Sukses

Penyaluran Kredit Perbankan di Sumsel Capai Rp 39,75 Triliun hingga Kuartal I 2024

Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Mahendra Siregar, mencatat proporsi penyaluran kredit UMKM terhadap total penyaluran kredit oleh perbankan di Provinsi Sumatera Selatan tumbuh sebesar 23,95 persen atau senilai Rp39,75 triliun pada kuartal I-2024.

Liputan6.com, Jakarta Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Mahendra Siregar, mencatat proporsi penyaluran kredit UMKM terhadap total penyaluran kredit oleh perbankan di Provinsi Sumatera Selatan tumbuh sebesar 23,95 persen atau senilai Rp39,75 triliun pada kuartal I-2024.

Rasio ini menunjukkan bahwa sektor perbankan terus berupaya untuk mendukung penyaluran kredit/pembiayaan kepada UMKM dalam memenuhi target Rasio Pembiayaan Inklusif Makroprudensial (RPIM) sebesar 30 persen di tahun 2024.

"Penyaluran kredit UMKM terhadap total penyaluran kredit perbankan di Sumsel naik hampir mencapai 24 persen atau Rp 39,75 triliun kenaikkannya sehingga berjumlah Rp166 triliun dan ini ditunjang dengan kondisi keuangan kesehatan yang baik," kata Mahendra saat ditemui usai menghadiri acara Puncak Harvesting Gernas BBI&BBWI 2024 Di Palembang, Minggu (26/5/2024).

Kata Mahendra, capaian tersebut didukung lantaran kredit bermasalah atau NPL dari UMKM menunjukkan perbaikan menjadi 4,14 perseb turun dari 4,26 persen pada periode sebelumnya.

Dalam kaitan itulah, OJK melakukan kegiatan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia (BBI) dan Bangga Berwisata di Indonesia (BBWI) Tahun 2024 supaya fokus pada pemberdayaan UMKM dan industri pariwisata supaya dapat ditingkatkan lebih lanjut lagi.

"Melalui program dan kegiatan yang terintegrasi, kami yakin bahwa BBI dan BBWI ini bukan lagi hanya menjadi slogan, tapi menjadi tumpuan kekuatan perekonomian kita kedepan lebih lanjut lagi," ujarnya.

Adapun dalam laporannya, Mahendra menyebut pada Gernas tahun ini telah tercapai beberapa target antara lain untuk belanja produk dalam negeri pada kuartal I-2024 realisasi anggaran belanja operasional di Sumatera Selatan mencapai Rp3,6 triliun, dimana pangsa untuk belanja barang dan jasa sebesar Rp 1,18 triliun atau 30 persen menggunakan produk dalam negeri.

"Dan dari belanja tadi sebesar Rp 584,34 miliar atau hampir 50 persen dari rencana umum pengadaan merupakan penggunaan produk UMKM," ujarnya.

 

* Follow Official WhatsApp Channel Liputan6.com untuk mendapatkan berita-berita terkini dengan mengklik tautan ini.

2 dari 4 halaman

Potensi Maksimal

Lebih lanjut, gina mendorong pelaku UMKM dan pariwisata mencapai potensi maksimalnya maka OJK terus akan mendorong peningkatan akses keuangan bagi mereka.

Dari sisi permintaan pelaku UMKM diharapkan meningkatkan kapasitasnya melalui serangkaian kegiatan literasi dan inklusi keuangan agar masuk menjadi bagian dari kegiatan proyek maupun perusahaan yang bankable.

"Disisi lain, dari sisi peningkatan kualitas pasokan OJK melalui TPKAD agar memberikan dukungan penuh agar lembaga keuangan perbankan dan nonperbankan mampu bersinergi dengan lebih baik lagi dengan para pemangku kepentingan di dalam memberikan akses keuangan yang mudah, terjangkau dan sesuai kebutuhan mereka," pungkasnya.

3 dari 4 halaman

Ekonomi Global Diramal Belum Membaik, Apa Dampaknya ke Indonesia?

Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Mahendra Siregar, menyebut Pemerintah Indonesia harus tetap waspada di tengah situasi ketidakpastian global, lantaran diproyeksikan perkembangan ekonomi global belum membaik.

"Di tingkat internasional perkiraan dan juga perkembangan yang terjadi nampaknya belum akan menjadi lebih menggembirakan di situasi ekonomi internasionalnya apalagi geopolitiknya," kata Mahendra dalam sambutannya di acara Puncak Harvesting Gernas BBI&BBWI 2024 Di Palembang, Minggu (26/5/2024).

Walaupun di tengah kondisi perekonomian global yang sedang sulit dan situasi geopolitik yang semakin beresiko tinggi. Namun, pertumbuhan perekonomian Indonesia tetap terjaga baik diatas 5%.

Kendati demikian kata Mahendra, Pemerintah Indonesia nampaknya harus kembali mengandalkan lebih banyak lagi motor-motor pertumbuhan di dalam negeri, yaitu pertumbuhan pusat-pusat perekonomian seluruh daerah dan provinsi di Indonesia harus terus ditingkatkan.

Adapun untuk menjaga momentum pertumbuhan konsumsi masyarakat, lembaga pemerintahan non departemen harus meningkatkan prestasi dan meningkatkan kegiatan yang menunjang sektor jasa termasuk didalamnya yang sangat penting adalah pariwisata dan ekonomi kreatif.

Lantaran pengembangan pariwisata dan ekonomi kreatif menjadi penentu apakah Indonesia mampu menjaga pertumbuhan ekonomi, atau bahkan meningkatkan lebih tinggi lagi. "Karena tanpa itu namanya momentum untuk menjaga pertumbuhan kita akan lebih sulit lagi ke depan," pungkasnya.

4 dari 4 halaman

OJK Gelar Gernas BBI dan BBWI 2024 di Palembang, Ini Capaiannya

Sebelumnya, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bersama Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Provinsi Sumsel) menggelar kegiatan puncak semarak (Harvesting) UMKM Naik Kelas, Belanja Lokal Gencar, serta Pengembangan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dalam rangkaian Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia (BBI) dan Bangga Berwisata di Indonesia (BBWI) Tahun 2024.

Acara Gerakan Nasional BBI dan BBWI di Palembang ini merupakan bagian dari komitmen kuat OJK untuk mendukung upaya Pemerintah dalam mendorong ekonomi nasional, khususnya melalui pemberdayaan UMKM.

Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar, mengatakan kegiatan Gernas BBI dan BBWI dilakukan agar Pemerintah fokus pada pemberdayaan UMKM dan industri pariwisata agar bisa ditingkatkan lebih lanjut lagi.

"Melalui program dan kegiatan yang terintegrasi kami yakin bahwa BBI dan BBWI ini bukan lagi hanya menjadi slogan, tapi menjadi tumpuan kekuatan perekonomian kita kedepan lebih lanjut lagi," kata Mahendra dalam sambutannya di acara Puncak Harvesting Gernas BBI&BBWI 2024 di Palembang, Minggu (26/5/2024).

Mahendra menyampaikan, pada Gernas tahun ini telah tercapai beberapa target antara lain, untuk belanja produk dalam negeri pada kuartal I-2024 realisasi anggaran belanja operasional di Sumatera Selatan telah mencapai Rp3,6 triliun, dimana pangsa untuk belanja barang dan jasa sebesar Rp 1,18 triliun atau 30% menggunakan produk dalam negeri.

"Dan daei belanja tadi sebesar Rp 584,34 miliar atau hampir 50% dari rencana umum pengadaan merupakan penggunaan produk UMKM," katanya.

 

* Fakta atau Hoaks? Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor Cek Fakta Liputan6.com 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.

  • Otoritas Jasa Keuangan atau OJK adalah lembaga yang berfungsi untuk mengatur dan mengawasi seluruh kegiatan di sektor keuangan.

    OJK

Video Terkini