Mendag Rencanakan Pungutan Ekspor Kelapa Terbit Pekan Ini

Liputan6.com, Jakarta - Kementerian Perdagangan (Kemendag) tengah menyiapkan kebijakan pungutan ekspor (PE) untuk komoditas kelapa bulat. Langkah ini diambil untuk menjaga keseimbangan antara tingginya permintaan ekspor dan ketersediaan pasokan kelapa di pasar dalam negeri, khususnya bagi kebutuhan industri nasional.

Menteri Perdagangan (Mendag), Budi Santoso menyatakan rencana penetapan pungutan ekspor terhadap kelapa bulat akan difinalisasi dalam waktu dekat.

"Kalau enggak salah besok, pokoknya minggu ini ya, minggu ini untuk menetapkan yang PE. Jadi kita pakai mekanisme PE dulu, pungutan ekspor,” ujar Budi saat ditemui usai menghadiri acara Kick Off Astra Export Champion: UMKM "BISA" Ekspor, Senin (19/5/2025).

Budi menjelaskan lonjakan permintaan ekspor kelapa telah mendorong petani untuk lebih memilih mengekspor produknya karena harga jual yang lebih tinggi di pasar global. Namun, situasi ini menimbulkan tantangan baru karena pasokan dalam negeri mulai tergerus.

"Karena permintaan ekspor tinggi, ya kemudian mereka semua ekspor. Sehingga pasokan di dalam negeri menjadi berkurang. Karena harganya lebih bagus. Jadi kan petani lebih baik ekspor kan karena harganya bagus,” kata Budi.

Dia menuturkan, penerapan pungutan ekspor akan menjadi instrumen pengendali agar distribusi kelapa tidak terlalu didominasi oleh pasar luar negeri. 

Sebelumnya, Kementerian Perdagangan (Kemendag) menegaskan pembahasan mengenai kebijakan ekspor kelapa harus melihat kepentingan hulu dan hilir. Kebijakan terkait ekspor kelapa bulat masih dalam tahap pembahasan.

Demikian disampaikan Direktur Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional (Dirjen PEN) Kementerian Perdagangan Fajarini Puntodewi seperti dikutip dari Antara, Kamis (24/4/2025). "Sedang dibahas, sedang digodok lebih lanjut,” tutur Puntodewi.

Ia mengatakan, pembahasan mengenai kebijakan ekspor kelapa mesti memperhatikan kepentingan hulu dan hilir. Seiring hal itu, ia menilai, pembahasan untuk kebijakan ekspor kelapa akan terus bergulir.

Ia memastikan, nantinya kebijakan baru ini akan memihak kepada perlindungan pasar dalam negeri, sekaligus tetap mendorong peningkatan ekspor.

"Intinya itu, kita pertama pengamanan pasar dalam negeri, kemudian mendorong ekspor. Jadi nanti kebijakan itu pastinya arah ke situ," kata Puntodewi.

Terkait usulan Kementerian Perindustrian untuk penerapan moratorium ekspor kelapa bulat untuk menstabilkan harga kelapa dalam negeri, Puntodewi menuturkan masih menunggu hasil diskusi antara pemangku kepentingan.

"Nanti dilihat saja hasilnya, karena kan kita tuh harus memperhatikan hulu hilirnya, semua harus diperhatikan. Jadi, nanti kebijakannya itu pasti yang paling sesuai lah," kata Puntodewi.

Sebelumnya, Kementerian Pertanian (Kementan) tengah mengkaji kebijakan pengenaan pungutan ekspor (PE) terhadap komoditas kelapa. Langkah ini diambil menyusul lonjakan harga kelapa di pasaran yang membuat komoditas ini semakin diminati, baik untuk kebutuhan ekspor maupun domestik.

"Sekarang kelapa lagi diminati, kelapa kita, bahkan untuk kebutuhan domestik kita juga. Nah, ini sekarang lagi kita kaji supaya ada semacam tarif ekspor seperti sawit," kata Wakil Menteri Pertanian (Wamentan) Sudaryono, saat melakukan kunjungan kerja ke Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Industri dan Penyegar di Sukabumi, Jawa Barat, pada Jumat (9/5/2025).

Sudaryono mengatakan, sebagai upaya menjaga stabilitas harga dan memastikan ketersediaan kelapa di dalam negeri, Kementan mempertimbangkan penerapan skema pungutan ekspor serupa dengan yang berlaku pada komoditas sawit.

Dia menuturkan, kebijakan ini dirancang untuk memberikan dampak positif terhadap industri kelapa secara menyeluruh, termasuk dalam hal keberlanjutan produksi.

"Sekarang kan jadi perkebunan saja karena peruntukannya tidak hanya untuk sawit, tapi untuk komoditi perkebunan yang lain," ujarnya.

Selain itu, rencana ini juga diarahkan untuk mendukung program peremajaan kelapa rakyat, terutama di wilayah pesisir. Banyak pohon kelapa di daerah tersebut diketahui sudah tua dan kurang produktif.

Wamentan menegaskan, dengan adanya pungutan ekspor, dana yang terkumpul diharapkan dapat dimanfaatkan untuk membantu petani melakukan peremajaan kebun kelapa, sehingga produktivitas bisa kembali ditingkatkan dan kesejahteraan petani terangkat.

"Sehingga itu yang bisa kita pakai untuk bantu rakyat untuk permajaan kelapa-kelapa kita. Karena kelapa-kelapa kita ini yang dipesisir-pesisir itu, kebanyakan udah tua-tua, udah tinggi-tinggi," jelas Wamentan.

Harga Kelapa Naik, Petani Senang

Ketua PERPEKINDO, Muhaemin Tallo, menegaskan kenaikan harga kelapa merupakan bentuk keadilan bagi petani yang telah puluhan tahun terpuruk akibat rendahnya harga komoditas tersebut.

"Sejak era 1990-an, minyak kelapa perlahan tergantikan oleh minyak sawit. Harga kelapa anjlok dan bertahan di Rp1.000–Rp1.500/kg selama lebih dari 10 tahun. Pemerintah dan industri diam saja saat petani kelapa menjerit. Kini ketika harga membaik, tiba-tiba semua panik," kata Muhaemin, dalam keterangannya, Rabu (30/4/2025).

PERPEKINDO mencatat bahwa lonjakan harga kelapa saat ini telah memicu semangat petani untuk melakukan replanting atau penanaman ulang di berbagai daerah. Hal ini dinilai sebagai momentum penting untuk mengembalikan kejayaan kelapa Indonesia yang sempat meredup.