2 Aturan yang Jerat Pelaku Impor Pakaian Bekas Ilegal, Ancaman 8 Tahun Penjara

Liputan6.com, Jakarta - Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Metro Jaya membuka peluang menjerat pelaku impor pakaian bekas ilegal dengan Undang-Undang Pengelolaan Sampah. Langkah ini dipertimbangkan untuk memberikan efek jera yang lebih kuat kepada para pelaku.

Kasubdit Tindak Pidana Tertentu Ditreskrimsus Polda Metro Jaya AKBP Anton Hermawan mengatakan penyidik saat ini tengah melakukan penyelidikan terkait dugaan tindak pidana di bidang perdagangan. Dalam Undang-Undang Perdagangan, impor barang tidak baru memang dilarang.

Namun, kepolisian juga sedang mengkaji kemungkinan penerapan aturan lain yang memiliki ancaman hukuman lebih berat.

“Kalau menggunakan Undang-Undang Perdagangan, ancaman hukumannya sampai 5 tahun penjara. Sementara jika dikenakan Undang-Undang Sampah, ancaman maksimalnya bisa mencapai 8 tahun penjara,” kata Anton dalam konferensi pers di buffer area TPS CDC Banda, Tanjung Priok, Jakarta Utara, Selasa (23/6/2026).

Menurut Anton, penyidik tidak hanya akan menelusuri pihak yang memasukkan barang ke Indonesia, tetapi juga seluruh rantai distribusi yang terlibat dalam praktik impor pakaian bekas ilegal tersebut.

Ia menilai masuknya pakaian bekas ke Indonesia tidak mungkin terjadi tanpa adanya pihak yang memesan. Selain itu, proses impor juga melibatkan berbagai pihak, mulai dari perusahaan ekspedisi, perusahaan pelayaran, hingga pemilik barang di luar negeri.

Karena itu, Polda Metro Jaya bersama Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan akan melakukan investigasi bersama guna mengungkap seluruh pihak yang diduga terlibat.

“Kami berharap rangkaian pihak yang terlibat dalam proses impor pakaian bekas ini dapat terungkap melalui joint investigation antara penyidik Polda Metro Jaya dan Kementerian Keuangan,” ujarnya.

Anton menambahkan, perkembangan hasil penyelidikan, termasuk kemungkinan penetapan tersangka, akan disampaikan setelah proses penyidikan berjalan lebih lanjut.