Sukses

Anggaran Pemilu Sudah Terpakai Rp 29,9 Triliun di 2023

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) telah merealisasikan anggaran Pemilihan Umum (Pemilu) tahun 2023 sebesar Rp 29,9 triliun atau 98,4 persen dari pagu Rp 30,4 triliun.

Liputan6.com, Jakarta Kementerian Keuangan (Kemenkeu) telah merealisasikan anggaran Pemilihan Umum (Pemilu) tahun 2023 sebesar Rp 29,9 triliun atau 98,4 persen dari pagu Rp 30,4 triliun.

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati, menjelaskan bahwa anggaran Pemilu itu di realisasikan setiap tahun. 

Misalnya, tahun 2022 telah direalisasikan Rp 3,1 triliun, dan tahun 2023 baru mencapai Rp 29,9 triliun. Untuk tahun 2024, Pemerintah telah menyiapkan anggaran sebesar Rp 38,2 triliun untuk Pemilu. Maka, secara keseluruhan alokasi anggaran Pemilu sejak 2022 hingga 2024 adalah Rp 71,2 triliun.

"2023 ini sudah Rp 29,9 triliun dari anggaran Rp 30,4 triliun atau 98,4 persen audah teralisasi," kata Menkeu dalam konferensi pers Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) KiTa, Jakarta, Selasa (2/1/2024).

Rincian Penyaluran

Adapun untuk rincian anggaran Rp 29,9 triliun tersebut disalurkan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) sebesar Rp 26,1 triliun.

Anggaran Rp 26,1 triliun digunakan untuk pembentukan badan adhoc; peraturan pelaksanaan penyelenggaraan pemilu; pengelolaan, pengadaan, laporan dan dokumentasi logistik; pencalonan Presiden dan Wapres serta Pencalonan Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kab/Kota, pengawasan masa kampanye dan penyelenggaraan Pemilu, pemutakhiran data pemilu dan penyusunan daftar pemilih, penetapan jumlah kursi dan penetapan daerah pemilihan, dan pengawasan logistik.

Kemudian, anggaran Pemilu 2023 juga disalurkan melalui 14 Kementerian Lembaga lain sebesar Rp 3,8 triliun.

Anggaran tersebut digunakan untuk pemenuhan almatsus pendukung pengamanan Pemilu 2024; pengamanan Pemilu; penanganan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu; diseminasi informasi, sosialisasi dan peliputan terkait Pemilu; pengawasan dana penyelenggtaan Pemilu; persiapan penyelenggaraan Pemilu serentak; penanganan sengketa perkara pelanggaran klde etik penyelenggaraan Pemilu, pengawasan netralitas ASN, pembentukan pos Pemilu; dan perumusan kebijakan kerawanan keamanan nasional terkait Pemilu.

 

* Follow Official WhatsApp Channel Liputan6.com untuk mendapatkan berita-berita terkini dengan mengklik tautan ini.

2 dari 3 halaman

Pendapatan Negara 2023 Lampaui Target, Tembus Rp 2.774,3 Triliun

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mencatat realisasi sementara pendapatan negara pada 2023 mencapai Rp 2.774,3 triliun. Jumlah pendapatan negara itu 112,6 persen dari target APBN yang sebesar Rp 2.463 triliun.

Sedangkan dibandingkan dengan target yang ditetapkan pada Perpres 75 Tahun 2023 yaitu sebesar Rp 2.637,2 triliun, pendapatan negara telah mencapai 105,2 persen.

Hal ini disampaikan Sri Mulyani langsung pada konferensi pers Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) KiTa, Jakarta, Selasa (2/1/2024).

"Overall pendapatan negara kita (2023) di Rp 2.774,3 triliun itu 112,6 persen dari APBN awal. Waktu kita revisi targetnya dinaikkan di Perpres 75 tahun 2023 yaitu Rp 2.637,2 triliun APBN realisasi sementara tetap di atas itu," kata dia.

 

3 dari 3 halaman

Hasil Luar Biasa

Menurutnya, capaian pendapatan negara tahun 2023 yang tembus melebihi target merupakan hasil yang luar biasa baik.

"Ini adalah satu capaian dari sisi pendapatan negara yang luar biasa baik, dan ini adalah hasil kerja keras bersama. Karena ini dihadapkan pada komoditas yang jatuh dan ekonomi dunia yang melemah," ujarnya.

Adapun realisasi pendapatan negara tersebut terdiri atas penerimaan perpajakan Rp 2.155,4 triliun dan PNBP yang dikelola Kemenkeu Rp 605,9 triliun, serta hibah Rp 13 triliun.

"PNBP ini juga luar biasa. Namun, 2023 ini PNBP yang tadinya kita desain cukup konservatif karena kami memperkirakan semua komoditas turun semuanya, CPO turun, Batu Bara turun maka APBN hanya menargetkan Rp 441,4 triliun untuk PNBP ternyata di DJA mampu mengumpulkan PNBP diatas Rp 600 triliun," pungkasnya.

 

* Fakta atau Hoaks? Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor Cek Fakta Liputan6.com 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.

  • Pemilihan umum legislatif yang disingkat sebagai Pemilu tahun 2024 akan mulai dilaksanakan pada 14 Februari 2024.

    Pemilu 2024

  • Kementerian Keuangan merupakan salah satu kementerian negara di lingkungan Pemerintah Indonesia yang membidangi urusan keuangan negara.

    kemenkeu

  • Kementerian Keuangan merupakan salah satu kementerian negara di lingkungan Pemerintah Indonesia yang membidangi urusan keuangan negara.

    Kementerian Keuangan

  • Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati
    Sri Mulyani Indrawati kini menjabat sebagai Menteri Keuangan di Kabinet Kerja.

    Sri Mulyani

  • APBN adalah singkatan dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara.

    apbn

  • Pemilu

  • Menkeu

Video Terkini