Menteri PU Minta Anggaran 2026 Naik Jadi Rp 139 Triliun, Fokus Sekolah Rakyat

Kementerian Pekerjaan Umum mengusulkan kenaikan anggaran sebesar Rp68,88 triliun untuk tahun 2026, dengan fokus pada infrastruktur SDA, pembangunan DOB Papua, dan lanjutan program Sekolah Rakyat Tahap III.

Diterbitkan 09 Juli 2025, 18:30 WIB
Share
Copy Link
Batalkan

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo mengajukan usulan kenaikan anggaran kementeriannya untuk tahun anggaran 2026 menjadi Rp 139,74 triliun, meningkat tajam sebesar Rp 68,88 triliun dibandingkan pagu anggaran tahun 2025 yang sebesar Rp 73,76 triliun.

Permintaan tersebut disampaikan dalam rapat kerja bersama Komisi V DPR RI di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, pada Rabu (9/7/2025).

"Dari tambahan anggaran sebesar Rp68,88 triliun, sekitar Rp65,28 triliun dialokasikan untuk program teknis dan Rp3,6 triliun untuk dukungan manajemen," jelas Menteri Dody di hadapan anggota dewan, dikutip dari Antara.

Fokus Anggaran: Infrastruktur, Pendidikan, dan Tanggap Bencana

Menteri Dody menjelaskan, anggaran 2026 akan difokuskan pada sejumlah program prioritas, antara lain:

  • Infrastruktur sumber daya air (SDA): Rp 4,92 triliun
  • Penyelesaian kontrak multi-tahun (MYC): Rp 12,01 triliun
  • Pembangunan Daerah Otonomi Baru (DOB) Papua: Rp 1,77 triliun
  • Program Sekolah Rakyat Tahap III: Rp 10 triliun
  • Operasi dan pemeliharaan SDA dan jalan: Rp 6,03 triliun
  • Program padat karya: Rp 3,98 triliun
  • Kesiapsiagaan bencana darurat: Rp 0,55 triliun

Selain itu, alokasi untuk pengadaan lahan proyek-proyek strategis, termasuk proyek Pinjaman Luar Negeri (PLN) dan bendungan non-PSN, mencapai Rp2,49 triliun.

Program dukungan teknis seperti balai infrastruktur mendapatkan alokasi Rp3,51 triliun, sementara sertifikasi tenaga kerja konstruksi Politeknik PU sebesar Rp0,01 triliun. Ada pula program baru senilai Rp17,62 triliun dan dana untuk PDN dan PLN sebesar Rp2,26 triliun.

Belanja Pegawai dan Non-Operasional

Untuk program dukungan manajemen, Menteri Dody mengusulkan Rp2,84 triliun dialokasikan untuk belanja pegawai, serta Rp0,76 triliun untuk belanja non-operasional.

Meski merencanakan anggaran besar di tahun depan, realisasi anggaran Kementerian PU hingga 9 Juli 2025 masih terbilang rendah. Dody melaporkan, realisasi keuangan baru mencapai 33,85%, sementara realisasi fisik masih di angka 29,21%.

Ia menyebut "politik anggaran" sebagai salah satu penyebab lambatnya penyerapan anggaran pada semester pertama.

 

Tambahan Anggaran 2025

Meski demikian, Dody tetap optimistis bahwa hingga akhir tahun nanti, kementeriannya dapat mencapai target realisasi keuangan sebesar 93% dan realisasi fisik sebesar 90%.

Sebagai tambahan, Kementerian PU juga mengajukan tambahan anggaran 2025 menjadi Rp 86,28 triliun, meskipun hingga kini belum mendapatkan tanggapan dari Kementerian Keuangan.

Baca berita terkini dan terpercaya di Berita Liputan6