Prabowo Subianto Sebut Rasio Utang Indonesia Terendah di Dunia, Simak Datanya

Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kemenkeu Suminto menuturkan, total outstanding utang Indonesia masih aman. Untuk menilai efektivitas utang pemerintah tidak hanya mengacu pada nominal, melainkan perlu memerhatikan berbagai indikator lainnya.

"Namun, tentu kita tidak sekadar melihat berbagai indikator portofolio utang kita, justru kinerja utang termasuk risiko, utang kita itu lebih baik dibandingkan tahun-tahun sebelumnya,” ujar Suminto seperti dikutip dari Antara, Rabu, 3 Januari 2024.

Jika mengacu pada indikator utang berdasarkan risiko nilai tukar (currency risk), nilai tukar proporsi dari utang Indonesia dalam valuta asing (valas) juga menurun. Utang pemerintah dalam bentuk valas tercatat 27,5 persen per November 2023. “Per November 2023, utang pemerintah yang dalam bentuk foreign currency itu hanya 27,5 persen. Dalam hal ini, dari sisi currency risk juga lebih baik,” kata dia.

Data Bank Indonesia

Jika melihat data Bank Indonesia, ULN Indonesia pada Oktober 2023 tetap terkendali yang tercermin dari rasio ULN Indonesia terhadap PDB yang turun menjadi 28,7 persen dari 28,9 persen pada bulan sebelumnya. Utang didominasi oleh ULN jangka panjang dengan pangsa mencapai 86,8 persen dari total ULN.

Berdasarkan data tradingeconomics.com, rasio utang pemerintah terhadap PDB sekitar 39,9 persen pada Desember 2022 dari sebelumnya 41,1.

Jika dibandingkan negara di Asia, rasio utang Indonesia tersebut berada di posisi lima. Korea Selatan berada di atas Indonesia atau posisi empat yang mencatatkan rasio utang terhadap PDB 49,60 persen. Kemudian di bawah Indonesia adalah Arab Saudi dengan rasio utang terhadap PDB 30 persen. Di Asia, China menempati posisi ratio utang terhadap PDB yang tertinggi mencapai 77,10 persen.

Disusul Jepang sebesar 263,90 persen, India sebesar 89,26 persen, Korea Selatan sebesar 49,60 persen dan Indonesia sebesar 39,90 persen.

Sedangkan kalau dibandingkan dari negara-negara lain di dunia, posisi Indonesia berada di peringkat ke-17. Di atas Indonesia ada Spanyol yang mencatatkan rasio utang terhadap PDB sebesar 111,60 persen. Di bawah Indonesia, ada Arab Saudi yang catat rasio utang terhadap PDB sebesar 30 persen.

Selain itu, Presiden Joko Widodo (Jokowi) juga pernah menyebutkan rasio utang Indonesia cukup rendah di antara negara G20 dan ASEAN. Ia menyampaikan hal itu saat pembacaan nota keuangan 2023.

Posisi utang luar negeri Indonesia pada akhir kuartal II 2023 tercatat sebesar USD 396,3 miliar, terpangkas dari USD 403,2 nimiar di akhir kuartal I 2023.

"Rasio utang Indonesia juga salah satu yang paling rendah di antara kelompok negara G20 dan ASEAN," kata Jokowi di gedung Parlemen, Jakarta, 16 Agustus 2023.

Dia menjelaskan, rasio utang Indonesia menurun dari 40,7 persen PDB di tahun 2021 menjadi 37,8 persen di Juli 2023. Sebagai perbandingan,rasio utang Malaysia saat ini di tingkat 66,3 persen PDB, Tiongkok 77,1 persen, dan India 83,1 persen.

Defisit Fiskal

Tidak hanya rasio utang yang rendah, Jokowi mengklaim kebijakan fiskal Indonesia termasuk salah satu yang paling efektif dalam menangani pandemi dan menjaga pertumbuhan ekonomi.

"Defisit fiskal Indonesia sudah kembali di bawah 3 persen PDB, satu tahun lebih cepat dari rencana awal," tegas Jokowi.

Di sebagian besar negara, defisit fiskal masih sangat lebar, seperti di India yang mencapai 9,6 persen PDB per tahun 2022, Jepang 7,8 persen, Tiongkok 7,5 persen, Amerika Serikat 5,5 persen, dan Malaysia 5,3 persen.

Sebelumnya diberitakan, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan pembiayaan atau penarikan utang tercatat sebesar Rp 407 triliun, turun 41,5 persen dibandingkan realisasi tahun 2022.

“Dibandingkan tahun 2022, di mana pembiayaan utang mencapai Rp 696 triliun, realisasi 2023 kemarin pembiayaan turun 41,5 persen,” kata Sri Mulyani.

Selain itu, realisasi pembiayaan utang juga berada di bawah target Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2023 yang direncanakan sebesar Rp 696,3 triliun. Artinya, realisasi hanya sebesar 58,4 persen dari target.

Adapun dari Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2023 yang dipatok sebesar Rp 421,2 triliun, realisasi pembiayaan utang sebesar 96,6 persen terhadap Perpres.

Secara rinci, pembiayaan utang tersebut terdiri dari Surat Berharga Negara (SBN) sebesar Rp308,7 triliun serta pinjaman Rp98,2 triliun.

Realisasi SBN turun 53,1 persen dari realisasi tahun lalu sebesar Rp658,8 triliun. Sementara realisasi pinjaman naik 164 persen dari Rp37,2 triliun pada tahun lalu.

“Jadi, secara keseluruhan, SBN neto turun tapi pinjaman agak naik, dan total pembiayaan kita turunnya 41,5 persen,” ujar Menkeu.

Bendahara Negara menjelaskan turunnya pembiayaan utang pada 2023 sejalan dengan konsolidasi fiskal dan pulihnya ekonomi nasional.

Tingkat imbal hasil (yield) SBN juga terkendali dan cost of fund dapat dijaga dengan efisien di tengah dinamika global dan volatilitas pasar keuangan.

Sementara itu, pembiayaan anggaran terealisasi Rp3595,5 triliun. Nilai tersebut setara 60,1 persen dari target APBN 2023 sebesar Rp598,2 triliun serta 74,9 persen dari target Perpres 75/2023 sebesar Rp479,9 triliun.