Menaker Bidik Perkebunan Kelapa Sawit Bebas Pekerja Anak pada 2023

Liputan6.com, Jakarta Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker), mengadakan pencanangan sektor perkebunan kelapa sawit terbebas pekerja anak, di Pekanbaru Riau.

Pencanangan gerakan sektor perkebunan kelapa sawit terbebas pekerja anak pada tahun 2023, dilakukan pada 16 provinsi yang memiliki luas perkebunan lebih dari 100.000 hektar, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2021.

Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah menyampaikan, keberadaaan industri kelapa sawit berperan penting dalam perekonomian nasional. Industri ini telah melibatkan banyak pelaku usaha dari berbagai kelompok ekonomi.

"Dengan kondisi tersebut, kelapa sawit merupakan komoditas ekspor yang sangat berpengaruh, sehingga resiko kehadiran pekerja anak sangatlah mungkin terjadi," kata Menaker Ida, di Jakarta, Selasa (13/6/2023).

Adapun untuk mengatasi persoalan pekerja anak di industri kelapa sawit haruslah dilakukan secara terencana dan terpadu, serta memperhatikan kepentingan terbaik untuk anak.

Penghapusan Pekerja Anak

Namun upaya penghapusan pekerja anak, lanjut Menaker, bukanlah suatu hal yang mudah, butuh proses yang panjang dan berkelanjutan dari berbagai pihak, baik Pemerintah Pusat dan Daerah, Serikat Pekerja/Serikat Buruh, pengusaha, serta organisasi masyarakat untuk bersama-sama menanggulangi pekerja anak.

"Ini berarti penguatan kolaborasi antara stakeholder sangat penting dalam mendukung visi Indonesia Bebas Pekerja Anak," ungkap Ida Fauziyah.

Selain itu, pada momentum hari Dunia Menentang Pekerja Anak yang diperingati setiap tanggal 12 Juni, Menaker mengajak semua pihak untuk merumuskan program-program strategis sebagai langkah percepatan penanggulangan pekerja anak. "Peran aktif semua pihak sangat diperlukan, dalam mewujudkan generasi penerus bangsa yang berkualitas, adil makmur dan sejahtera, " pungkasnya.

2 dari 3 halaman

Menaker Bongkar Biang Kerok Banyaknya PHK di Tanah Air

Deklarasi Tripartit, Bentuk Komitmen Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Tempat Kerja — Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah/Istimewa.

Sebelumnya, Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziah mengungkap penyebab dari maraknya pemutusan hubungan kerja (PHK) di industri tanah air. Termasuk adanya PHK di sektor produsen alas kaki.

Ida menyebut, salah satu yang jadi sebab adalah menurunkan permintaan terhadap perusahaan terkait. Ini bisa disebabkan oleh melemahnya ekonomi Eropa dan Amerika Serikat sebagai salah satu tujuan ekspor untuk produk-produk alas kaki asal Indonesia.

"Kalau padat karya alas kaki misalnya itu memang karena permintaan di Eropa dan Amerika yang berkurang, bahkan tidak ada lagi permintaan," ujarnya saat ditemui di Hotel Pullman, Senin (15/5/2023).

Ida mengungkapkan dalam upaya mencegah PHK, pihaknya juga telah menjadi mediator antara pekerja dan pengusaha di industri tersebut. Dia mengklaim berhasil mempertahankan cukup banyak pekerja yang terancam PHK.

Menaker pun turut merujuk pada aturan yang dibuatnya. Yakni, Permenaker Nomor 5/2023 tentang Penyesuaian Waktu Kerja dan Pengupahan pada Perusahaan Industri Padat Karya Tertentu Berorientasi Ekspor yang Terdampak Perubahan Ekonomi Global. Menurutnya, aturan ini jadi salah satu upaya untuk mencegah PHK.

"Banyak sekali (mediasi) tapi memang tidak kami rilis itu alhamdulillah dari mediasi itu kami bisa mencari titik temu. Tidak sedikit memang yang bisa kami pertahankan agar mereka tetap bekerja," kata dia.

"Kebijakan diantara Kementerian yang sudah kami lakukan, misalnya kalau teman-teman yang terutama alas kaki yang berorientasi ekspor Eropa dan Amerika yang memang permintaan nya itu berkurang bahkan tidak ada permintaan sama sekali, kami juga kan memberikan kelonggaran dengan berbagai syarat," sambungnya.

3 dari 3 halaman

Bakal Lakukan Pemanggilan

Sesuaikan RKA-KL dan RKP-KL, Menaker Ida Fauziyah Hadiri Raker Bersama Komisi IX DPR — Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah saat mengikuti rapat kerja dengan Komisi IX DPR di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (6/6/2023). (Liputan6.com/Faizal Fanani)

Ida menegaskan, jika ternyata terjadi adanya PHK secara sepihak, dia akan melakukan pemanggilan perusahaan yang bersangkutan. Langkah ini sejalan dengan berbagai upaya perlindungan terhadap pekerja.

"Saya kira kami akan panggil antara PHI Jamsos dengan pengawas kita akan panggil, biasanya kami duduk bersama jangan sampai hak-hak pekerja itu tidak dipenuhi terhadap pekerja. banyak sekali mediasi itu," kata dia.

Kembali menyoal gelombang PHK, Ida masih mengatakan kalau itu disebabkan oleh menurunnya kondisi ekonomi Amerika Serikat dan Eropa. Namun, dia berharap tahun ini bisa berangsur membaik. Ditambah lagi dengan pilihan tujuan ekspor lainnya untuk produk asli Indonesia.

"Sebenernya kondisinya terutama tekstil ekspor Eropa-Amerika itu kondisinya tidak baik, tapi kami antisipasi tadi, kami harap kondisinya semakin pulih," paparnya.