Bocoran soal Badan Penerimaan Negara di Era Prabowo, Batal Dibentuk?

Dari Gus Miftah Hingga Taufik Hidayat Masuk Radar Bakal Calon Menteri atau Kepala Badan pada Pemerintahan Prabowo — Anggito Abimanyu. Ia pernah menjabat sebagai Kepala Badan Pelaksana Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH). Sebelumnya Anggito Abimanyu sempat menjabat Direktur Jenderal Haji dan Umroh Kementerian Agama Republik Indonesia. (Liputan6.com/Angga Yuniar)

Liputan6.com, Jakarta Presiden Terpilih Prabowo Subianto disebut batal mendirikan Badan Penerimaan Negara (BPN). Nantinya, soal itu akan dibahas lebih lanjut di Kementerian Keuangan.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati sebelumnya menegaskan tak ada pemisahan Kemenkeu. Senada, Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kemenkeu Periode 2005-2007, Anggito Abimanyu pun mengatakan belum ada pembahasan dengan Prabowo soal itu saat dia dipanggil.

Usai bertemu Prabowo dan ditugaskan menjadi Wakil Menteri Keuangan, Anggito menyebut tak ada pembahasan terkait badan baru tersebut.

"Itu tidak, gini, itu semuanya dibicarkan di Internal dulu," kata Anggito, di Jalan Kertanegara, Jakarta Selatan, dikutip Rabu (16/10/2024).

Dia mengatakan pembahasan di internal nantinya untuk mematangkan strategi yang paling tepat. Tujuannya, untuk menggenjot penerimaan negara.

Menurutnya, untuk mengejar target itu, bukan bertumpu pada hadirnya badan baru. Tetapi melalui kebijakan yang tepat.

"Ya tidak ada, jadi nanti dibicarakan di internal supaya digodok, apa strategi apa yang paling baik," kata dia.

"Tujuannya bukan lembaga bukan apa yang penting adalah kebijakan, strategi untuk mencapai optimalisasi penerimaan negara," sambung Anggito Abimanyu.

2 dari 4 halaman

Misi Prabowo Pilih 3 Wakil Menteri Keuangan: Kejar Penerimaan Negara Jumbo

Presiden Terpilih Prabowo Subianto memilih 3 calon wakil menteri keuangan yakni Thomas Djiwandono, Suahasil Nazara dan Anggito Abimanyu. (Foto: Liputan6.com/Arief RH)

Sebelumnya, Presiden Terpilih Prabowo Subianto telah memilih tiga Wakil Menteri Keuangan. Salah satu tugasnya adalah melakukan optimalisasi penerimaan negara.

Tiga nama yang menjadi calon Wakil Menteri Keuangan yakni, Thomas Djiwandono, Suahasil Nazara, dan Anggito Abimanyu. Dua di antaranya kini menjabat sebagai Wamenkeu, di bawah kepemimpinan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati.

Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kemenkeu Periode 2005-2007 Anggito Abimanyu mengungkap tugas yang diberikan oleh Prabowo Subianto.

"Begini, jadi kami ini 3 in 1 ya, trio bertugas untuk membantu kelancaran tugas dari menteri keuangan," ujar Anggito usai bertemu Prabowo di Jalan Kertanegara, Jakarta Selatan, Selasa (15/10/2024).

Salah satu yang dimintanya adalah optimalisasi penerimaan negara. Bahkan, diharapkan penerimaan negara bisa setara dengan negara lain di Asia Tenggara seperti Kamboja.

"Tadi pesannya sudah cukup banyak, salah satu diantaranya adalah optimalisasi penerimaan negara," kata dia.

"Jadi yang penting adalah dalam waktu yang segera, kita harus punya program strategis untuk bisa meningkatkan penerimaan negara yang setara dengan beberapa negara lain, bahkan beliau menyebutkan tadi Kamboja, 18 persen," ia menambahkan.

Anggito bilang, para wakil menteri keuangannantinya diminta meracik kebijakan dan strategi untuk mencapai target tersebut.

"Kita diminta untuk melakukan segala upaya strategi dan tata cara maupun kebijakan untuk mencapai itu semua," tegasnya.

Sri Mulyani Dibantu 3 Wakil Menteri Keuangan

Sebelumnya, Presiden Terpilih Prabowo Subianto memilih 3 calon wakil menteri keuangan. Nantinya, ketiganya akan mendampingi Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati di kabinet Prabowo-Gibran periode 2024-2029.

3 dari 4 halaman

Tugas Penting

Hal tersebut diungkap Wakil Menteri Keuangan Thomas Djiwandono usai bertemu dengan Prabowo. Dia tidak sendiri, ada Wamenkeu Suahasil Nazara dan Anggito Abimanyu yang kabarnya didapuk pada posisi yang sama.

"Ya beliau memberikan kita tugas sebetulnya tugas yang sangat penting, sangat sebenarnya sangat tanggung jawab yang besar," ujar Thomas, di Jalan Kertanegara, Jakarta Selatan, Selasa (15/10/2024).

Dia mengatakan, ketiganya diminta membantu kerja Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. Sri Mulyani sebelumnya juga sudah dipanggil Prabowo pada Senin, 14 Oktober 2024.

"Kami disuruh membantu ibu Menkeu dalam hal ini ibu Sri Mulyani, kami bertiga adalah trio dari Wamen, 3 in 1 dan tugas-tugas itu akan kita kerjakan sebaik mungkin," ujar Thomas.

Pada kesempatan yang sama, Suahasil Nazara mengungkap pesan yang disampaikan Prabowo Subianto kepada para Wamenkeu pilihannya.

"Kita akan menjaga keuangan negara di Kementerian Keuangan, mendorong pembangunan kita, menciptakan investasi dan mendukung sektor-sektor untuk pertumbuhan ekonomi yang lebih kuat ke depannya," bebernya.

4 dari 4 halaman

Prabowo Subianto Minta Sri Mulyani Kembali Jadi Menteri Keuangan

Presiden Terpilih Prabowo Subianto memanggil Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. Prabowo disebut meminta Sri Mulyani kembali menjadi Bendahara Negara.

Sri Mulyani menjadi menteri kabinet Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang dipanggil Prabowo. Ada topik spesifik yang dibahas keduanya dalam pertemuan di rumah pribadi Prabowo Subianto.

Usai pertemuan, Sri Mulyani mengungkap permintaan Prabowo untuk dia menjadi Menteri Keuangan di kabinet pemerintahan periode 2024-2029.

"Beliau perhatian sangat kepada bagaimana dampak APBN kepada masyarakat itu menjadi tekanan beliau jadi kita diskusi cukup lama dan panjang ya selama ini dengan beliau," ujar Sri Mulyani di Jalan Kertanegara, Jakarta Selatan, Senin (14/10/2024).

"Oleh karena itu pada saat untuk pembentukan kabinet beliau meminta saya untuk menjadi Menteri Keuangan kembali," sambungnya.

Dia mengaku telah sering berdiskusi dengan Prabowo. Bahqsannya seputar penggunaan uang negara, termasuk rencana anggaran untuk tahun perdana pemerintahan Prabowo-Gibran.

"Jadi kami selalu konsultasi kemudian kita juga berdiskusi mengenai berbagai langkah untuk memperkuat kementerian keuangan dan keuangan negara untuk bisa mendukung program-program beliau," bebernya.

Sri Mulyani mengungkap arahan Prabowo kedepannya. Misalnya dalam pengelolaan penerimaan negara, baik pajak, bea dan cukai, pendapatan negara bukan pajak (PNBP), hingga belanja negara.

"Belanja negara untuk Kementerian lembaga maupun untuk transfer ke daerah dan juga berbagai investasi yang dilakukan itu perlu dioptimalkan ditingkatkan kualitasnya diyakinkan untuk efektivitasnya terutama untuk manfaat kepada masyarakat," jelasnya.