Prabowo Cerita Curhat Petani soal Program Makan Bergizi Gratis

Liputan6.com, Jakarta - Presiden Prabowo Subianto mengakui implementasi program Makan Bergizi Gratis (MBG) tengah dihadapi banyak masalah. Oleh karenanya, ia berkomitmen untuk menertibkan bilang masalah sembari melanjutkan jalannya program. 

"Bahwa banyak masalah, iya. Bahwa banyak tantangan, bener. MBG banyak masalah, kita harus tertibkan," kata Prabowo saat meresmikan operasionalisasi 1.061 Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih di Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur, yang disiarkan secara virtual, Sabtu (16/5/2026). 

Prabowo tidak menutupi ada sebagian pemangku kepentingan yang secara integritas tidak kuat dalam menjalankan program MBG. Namun, ia berkomitmen untuk menindakinya. 

"Tapi saya sudah katakan, pemerintah saya tidak ragu-ragu, yang menyimpang, yang melanggar akan kita bersihkan, kita copot dari jabatan," tegas dia. 

Kendati begitu, RI 1 tetap berkomitmen untuk terus merealisasikan program MBG. Lantaran dinilai punya dampak besar terhadap kelompok masyarakat menengah bawah. 

"MBG begitu penting untuk bangsa kita. Ke mana-mana saya ketemu rakyat kecil, petani (bilang), pak, tolong MBG jangan diberhentikan. Ini sangat membantu cucu-cucu saya bisa makan. Sangat membantu saya dan keluarga saya," ungkapnya. 

Dampak Baru Terasa 20 Tahun Lagi

Menurut dia, MBG memang bukan program yang bisa memberikan dampak instan langsung secara ekonomi, tetapi harus menunggu hingga sekitar 20 tahun mendatang.  

"Ingat, lihat tanggal, lihat tahun, saudara akan lihat apa yang kita buat tahun 25-26 ini. Jangan sekarang, jangan 29, nanti 20 tahun lagi saudara nilai apa yang kita buat hari ini," ujar Prabowo. 

Berdasarkan hitungannya, perputaran uang di satu desa nantinya bisa mencapai Rp 10,8 miliar per tahun berkat adanya program MBG. Angka ini keluar dari nilai Rp 15.000 per menu yang diberikan kepada sekitar 3.000 orang dalam satu hari. 

"Rp 10,8 miliar beredar di desa itu. Tadinya sebelum ada MBG kita kirim Rp 1 miliar Dana Desa. Dengan MBG, kita tambah Rp 10 miliar. Kita pakai dulu uang Dana Desa, Rp 500 juta, tapi 6 tahun akan kembali," tuturnya.

Sebelumnya, Kementerian Perindustrian (Kemenperin) terus memperkuat pengembangan ekosistem halal nasional melalui penguatan standardisasi dan penilaian kesesuaian pada layanan publik, termasuk pada sektor pemenuhan gizi masyarakat.

Upaya ini diwujudkan melalui kegiatan audit pemeriksaan kehalalan produk terhadap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Muara Jaya 2 di Pekon Kebon Tebu, Kabupaten Lampung Barat, yang dilaksanakan oleh Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri (BSPJI) Bandar Lampung melalui Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) Utama.

Langkah tersebut merupakan bagian dari komitmen nyata Kemenperin dalam memastikan layanan publik memenuhi standar mutu, keamanan, dan kehalalan, sekaligus mendukung implementasi kebijakan pengembangan industri halal nasional.

Selain itu, kegiatan ini juga menjadi bentuk dukungan konkret terhadap program prioritas Presiden Republik Indonesia, yaitu Program Makan Bergizi Gratis (MBG), yang menempatkan kepastian halal sebagai fondasi penting dalam penyediaan gizi yang aman dan berkualitas bagi masyarakat.

Audit kehalalan produk dilakukan melalui tahapan komprehensif yang meliputi verifikasi dokumen, pemeriksaan lapangan, penelusuran bahan baku, evaluasi proses pengolahan, serta penilaian penerapan Sistem Jaminan Produk Halal (SJPH) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita menegaskan sertifikasi halal memiliki peran strategis dalam meningkatkan kepercayaan masyarakat sekaligus memperkuat daya saing layanan dan produk nasional.

Menurutnya, dalam mendukung program strategis nasional seperti Makan Bergizi Gratis, sertifikasi halal tidak hanya menjadi pemenuhan kewajiban regulasi, tetapi juga mencerminkan kualitas proses, akuntabilitas, dan tata kelola yang baik dari hulu hingga hilir.

“Penguatan industri dan layanan berbasis halal harus didukung oleh sistem standardisasi dan penilaian kesesuaian yang kredibel. Dengan demikian, masyarakat memperoleh jaminan bahwa layanan yang diterima aman, berkualitas, dan sesuai dengan ketentuan halal. Hal ini sejalan dengan arahan Presiden untuk memastikan program prioritas nasional terlaksana dengan standar keamanan pangan tertinggi,” ujar Menperin dalam keterangannya, Kamis (19/2/2026).

Kemenperin juga memastikan bahwa penguatan standardisasi dilakukan secara terintegrasi melalui jaringan unit pelaksana teknis di daerah. Dengan mekanisme ini, rantai pasok pangan yang terlibat dalam program nasional dapat dipastikan telah melalui proses standardisasi yang ketat dan terukur. 

Kepala Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri (BSKJI) Emmy Suryandari menyampaikan, BSPJI sebagai unit pelaksana teknis memiliki peran penting dalam mengimplementasikan kebijakan standardisasi Kemenperin, termasuk di bidang jaminan produk halal. Menurutnya, SPPG merupakan garda terdepan dalam pemenuhan gizi masyarakat sehingga integritas halal dalam penyelenggaraannya menjadi hal yang tidak dapat ditawar.

Sementara itu, Kepala BSPJI Bandar Lampung, Syamdian menjelaskan, pelaksanaan sertifikasi halal terhadap SPPG Muara Jaya 2 menambah kontribusi nyata BSPJI dalam mengawal kualitas layanan publik di Provinsi Lampung.

Sebelumnya, sertifikat halal juga telah diterbitkan untuk sejumlah satuan pelayanan lainnya, antara lain SPPG Trimulyo di Pesawaran, SPPG Kibang Budi Jaya di Tulang Bawang Barat, SPPG Putra Mandiri 1 di Bandar Lampung, serta SPPG Panca Karsa Purna Jaya di Tulang Bawang.