AHY Sebut Proyek Giant Sea Wall Penting demi Selamatkan 50 Juta Warga Pantura

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (IPK), Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), menilai pembangunan tanggul laut raksasa alias Giant Sea Wall sangat diperlukan. Lantaran nasib 50 juta masyarakat yang bermukim di pesisir pantai utara atau Pantura Jawa bergantung pada proyek itu. 

"Yang jelas, pada akhirnya kita ingin yang terbaik untuk Indonesia, penyelamatan 50 juta masyarakat yang ada di sekitar Pantura ini benar-benar harus mendapatkan perhatian kita," ujar AHY di kantornya, Jakarta, Selasa (21/10/2025).

Di sisi lain, ia pun mewaspadai tantangan alam yang mengancam masyarakat di Pantura Jawa. Terutama akibat penurunan muka tanah setiap tahunnya. 

"Kondisi alam, tantangan geografis, sekaligus tantangan iklim ini sudah mendesak. Oleh karena itu, kami dengan Badan Otorita Pengelola Pantura Jawa akan terus berkolaborasi di lapangan. Tak hanya dalam konsep, tapi juga dalam eksekusinya di lapangan," imbuhnya. 

Meskipun begitu, ia tidak menyangkal proyek Giant Sea Wall bakal menelan dana dalam jumlah fantastis. Oleh karenanya, AHY membuka opsi pendanaan semisal investasi dari negara lain. 

"Proyek Giant Sea Wall membutuhkan investasi yang juga tidak kecil, dan tentu kita juga mempertimbangkan banyak hal. Kita bisa ber-partner dengan salah satu negara atau bisa dengan sejumlah negara. Ini terus kita jajaki," ungkapnya. 

APBN Tak bisa Topang Penuh Giant Sea Wall

Kendati begitu, Menko AHY beberapa waktu lalu mengatakan, dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tak bisa menopang seluruhnya pembangunan tanggul laut raksasa atau giant sea wall. Maka diperlukan adanya investor tambahan.

"Yang paling penting adalah skema pembiayaannya harus kredibel, karena ini besar sekali, tidak mungkin kita mengandalkan APBN. Fiskal kita selalu ada batas dan ada prioritas yang harus dipenuhi," ungkap AHY di Travoy Hub, Jakarta pada akhir September 2025.

Adapun Presiden Prabowo Subianto sempat menyebut biaya pembangunan giant sea wall (GSW) di Pantai Utara (Pantura) Jawa ini diperkirakan mencapai USD 80 miliar atau sekitar Rp 1.341 triliun (estimasi kurs Rp 16.766 per USD).

Terpisah di Sidang Umum PBB ke-80, Presiden Prabowo Subianto mengatakan Indonesia akan membuat giant sea wall atau tanggul laut raksasa sepanjang 480 kilometer (km). Pembangunan giant sea wall dilakukan untuk melindungi wilayah pantai utara (pantura) Jawa dari ancaman kenaikan air laut karena dampak perubahan iklim.

"Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, kami bersaksi di hadapan anda bahwa kami telah merasakan dampak langsung dari perubahan iklim, terutama ancaman kenaikan permukaan air laut," kata Prabowo. 

Dia menyampaikan permukaan air laut di Pantura Jawa naik 5 sentimeter setiap tahun. Untuk itulah, Prabowo berkomitmen membangun tanggul laut raksasa yang diprediksi memakan waktu 20 tahun.

"Bayangkannya dalam sepuluh tahun? Dalam dua puluh tahun? Untuk ini, kami terpaksa membangun tembok laut raksasa, sepanjang 480 kilometer. Ini mungkin akan memakan waktu 20 tahun, tetapi kami tidak punya pilihan. Kami harus mulai sekarang," tuturnya.

Sebelumnya, Pemerintah Indonesia menawarkan peluang investasi proyek Tanggul Laut Raksasa atau Giant Sea Wall kepada sejumlah negara antara lain China, Korea Selatan, hingga negara-negara di Eropa.

Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menuturkan, proyek Giant Sea Wall merupakan salah satu program strategis nasional (PSN) pemerintahan Prabowo. Proyek ini untuk menjaga kawasan pesisir dari ancaman banjir rob dan dampak perubahan iklim.

“Jadi Giant Sea Wall itu menjadi program besar Pak Presiden, program unggulan, program andalan yang diharapkan bisa menyelamatkan masyarakat di pesisir terhadap perubahan cuaca, climate change,” kata Airlangga usai menghadiri diskusi bersama Kadin Indonesia di Jakarta, Kamis, (4/9/2025), seperti dikutip dari Antara.

Airlangga menuturkan, sejumlah fase pembangunan Giant Sea Wall akan ditawarkan untuk kerja sama pendanaan dengan negara mitra. Nantinya, pembiayaan proyek difokuskan pada skema Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).

“Fase-fase itu tentunya salah satu nanti akan ditawarkan ke beberapa negara termasuk China. Negara lain sudah juga ditawarkan seperti Korea (Korsel), Jepang, negara Eropa,” ujar Menko.

Adapun Presiden RI Prabowo menghadiri undangan khusus Presiden China Xi Jinping di Beijing pada peringatan 80 tahun Hari Kemenangan, Rabu, 3 September 2025.