Top 3: Fotokopi Uang Kertas Rp 20.000 Bikin Geger

Pernyataan Presiden Joko Widodo (Jokowi) tentang bolehnya seorang Presiden untuk berkampanye atau memihak ke salah satu pasangan Calon Presiden (Capres) terus menuai polemik. Lantas, siapa saja yang boleh kampanye?

Jokowi menegaskan bahwa aturan soal presiden dan wakil presiden memiliki hak untuk kampanye diatur dalam Pasal 299 Undang-Undang (UU) Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu. Hal ini disampaikan Jokowi usai pernyataannya soal presiden dan menteri boleh kampanye menjadi polemik.

 "Itu kan ada pertanyaan dari wartawan mengenai menteri boleh kampanye atau tidak. Saya sampaikan ketentuan dari aturan perundang-undangan," kata Jokowi sebagaimana disiarkan di Youtube Sekretariat Presiden.

Baca artikel selengkapnya di sini

Pengamat Transportasi Djoko Setijowarno mencatat ada sekitar 95 persen kawasan perumahan di aglomerasi Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi (Bodetabek). Kondisi ini disebut sebagai darurat transportasi publik.

Djoko menilai, seharusnya akses angkutan umum sangat mudah ditemukan dari kawasan-kawasan perumahan di Bodetabek. Itu tak terbatas pada jenis angkutan tertentu.

"Indonesia sedang mengalami krisis angkutan umum. Sekitar 95 persen kawasan perumahan di Bodetabek tidak memiliki akses layanan transportasi umum. Padahal, idealnya, warga seharusnya bisa menemukan halte bus, terminal bus, atau stasiun kereta dengan berjalan kaki tidak lebih dari 500 meter," ujar Djoko dalam keterangannya, Minggu (28/1/2024).

Sebagai perbandingan, Wakil Ketua Pemberdayaan dan Pengembangan Wilayah Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Pusat ini merujuk porsi angkutan umum di DKI Jakarta.

Saat ini, sekitar 7,3 juta atau lebih dari 65 persen jiwa penduduk DKI Jakarta dilayani oleh angkutan umum yang eksisting.

Baca artikel selengkapnya di sini