Ekonomi Memburuk, Pemerintah Diminta Turunkan Target Pertumbuhan 2025

Liputan6.com, Jakarta Ekonom sekaligus Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (CELIOS), Bhima Yudhistira, mengusulkan agar pemerintah merevisi target pertumbuhan ekonomi tahun 2025. Ia menilai target yang ada saat ini sudah tidak realistis di tengah memburuknya situasi ekonomi global dan domestik.

"Pemerintah harus akui bahwa situasi ekonomi memburuk, jangan denial atau menyangkal bahwa Indonesia baik-baik saja," kata Bhima kepada Liputan6.com, Rabu (7/5/2025).

Menurut Bhima, revisi target pertumbuhan ekonomi penting agar lebih rasional dan mampu menjawab kebutuhan dalam menjaga daya tahan ekonomi nasional. Ia menekankan bahwa penyesuaian target ini juga akan berdampak pada penyusunan program-program yang lebih tepat sasaran.

"Revisi pertumbuhan ekonomi wajib dilakukan agar lebih rasional dan program-program yang ada bisa menjawab kebutuhan menjaga daya tahan ekonomi," ujarnya.

Diketahui, Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan bahwa ekonomi Indonesia tumbuh sebesar 4,87% pada triwulan I tahun 2025 dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya (year-on-year).

Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti menyampaikan bahwa produk domestik bruto (PDB) Indonesia atas dasar harga berlaku pada triwulan I-2025 mencapai Rp 5.665,9 triliun. Sementara itu, PDB atas dasar harga konstan tercatat sebesar Rp 3.264,5 triliun.

"Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan I-2025 adalah sebesar 4,87% bila dibandingkan dengan triwulan I-2024 atau secara year-on-year," kata Amalia dalam konferensi pers pengumuman pertumbuhan ekonomi Indonesia triwulan I-2025, di Jakarta, Senin (5/5/2025).

Menurut Amalia, kontraksi ekonomi secara kuartalan atau quarter-to-quarter pada triwulan I merupakan pola musiman yang umum terjadi. Ia menjelaskan bahwa setiap awal tahun, kegiatan ekonomi biasanya cenderung melambat dibandingkan akhir tahun sebelumnya, sehingga pola penurunan di triwulan pertama ini sejalan dengan tren historis.

Disisi lain, Bhima juga menyoroti dampak dari kebijakan tarif Amerika Serikat terhadap ekspor Indonesia. Ia menyebutkan bahwa sektor ekspor komoditas, khususnya batu bara dan nikel olahan, menjadi korban dari kebijakan tersebut dengan harga yang mengalami penurunan tajam. Ia menilai bahwa era bonanza komoditas telah berakhir.

"Kebijakan tarif AS sudah memakan korban salah satunya ekspor komoditas baik batubara dan nikel olahan, harga nya jatuh, bonanza komoditas nya berakhir," ujarnya.

Pihaknya sendiri memperkirakan potensi kerugian ekonomi akibat pemberlakuan tarif resiprokal bisa mencapai Rp110 triliun dari penurunan nilai ekspor. Selain itu, sekitar 1,2 juta tenaga kerja terancam kehilangan pekerjaan.

"Celios melakukan estimasi terdapat Rp110 triliun risiko berkurangnya nilai ekspor ketika tarif resiprokal berlaku dan 1,2 juta tenaga kerja akan hilang," pungkasnya.

Dalam laporan BPS, sektor pertambangan justru mengalami kontraksi sebesar 1,23%. Penurunan ini disebabkan oleh kinerja negatif sub-sektor pertambangan batubara dan lignit yang terkontraksi sebesar 0,91%, sejalan dengan melemahnya permintaan di pasar internasional.

"Di sisi lain, lapangan usaha pertambangan terkontraksi sebesar 1,23% disebabkan oleh pertambangan batubara dan lignit yang mengalami kontraksi 0,91% sejalan dengan menurunnya permintaan di pasar internasional," ujar Kepala BPS Amalia.

Selain itu, pertambangan bijih logam mengalami kontraksi yang cukup tajam, yakni sebesar 11,83%. Hal ini disebabkan oleh kegiatan pemeliharaan besar-besaran yang telah direncanakan sebelumnya pada tambang tembaga dan emas di wilayah Papua Tengah, yang berdampak pada volume produksi.

"Juga pertambangan biji logam terkontraksi 11,83% akibat adanya pemeliharaan besar yang direncanakan pada tambang tembaga dan emas di Papua Tengah," pungkas Amalia.