PNS Selingkuh Makin Banyak, Ini Buktinya

ASN di Jakarta Tetap Masuk dengan Kapasitas 75 Persen — Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) mengungkapkan data PNS selingkuh dalam rentang waktu 2020-2023. (Liputan6.com/Herman Zakharia)

Liputan6.com, Jakarta Kesejahteraan Aparatur Sipil Negara (ASN) atau PNS dipastikan bakal terus meningkat. Hal ini dipastikan setelah Presiden Jokowi akan menaikkan gaji PNS tahun depan.

Namun, dibalik perbaikan kesejahteraan PNS ini, ternyata ada data yang menyatakan bahwa aksi perselingkuhan oleh PNS setiap tahunnya semakin banyak.

Data mengenai peningkatan kasus PNS selingkuh ini dipaparkan langsung oleh Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN).

Ketua KASN Agus Pramusinto menyebut kasus perselingkuhan masih cukup tinggi terutama jika melihat data sepanjang periode 2020–2023.

Dalam periode itu, KASN menemukan 172 pelanggaran terkait permasalahan rumah tangga yang di antaranya mencakup perselingkuhan. Total pelanggaran etik yang ditemukan KASN dalam periode waktu itu sebanyak 676 kasus.

Penyebabnya

Dia menjelaskan kasus itu jumlahnya cukup tinggi karena banyak pihak beranggapan perselingkuhan merupakan masalah pribadi, padahal itu menyangkut kode etik para ASN.

“Beberapa faktor penyebabnya (penanganan kasus perselingkuhan lamban, red.) antara lain adanya benturan kepentingan di antara para pihak yang berkepentingan, dan adanya pandangan bahwa perselingkuhan merupakan persoalan pribadi,” kata dia seperti dikutip dari Antara, Jumat (1/9/2023).

2 dari 3 halaman

Sanksi Siap Menanti

Sementara itu, Asisten KASN Pangihutan Marpaung menjelaskan perselingkuhan menjadi pelanggaran manakala para pelakunya tinggal bersama, dan/atau melakukan hubungan suami istri tanpa ikatan perkawinan yang sah.

Ketentuan terkait itu diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 juncto Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS).

Dia menjelaskan jika ada PNS yang melanggar aturan itu maka mereka dapat kena sanksi disiplin berat sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin PNS.

Hukuman disiplin berat itu mencakup penurunan jabatan setingkat lebih rendah selama 12 bulan, pembebasan dari jabatannya menjadi jabatan pelaksana selama 12 bulan, atau pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS.

3 dari 3 halaman