Kepastian Regulasi jadi Kunci Genjot Investasi Swasta di Jalan Tol

Liputan6.com, Jakarta - Asosiasi Jalan Tol Indonesia (ATI) mendorong peningkatan peran swasta dalam pembangunan jalan tol untuk mengurangi ketergantungan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). ATI menilai kepastian regulasi dan iklim investasi yang sehat menjadi kunci untuk menarik pembiayaan swasta dalam pembangunan infrastruktur jangka panjang.

Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo mengatakan pemerintah perlu memperkuat kolaborasi dengan badan usaha, dunia usaha, asosiasi, dan pemangku kepentingan lainnya untuk membangun ekosistem jalan tol yang berkelanjutan.

"Kita tidak bisa berjalan sendiri. Pemerintah, Badan Usaha Jalan Tol, dunia usaha, asosiasi, akademisi, dan seluruh pemangku kepentingan harus bergerak dalam arah yang sama," ujar Dody di Jakarta, Kamis (13/8/2026).

FGD tersebut membahas sejumlah aspek investasi, termasuk kepastian pengusahaan, konsistensi Perjanjian Pengusahaan Jalan Tol (PPJT), penyesuaian tarif, pembagian risiko yang adil, serta pengelolaan perubahan dalam kegiatan usaha.

Mantan Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro menilai keterlibatan swasta semakin penting karena kebutuhan pembangunan yang besar harus diimbangi dengan optimalisasi ruang fiskal pemerintah.

"Di tengah kebutuhan pembangunan yang besar dan ruang fiskal yang perlu dikelola secara optimal, keterlibatan swasta menjadi semakin penting,” kata Bambang.

Sementara itu, Mantan Menteri Keuangan Chatib Basri menilai pemerintah perlu memperkuat deregulasi, kemudahan perizinan, dan kepastian pemenuhan kontrak untuk meningkatkan minat investor.

Chatib mengatakan keterbatasan APBN dapat mengurangi kemampuan pemerintah dalam membiayai infrastruktur sekaligus memberikan insentif fiskal kepada pelaku usaha.

"Untuk menarik minat dan partisipasi swasta, yang dapat dilakukan adalah melakukan deregulasi, kemudahan perizinan, dan memastikan pemerintah serta otoritas terkait memenuhi komitmen yang telah disepakati,” ujar Chatib.

Kepala Kajian Transportasi, Real Estate, dan Studi Perkotaan LPEM FEB UI Muhammad Halley Yudhistira mengatakan percepatan pembangunan jalan tol membutuhkan peran swasta karena kebutuhan modal melebihi kapasitas pembiayaan publik.

“Karena kebutuhan modalnya melampaui kapasitas pembiayaan publik, percepatan pembangunan bergantung pada peran swasta,” kata Yudhistira.

Saat ini, panjang jalan tol yang beroperasi telah melebihi 3.115 kilometer dengan akumulasi investasi mencapai Rp668 triliun. Nilai investasi industri jalan tol tersebut diproyeksikan mendekati Rp 1.000 triliun sehingga keberlanjutan investasi perlu berjalan bersama dengan peningkatan kualitas pelayanan dan keselamatan.

Ketua Umum ATI Rivan A. Purwantono mengatakan industri jalan tol telah berkembang menjadi bagian dari ekosistem transportasi dan pembangunan nasional yang mendukung mobilitas, distribusi logistik, pertumbuhan ekonomi, dan pengembangan wilayah.

"Orientasi kami di ATI adalah mewujudkan industri jalan tol yang terus meningkatkan kualitas pelayanan publik, memberikan kontribusi nyata bagi pertumbuhan ekonomi, serta didukung oleh iklim investasi yang sehat dan tata kelola yang efektif,” ujar Rivan.

ATI selanjutnya mendorong tindak lanjut FGD melalui pembentukan working group dan forum berkala untuk memperkuat ekosistem investasi jalan tol nasional.