Heboh Gen Z jadi Ketua RT Termuda, Ternyata Segini Gajinya

Liputan6.com, Jakarta Seorang ketua rukun tetangga atau Ketua RT di Kelurahan Rawa Badak Selatan, Kecamatan Koja, Jakarta Utara tengah ramai jadi sorotan di media sosial. Hal ini dikarenakan dia menjadi ketua RT di usianya yang masih 20 tahun.

Berdasarkan informasi, diketahui jika sosok ketua RT Gen Z itu bernama Sahdan Arya Maulana. Saat ini, dia masih aktif terdaftar sebagai mahasiswa di Universitas Muhammadiyah Jakarta (UMJ).

Meski baru dua bulan menjabat, kinerja Arya disorot lantaran langsung bergerak cepat ketika merespons keluhan warga. Salah satunya terkait jalanan kampung yang rusak. Aksinya saat memimpin warga untuk bergotong royong memperbaiki jalan pun viral di medsos.

Cerita Sahdan muncul dari pemilihan ketua RT pada awal Mei 2025. Di lingkungan itu, dihuni 150 kepala keluarga dan lebih dari 700 jiwa. Anak-anak muda seperti dirinya justru sedikit.

Namun hal itu tak mengentarkan semangatnya untuk menjadi salah satu calon Ketua RT, apalagi dirinya telah mendapat dukungan dari para sesepuh di sana serta teman-teman sesama anak muda.

"Akhirnya kita rembukan sampai lah seperti ini," ucap dia.

Sahdan bertarung dengan seorang bapak-bapak bernama Arief Hamzah. Dari 143 suara sah, Sahdan meraih 126. Sisanya untuk lawan.

Sebuah kemenangan telak untuk menjadu Ketua RT bagi Sahdan. Dia kemudian menunjuk teman-temannya yang juga berusia muda untuk duduk di kursi kepengurusan mendampingi melayani warga.

"Akhirnya menang alhamdulilah saya mendapatkan suara 126 suara dan calon lainnya itu mendapatkan 17 suara," ucap dia.

Rukun Tetangga (RT) merupakan salah satu pilar penting dalam struktur pemerintahan terkecil di Indonesia. Ketua RT, sebagai pemimpin di tingkat ini, memiliki peran krusial dalam menjaga ketertiban, memfasilitasi komunikasi antarwarga, serta menjadi jembatan antara masyarakat dengan pemerintah daerah.

Tanggung jawab yang diemban oleh Ketua RT tidaklah ringan, meliputi urusan administrasi kependudukan, mediasi konflik, hingga menggerakkan kegiatan sosial kemasyarakatan. Oleh karena itu, besaran Gaji Ketua RT seringkali menjadi topik pembahasan yang menarik perhatian publik.

Lantas berapa gaji Ketua RT?

Besaran Gaji Ketua RT di Indonesia sangat bervariasi, mencerminkan kebijakan otonomi daerah dan kemampuan anggaran masing-masing pemerintah kota atau kabupaten. DKI Jakarta, sebagai ibu kota negara, menjadi salah satu daerah dengan alokasi Gaji Ketua RT yang paling tinggi, memberikan apresiasi yang signifikan terhadap para pemimpin lingkungan ini.

Selain Jakarta, kota-kota besar lain seperti Makassar dan Semarang juga menunjukkan alokasi yang cukup besar, meskipun dengan skema yang mungkin berbeda, seperti adanya komponen berdasarkan kinerja. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah berupaya memberikan insentif yang layak bagi para Ketua RT yang telah berkontribusi aktif dalam pembangunan dan pelayanan masyarakat.

Di sisi lain, beberapa daerah seperti Pontianak, Yogyakarta, dan Kebumen memiliki besaran Gaji Ketua RT yang relatif lebih rendah. Perbedaan ini bisa disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk prioritas anggaran daerah, jumlah penduduk yang dilayani, atau bahkan skema insentif yang berbeda yang mungkin tidak hanya berbentuk gaji bulanan.

Berikut adalah perbandingan Gaji Ketua RT di beberapa kota di Indonesia pada tahun 2025:

• Jakarta: Rp 2.000.000 per bulan, konsisten berdasarkan Keputusan Gubernur DKI Jakarta Nomor 1674 tahun 2018.
• Makassar: Bervariasi antara Rp 500.000 hingga Rp 2.000.000 per bulan, tergantung pada kinerja.
• Pontianak: Sekitar Rp 125.000 per bulan (Rp 1.500.000 per tahun).
• Yogyakarta: Rp 250.000 per bulan.
• Riau (Pekanbaru): Rp 500.000 per bulan.
• Semarang: Sekitar Rp 1.000.000 per bulan (perkiraan, naik dari Rp 600.000 pada tahun 2022).
• Bandung: Rp 300.000 per bulan, ditambah BPJS Kesehatan.
• Bekasi: Rp 416.000 per bulan (Rp 5.000.000 per tahun).
• Padang: Informasi yang tersedia menyebutkan angka yang lebih rendah dari kota-kota lain.
• Kebumen: Rp 190.000 setiap tiga bulan (sekitar Rp 76.000 per bulan).

Kebijakan pemerintah daerah menjadi faktor utama dalam menentukan besaran Gaji Ketua RT. Setiap daerah memiliki otonomi untuk mengalokasikan anggarannya sendiri, yang tercermin dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Prioritas pembangunan dan kemampuan finansial daerah sangat memengaruhi seberapa besar insentif yang bisa diberikan kepada para Ketua RT.

Selain itu, kinerja dan lingkup tanggung jawab juga dapat menjadi pertimbangan. Beberapa daerah, seperti Makassar, mengaitkan besaran tunjangan dengan evaluasi kinerja Ketua RT. Hal ini bertujuan untuk mendorong para Ketua RT agar senantiasa memberikan pelayanan terbaik dan aktif dalam mengelola lingkungan mereka.

Faktor lain yang sering dipertimbangkan adalah inflasi dan biaya hidup di suatu daerah. Pemerintah daerah berupaya menyesuaikan Gaji Ketua RT agar tetap relevan dengan kondisi ekonomi setempat, memastikan bahwa tunjangan yang diberikan dapat membantu meringankan beban hidup para Ketua RT dan keluarganya.

Ketua RT adalah garda terdepan pelayanan publik yang berinteraksi langsung dengan masyarakat. Mereka bertanggung jawab atas berbagai urusan, mulai dari pendataan warga, pengurusan surat-menyurat sederhana, hingga menjadi mediator dalam perselisihan antarwarga. Peran mereka sangat vital dalam menjaga harmoni dan ketertiban di lingkungan terkecil.

Dengan beban kerja yang tidak ringan dan tanggung jawab yang besar, pemberian tunjangan atau Gaji Ketua RT yang memadai menjadi sangat penting. Ini bukan hanya sebagai bentuk apresiasi atas dedikasi dan waktu yang telah mereka curahkan, tetapi juga sebagai motivasi untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Gaji Ketua RT yang layak diharapkan dapat menarik individu-individu berkompeten untuk mengemban amanah ini. Dengan demikian, kualitas kepemimpinan di tingkat RT dapat terus terjaga dan bahkan meningkat, yang pada akhirnya akan berdampak positif pada kesejahteraan dan ketertiban lingkungan masyarakat secara keseluruhan.