Tekan Biaya Logistik, Purbaya Minta Aturan Kargo Udara Dikebut

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mendesak Kementerian Perhubungan (Kemenhub) untuk mempercepat penerbitan aturan standardisasi komponen biaya kargo udara. Langkah ini dinilai krusial demi menekan tingginya biaya logistik nasional.

Purbaya menegaskan, penataan standardisasi biaya serta sinkronisasi proses bisnis akan membuat struktur tarif kargo udara menjadi lebih transparan. Menurutnya, pembenahan ini sangat mendesak mengingat mahalnya biaya transportasi antarpulau berpotensi membebani para pelaku usaha, khususnya sektor UMKM dan e-commerce.

"Kami coba mengendalikan biaya logistik dengan kebijakan yang pas supaya arus barang lebih baik," kata Purbaya seusai Sidang ke-14 Kanal Debottlenecking di Kementerian Keuangan, Jakarta, Rabu (26/8/2026).

Purbaya menyebut, Kemenhub akan segera memfinalisasi Peraturan Menteri Perhubungan yang mengatur standar jenis komponen biaya kargo udara sekaligus menyelaraskan alur bisnisnya.

"Perhubungan akan mempercepat proses pembuatan Peraturan Menteri Perhubungan sehingga layanan di bandara nanti jelas seperti apa," ujar Purbaya.

Desakan ini bermula dari aduan Asosiasi Perusahaan Jasa Pengiriman Ekspres, Pos, dan Logistik Indonesia (Asperindo) terkait dua hambatan utama dalam rantai logistik kargo udara.

Persoalan pertama berfokus pada pembengkakan biaya Jasa Pemeriksaan Keamanan Kargo dan Pos (Jasper), Jasa Terkait Bandar Udara (Jaster), serta Standard Ground Handling Agreement (SGHA). Asperindo menilai skema Jasper dan Jaster berisiko menduplikasi fungsi Regulated Agent (RA) yang berujung pada penumpukan beban biaya di terminal kargo dan melambungkan biaya rantai pasok nasional.

Persoalan kedua menyangkut ketidakseragaman standar perhitungan berat volumetrik kargo antarmaskapai. Asperindo mencatat, perubahan angka pembagi dari 6.000 menjadi 5.000 secara otomatis melonjakkan berat tertagih untuk barang berukuran besar berbobot ringan hingga sekitar 20%.

Purbaya menekankan bahwa penuntasan dua masalah ini sangat vital demi kelancaran arus barang antarpulau, sekaligus mencegah makin lebarnya kesenjangan harga di wilayah terluar, terdepan, dan tertinggal (3T).

"Ini penting karena salah satu proses untuk mengendalikan biaya logistik. Apalagi kita banyak antarpulau, kalau tidak, transportasi barang antarpulau jadi mahal,” pungkas Purbaya.