Ekonom: Program MBG Perlu Evaluasi SOP Kontrak hingga Struktur Pengawasan

Liputan6.com, Jakarta - Ekonom dan Pakar Kebijakan Publik, UPN Veteran Jakarta, Achmad Nur Hidayat menyoroti, Kepala Badan Gizi Nasional yang telah menyatakan pembekuan terhadap penyedia pangan siap saji (SPPG) yang melanggar SOP. Ketegasan ini patut diapresiasi, sebab keselamatan anak tidak bisa ditawar.

Namun, yang menjadi pertanyaan Achmad, apakah dengan membekukan satu-dua SPPG cukup untuk menghentikan rangkaian keracunan yang berlangsung lebih dari dua bulan.

"Jawaban jujurnya, belum. Pembekuan itu ibarat menarik rem darurat ketika mobil menukik, tetapi tidak memperbaiki sistem rem, tidak menambal ban yang aus, dan tidak mengembalikan rasa aman penumpang. Kita tidak boleh lagi memadamkan api per kasus," kata Achmad dalam keterangannya, Jumat (3/10/2025).

Dia menilai, yang harus dibetulkan adalah desain kebijakan dan SOP besar kontrak, data, struktur pengawasan, serta arsitektur kelembagaan, agar Makan Bergizi Gratis (MBG) kembali dipercaya dan benar-benar menghadirkan makan bergizi yang aman.

Achmad menilai, keracunan yang berulang lintas wilayah jarang murni karena kelalaian individu. Pola yang konsisten menandakan kegagalan desain.

"Insentif kontrak saat ini terlalu menekankan volume dan harga, bukan keselamatan. Ketika penyedia SPPG dikejar banyaknya porsi dan rendahnya biaya, tiga hal tak kasatmata suhu, waktu simpan, dan sanitasi cenderung dikompromikan padahal di situlah benteng terakhir melawan kontaminasi," ujar dia.

Ia memahami, standar teknis memang tertulis, tetapi kendali lapangan tidak real time. Formulir checklist bisa ditandatangani sementara makanan melintasi “zona bahaya” 5–60°C terlalu lama.

Struktur Pengawasan

Di sisi lain, ia juga menyoroti pelacakan batch lemah, yakni ketika anak jatuh sakit, butuh waktu berhari-hari untuk mengetahui dari mana bahan berasal, pukul berapa dimasak, siapa yang mengirim, dan sekolah mana saja yang menerima.

Sementara itu, struktur pengawasan terfragmentasi antara Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, BPOM, pemerintah daerah, sekolah, dan SPPG tidak ada satu komando operasional yang memegang keputusan cepat.

"Pergantian tenaga juru masak/handler yang tinggi tanpa lisensi periodik membuat pengetahuan tentang titik kendali kritis sering berhenti di ruang pelatihan, bukan hidup di dapur," ujarnya.

Percepatan Perpres Tata Kelola MBG adalah langkah politik yang benar, yakni beralih dari imbauan ke mandat. Namun regulasi hanya kerangka yang membuatnya bernapas adalah tata laksana.

"Perpres harus memuat ketentuan transisi yang tegas, jalur cepat sertifikasi dapur pusat, pengakuan sementara terhadap peralatan minimal yang memenuhi batas aman, serta tenggat kapan seluruh SPPG wajib terhubung ke pelacakan digital," ujar dia.

Di sisi lain, delegasi wewenang operasional kepada unit pelaksana Otoritas MBG atau nomenklatur setara harus eksplisit, agar keputusan no-serve, recall, dan switch menu berbasis risiko bisa diambil dalam jam, bukan pekan.

"Anggaran perlu diberi penandaan khusus untuk keselamatan dan digitalisasi yakni thermologger, dashboard, pelatihan lisensi tenaga, dan jejaring laboratorium," pungkasnya.