Buruh Dukung Gagasan Gaji Warga Rp 10 Juta: Seimbangkan Kebutuhan

Liputan6.com, Jakarta - Beberapa waktu lalu, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengungkapkan bahwa ia akan mengusulkan pemberian upah warga Jakarta Rp 10 juta per kepala keluarga (KK), jika menjadi Gubernur DKI Jakarta.

Menurut hitungannya, APBD Jakarta 2025 sebesar Rp 91,34 triliun masih cukup untuk membayarkan gaji Rp 10 juta kepada 2 juta KK, dengan total nilai Rp 20 triliun.

Presiden Asosiasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) Mirah Sumirat mengungkapkan bahwa ia menyambut baik gagasan tersebut. Menurutnya, pemberian gaji Rp 10 juta di Jakarta dapat terwujud jika pengelolaan APBD dilaksanakan dengan baik dan transparan.

“Jadi kalau ada wacana (gaji) Rp 10 juta saya kira diambut dengan baik jika merujuk kepada APBD Jakarta sebesar Rp92 triliun. Saya kira kalau memang pemerintah DKI Jakarta bisa mengelola dengan baik, dengan jujur, dengan transparan, maka bisa (terwujud),” ungkap Mirah kepada Liputan6.com di Jakarta, Rabu (14/5/2025).

Mirah mengutip data Badan Pusat Statistik (BPS) yang menunjukkan bahwa rata-rata kebutuhan untuk pengeluaran buruh di Jakarta mencapai kisaran Rp 14 juta. Sehingga, menurutnya, pemberian gaji Rp 10 juta dapat menyeimbangi kebutuhan tersebut.

“Karena kalau kita rinci pun, sekarang ini kebutuhan hidup di Jakarta itu luar biasa; untuk menyewa rumah, biaya pendidikan, kebutuhan hidup sehari-hari, biaya listrik, transportasi, serta kesehatan,” jelasnya.

“Sekarang dengan Upah Minimum Provinsi (UMP) Rp 5 juta memang belum mencukupi,” sebutnya.

Diwartakan sebelumnya, Presiden Asosiasi Serikat Pekerja Indonesia (Aspek Indonesia), Mirah Sumirat menilai besaran upah UMR di Jakarta belum cukup untuk memenuhi sebagian besar kebutuhan masyarakat terutama bagi mereka yang sudah memiliki keluarga.

“Kalau dari sisi realita yang ada, nilai daripada Upah Minimum Provinsi Jakarta tidak cukup,” ujar Mirah kepada Liputan6.com di Jakarta.

Dia menjelaskan, biaya sewa di Jakrata sendiri sudah terbilang tinggi. Adapun biaya kebutuhan utama lainnya yaitu pangan, listrik, hingga internet.

“Kalau kita hitung untuk makan saja per hari, misalnya sekitar 10.000. Tetapi kita ketahui bahwa suatu individu harus makan 3 kali sehari…jadi sudah ada Rp30.000. Kemudian dikali 30 hari sudah Rp900.000. Lalu mereka harus membayar kontrakan yang rata-rata sudah mencapai Rp 1,9 jutaan. Belum lagi kemudian mereka harus membayar listrik dan internet yang sudah menjadi kebutuhan sehari-hari,” jelasnya.

Adapun biaya lainnya yaitu transportasi untuk ke kantor/tempat bekerja yang harus dikeluarkan setiap harinya.

“Ada biaya yang harus dikeluarkan para pekerja yang berdomisili cukup jauh dari Jakarta, misal Bekasi dan Tangerang…mereka rata-rata mungkin menghabiskan uang sekitar Rp500.000 per bulan untuk transportasi,” lanjutnya.

“Dengan besarnya biaya yang dikeluarkan untuk hidup di Jakarta, maka dari itu UMR belum cukup (untuk kebutuhan hidup). Kecuali Pemerintah mengakomodir misalnya listriknya gratis,” tambah dia.