571 Ribu Penerima Bansos Terciduk Main Judi Online, Transaksi Tembus Rp 957 Miliar

Liputan6.com, Jakarta - Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mengungkap temuan mencengangkan: sebanyak 571.410 nomor induk kependudukan (NIK) yang terdaftar sebagai penerima bantuan sosial (bansos) diketahui juga aktif bermain judi online selama tahun 2024.

Jumlah transaksi dari kelompok ini sangat fantastis. Total dana yang disetor ke platform judi online mencapai sekitar Rp 957 miliar, dengan frekuensi transaksi mencapai 7,5 juta kali.

"Jika data kami kembangkan, mungkin bisa lebih banyak lagi," ungkap Koordinator Kelompok Humas PPATK, Natsir Kongah, dikutip dari Antara, Senin (7/7/2025).

Natsir menjelaskan, pihaknya melakukan pengujian dengan mencocokkan 28,4 juta NIK penerima bansos dengan 9,7 juta NIK milik pemain judi online. Hasilnya, ditemukan kesesuaian sebanyak 571.410 NIK, yang berarti penerima bansos tersebut juga terlibat sebagai pemain judi online.

Sebagai langkah tindak lanjut, Kementerian Sosial menggandeng PPATK untuk mendalami data ini demi memastikan penyaluran bantuan sosial lebih tepat sasaran, sebagaimana arahan Presiden Prabowo Subianto.

PPATK pun melakukan analisis terhadap rekening penerima bansos. Tujuannya, untuk mendeteksi rekening yang tidak aktif atau hanya digunakan untuk menerima dana bansos tanpa transaksi lainnya, yang berpotensi tidak tepat sasaran.

"Dalam rangka upaya data yang semakin akurat, dan bansos dapat diterima oleh yang berhak, kami mohon bantuan PPATK untuk melakukan semacam analisis terhadap rekening seluruh penerima bansos," ujar Menteri Sosial Saifullah Yusuf.

Hingga 1 Juli 2025, Saifullah melaporkan bahwa total lebih dari Rp 20 triliun bantuan sosial telah tersalurkan kepada belasan juta keluarga penerima manfaat (KPM).

Rinciannya:

• Bansos Program Keluarga Harapan (PKH): telah disalurkan kepada lebih dari 8 juta KPM, atau 80,49% dari total kuota, dengan nilai mencapai Rp5,8 triliun.
• Bansos sembako: telah diterima lebih dari 15 juta KPM, atau 84,71% dari target, dengan nilai sebesar Rp9,2 triliun.
• Penebalan bansos: berupa tambahan bantuan Rp200 ribu per bulan selama dua bulan, disalurkan kepada 15 juta KPM, dari total 18,3 juta target, dengan nilai Rp6,19 triliun.

Temuan PPATK ini sekaligus menjadi alarm penting bagi pemerintah untuk memperkuat pengawasan dan validasi data penerima bansos, agar program bantuan negara benar-benar dinikmati oleh mereka yang benar-benar membutuhkan.