Buntut Kasus Longsor Cirebon, Bahlil Bakal Ambil Alih Izin Tambang dari Pemprov

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, buka kemungkinan bakal mengambil alih izin usaha pertambangan (IUP) di daerah-daerah yang dipegang oleh pemerintah provinsi (pemprov). Buntut insiden longsor tambang batu alam Gunung Kuda di Cirebon, Jawa Barat yang menewaskan sejumlah orang.

Bahlil menyampaikan, izin tambang galian C di kawasan Gunung Kuda, Cirebon sudah didelegasikan kewenangannya kepada Pemprov Jawa Barat sejak 2022. Mengacu pada Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 55 Tahun 2022.

"Karena kewenangan perizinan kepada provinsi, termasuk dalamnya adalah pengawasan. Tapi kan kita tidak pernah meminta agar kejadian seperti ini. Dengan kejadian seperti ini, maka tidak menutup kemungkinan sedang kami pertimbangkan untuk kita lakukan evaluasi total," ujarnya di Jakarta International Convention Center, Jakarta, Selasa (3/6/2025).

Pasca penutupan dan pencabutan izin tambang di Gunung Kuda oleh Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi, Bahlil akan meminta Direktur Jenderal Mineral dan Batubara (Dirjen Minerba) Kementerian ESDM untuk melakukan evaluasi total.

"Kalau memang dilihat ada penyalahgunaan, maka izinnya tidak menutup kemungkinan untuk dikembalikan lagi ke pusat," Bahlil menegaskan.

Namun, keputusan itu masih menunggu hasil investigasi yang dilakukan tim Kementerian ESDM di lapangan. "Hasilnya belum dilaporkan ke saya, karena sebagian tim masih di sana," imbuhnya.

Adapun izin tambang galian C di kawasan Gunung Kuda, Cirebon, Jawa Barat secara resmi telah dicabut oleh Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi yang kerap disapa Kang Dedi Mulyadi (KDM).

Dedi menyebutkan, tambang yang dikelola Koperasi Pondok Pesantren Al-Azhariyah itu, sudah beberapa kali mendapat peringatan dari Pemprov Jabar terkait risiko keselamatan kerja.

"Dinas ESDM Jabar sudah beberapa kali memberikan surat peringatan tentang bahaya pengelolaan tambang ini," katanya kepada media beberapa waktu lalu.

Ia menegaskan, pencabutan izin dilakukan, sebagai sanksi administratif karena pengelola tambang dinilai tidak memiliki standar keamanan kerja yang memadai. Selain tambang Al-Azhariyah, kata dia, Pemprov Jabar juga menghentikan operasional dua tambang lain di sekitar lokasi yang dikelola yayasan.

"Tiga-tiganya sudah kami tutup tadi malam" ujar Dedi.

Dedi mengatakan kalau izin tambang di kawasan Gunung Kuda, diterbitkan pada 2020 dan akan habis pada Oktober 2025. Namun, karena izin diterbitkan sebelum ia menjabat gubernur, maka pihaknya tidak bisa membatalkan izin secara langsung.