Butuh Dana Rp 853 Triliun Buat Beli Kereta hingga Tambah Rel sampai 2030

Liputan6.com, Jakarta Kementerian Perhubungan (Kemenhub) mencatat setidaknya butuh dana Rp 853 triliun untuk mengembangkan sektor perkeretaapian hingga 2030 mendatang. Dana ini diharapkan tidak seluruhnya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Direktur Lalu Lintas dan Kereta Api, Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kemenhub, Arif Anwar menuturkan targetnya mengembangkan jalur kereta api sepanjang 10.524 kilometer hingga 2030. Lalu, jalur kereta perkotaan 3.725 km.

“Ini anggaran Rp 853 triliun adalah yang indikasi dibutuhkan untuk menyelesaikan rencana induk perkeretaapian hingga 2030 nantinya,” kata Arif dalam diskusi media, di Kantor Kemenhub, Jakarta, Kamis (31/7/2025).

Tak hanya itu, dana itu akan digunakan untuk pengadaan 2.839 lokomotif dan 34.176 kereta. Serta, 2.475 lokomotif kereta barang dan 28.354 gerbong.

Arif menyampaikan pula, anggaran turut digunakan dalam mengembangkan jalur kereta api di Sumatera dan Sulawesi. Termasuk melanjutkan proyek jalur ganda di pulau Jawa.

“Saat ini yang sudah terbangun itu sekitar 7.000 km. Jadi, PR kami, sampai dengan 2030 masih panjang, masih ada sekitar 3.000 kilometer yang harus dibangun,” tuturnya.

Tak Semua Pakai APBN

Arif menyampaikan, tidak semua dana itu akan diambil dari APBN. Skema pembiayaan lain seperti menggandeng pihak swasta pun jadi salah satu pilihannya.

“Ini memang arahan Presiden tidak atau seminimal mungkin bisa di-support menggunakan APBN. Jadi, dibutuhkan investor dalam hal ini,” ucapnya.

Setidaknya ada dua skema. Yakni, Kerja Sama Pemerindah dan Badan Usaha (KPBU) serta investasi murni.

“Pemerintah Indonesia saat ini sangat mendorong agar pembangunan dan pengembangan infrastruktur di bidang transportasi menggunakan skema pendanaan tanpa APBN. Sehingga kebutuhan skema pembiayaan non-APBN atau creative financing ini misalnya bisa memakai investasi murni, konsesi dan sebagainya. Kemudian KPBU,” tandasnya.

Biaya transportasi yang dikeluarkan warga di aglomerasi Jabodetabek cukup besar. Ternyata, biaya yang dikeluarkan warga Bekasi menjadi yang paling tinggi, mencapai Rp 1,91 juta per bulan.

Direktur Jenderal Integrasi Transportasi Multimoda Kementerian Perhubungan, Risal Wasal menyebut biaya yang dikeluarkan masing-masing orang berbeda-beda. Ada biaya tambahan lain selain transportasi publik yang menyumbang cukup besar.

"Orang ke kantor tuh masih harus naik ojek, atau naik apa, menuju ke public transport-nya, dari public transport, kalau dia bawa mobil harus parkir, parkirnya mahal. Padahal naik keretanya cuma Rp 3.500. Kalau kayak gitu, itu yang kita perbaiki," ucap Risal usai diskusi media di Kantor Kementerian Perhubungan, Jakarta, Kamis (31/7/2025).

Lantas, berapa sebetulnya biaya transportasi warga di kawasan Jabodetabek? Berikut hitungannya. Data yang dipaparkan Risal menunjukkan angka yang beragam. Namun, porsinya masih lebih tinggi dari angka ideal menurut Bank Dunia sebesar 10 persen dari biaya hidup.

Data Badan Pusat Statistik (BPS) yang ditampilkan Risal menunjukkan biaya transportasi rata-rata di kota besar mencapai 12,46 persen dari biaya hidup. Warga Bekasi merogoh kocek paling tinggi, mencapai Rp 1.918.142 per bulan. Diikuti oleh Kota Depok dengan Rp 1.802.751 per bulan.

Lalu, Kota Jakarta dengan biaya Rp 1.590.544 per bulan. Serta, Kota Bogor dengan biaya transportasi Rp 1.235.613 per bulan. Selain Jabodebek ini, biaya transportasi Kota Surabaya juga cukup tinggi dengan Rp 1.629.219 per bulan.

Risal menegaskan, persoalan first mile dan last mile yang perlu jadi perhatian. "Bagaimana tadi, first mile last mile-nya itu, bisa kita reduksi. Jadi, cost orang itu untuk transportasi bisa kita kurangi," tegas dia.