah situasi ini.

"Keterbatasan yang masih terbatas, berarti sangat terbatas sekali," ujarnya.

Ia juga menekankan, tantangan di sektor hulu selama ini jarang menjadi perhatian serius.

Sebelumnya, Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Panggah Susanto menyoroti sejumlah masalah yang dihadapi para petani di Indonesia dalam melakulan budidaya kakao.

Menurut dia, perlu ada langkah konkret dari pemerintah untuk mengatasi rendahnya produksi kakao Indonesia.

Hal tersebut ia sampaikan pada kunjungan Komisi IV ke Cau Cocolate di Kabupaten Tabanan, Bali, Senin, 21 Juli 2025.

Panggah menegaskan, kurangnya daya tarik Petani, khususnya petani dari generasi muda melakukan budidaya Kakao menurutnya karena mereka merasa tidak mendapatkan nilai tambah yang memadai.

“Permasalahan kakao di Indonesia sebenarnya sudah sangat jelas. Salah satu alasan mengapa petani kurang tertarik melakukan budidaya kakao karena mereka tidak mendapatkan nilai tambah yang memadai,” ujarnya dikutip Selasa (22/

Panggah mengungkapkan, produktivitas rata-rata kakao di Indonesia masih tergolong rendah yaitu sekitar 800 kg/hektare, jauh dari produktivitas maksimalnya yakni sebesar 2 ton.

“Hal ini seharusnya tidak perlu menjadi wacana berulang. Yang diperlukan adalah gerakan konkret untuk mencapai target maksimal tersebut,” tegasnya.

Selain itu, ia juga menyoroti terkait masalah standard fermentasi kakao. Kata dia, masalah engganya petani melakukan fermentasi biji kakao yaitu krn petani memiliki keterbatasan kapasitas dan sumber daya untuk melakukan proses fermentasi. Selisih harga sekitar Rp2000/kg dibandingkan harga non-fermentasi atau asalan, tdk cukup menarik, padahal yg diminta standard internasional adalah fermented cacao.

“Pemenrintah mesti membantu petani, krn napas petani kita cekak (pendek), mereka memiliki keterbatasan kapasitas dan sumber daya untuk melakukan proses fermentasi meski dari standar mutunya adalah yang difermentasi,” ungkap Panggah.

Panggah juga menyoroti terkait masalah hirilisasi. Ia mengungkapkan bahwa yang dibutuhkan para petani adalah teknologi pengolahan yang memadai untuk meningkatkan nilai tambah produk turunan cokelat sangat beragam.

"Dalam hal ini diperlukan peran sektor industri, maka harus ada sinergi yang baik antara sektor perkebunan dan sektor industri, bukan semata-mata menjadi tanggung jawab sektor perkebunan, karena kalau tidak ada sinergi akan jadi mentok. Hilirisasi ini berada dalam rezim industri," jelasnya.

Karena itu, ia menekankan perlu ada sinergitas erat antara sektor perkebunan dan industri.

"Jika tidak ada kolaborasi yang kuat, upaya hilirisasi akan sulit berjalan. Saya kira tidak perlu terlalu banyak dibahas, yang terpenting adalah dikerjakan," pungkasnya.