167 Investor Antri Masuk IKN Nusantara

Liputan6.com, Jakarta Pemerintah berkomitmen hanya mendanai 20 persen proyek pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) dari alokasi APBN. Sedangkan 80 persen pendanaan IKN sisanya didanai oleh para investor.

Data terbaru Otorita IKN menunjukkan, bahwa 167 investor telah mengirimkan Letter of Intent untuk berpartisipasi dalam pembangunan Ibu Kota Nusantara.

Di antaranya, lima investor telah menerima Surat Izin Prakasa atau Letter to Proceed (LTP) dari pemerintah untuk membangun hunian bagi Aparatur Sipil Negara (ASN), yakni PT Summarecon Agung Tbk (SMRA), Konsorsium Nusantara (CCFG Corp dan RBN), Korean Land and Development, Konsorsium PT Perintis Triniti Properti Tbk (TRIN), dan PT Nindya Karya (Persero).

Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) Bambang Susantono menilai, potensi investasi di Ibu Kota Nusantara sangat besar. Dengan peluang di berbagai sektor, termasuk perumahan, transportasi, energi, dan pariwisata.

"Kota ini juga diharapkan menjadi pusat inovasi, dengan pemerintah berencana untuk mendirikan pusat penelitian dan pengembangan serta menarik perusahaan teknologi ke kota tersebut," ujar Bambang dalam keterangan tertulis, Jumat (14/4/2023).

Banyak Negara Kunjungi IKN

Selain itu, ia menambahkan, tingginya minat negara-negara sahabat untuk berinvestasi di IKN dapat dilihat dari delegasi dari Korea, Jepang dan Swiss yang telah berkunjung langsung ke Ibu Kota Nusantara untuk mengamati kemajuan pembangunan dan mengeksplorasi peluang investasi.

"Termasuk dalam delegasi Jepang adalah para pengusaha asal negeri Sakura yang bergerak di sektor bangunan dan perumahan untuk melihat kemajuan pembangunan dan menilai potensi investasi," imbuhnya.

Untuk memfasilitasi investasi di IKN, pemerintah telah mengeluarkan kebijakan khusus melalui Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pemberian Perizinan Berusaha, Kemudahan Berusaha, dan Fasilitas Penanaman Modal bagi Pelaku Usaha di Ibu Kota Nusantara.

Tujuannya, memberikan kepastian, kesempatan, dan partisipasi yang lebih besar kepada pelaku usaha untuk mempercepat pembangunan Ibu Kota Nusantara.

Bambang menyatakan, kebijakan ini dirancang agar Ibu Kota Nusantara bukan hanya menjadi pusat pemerintahan, tapi juga pusat kegiatan ekonomi yang Indonesia-sentris. Dia berharap para pelaku usaha dapat membantu menjadikan kota ini sebagai pusat penyediaan infrastruktur dan kegiatan ekonomi yang akan jadi lokomotif pertumbuhan ekonomi Indonesia di masa depan.

"Pembangunan Ibu Kota Nusantara merupakan proyek besar yang membutuhkan investasi dan kolaborasi yang besar antara pemerintah dan pelaku bisnis. Kota ini dibangun dari awal di atas lahan hijau, yang memberikan kesempatan unik untuk menciptakan lingkungan perkotaan yang berkelanjutan dan efisien," tuturnya.

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Direktorat Jenderal Perumahan telah menyelesaikan 22 tower Hunian Pekerja Konstruksi (HPK) senilai Rp 567 miliar di Ibu Kota Negara, atau IKN Nusantara. 

HPK berupa rumah susun tersebut dibangun dengan teknologi modular yang mengedepankan kecepatan konstruksi dan meminimalisir sisa material (zero waste).  

Saat ini, sebanyak 12 tower sudah fungsional dan menjadi tempat tinggal bagi para pekerja konstruksi yang membangun sejumlah infrastruktur di IKN Nusantara.

Direktur Jenderal Perumahan Kementerian PUPR Iwan Suprijanto mengatakan, dalam proses pembangunan HPK, Kementerian PUPR menerapkan sedikitnya tiga kriteria pelaksanaan pembangunan dengan prinsip Environmental, Social, and Governance (ESG) atau Lingkungan, Sosial, dan Tata Kelola (LST).

"Pertama adalah environmental atau lingkungan dengan menerapkan lean construction dan green construction, kedua adalah social atau sosial yang bertujuan memberikan fasilitas yang lebih layak bagi para pekerja konstruksi yang membangun IKN. Selanjutnya yang ketiga adalah governance atau tata kelola perusahaan yakni membangun tata kelola konstruksi yang lebih rapi, sehat, efisiensi dan efektif," jelasnya, Kamis (13/4/2023).

Iwan menambahkan, dalam proses pembangunan HPK, Kementerian PUPR menerapkan Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi (SMKK) sesuai dengan Peraturan Menteri PUPR Nomor 10 Tahun 2021 agar pekerjaan di lapangan berjalan sesuai rencana dan aman dari sisi kontruksi. 

"HPK dapat menampung sebanyak 14.736 orang pekerja konstruksi. Dan beberapa tower tersebut juga sudah dihuni oleh para pekerja konstruksi," terang Iwan.

Kepala Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Kalimantan II H Hujurat mengatakan, pembangunan HPK tersebut merupakan wujud perhatian kepada para pekerja konstruksi IKN Nusantara supaya dapat tinggal di hunian yang layak. Selain itu, juga untuk meminimalisir munculnya kawasan kumuh di sekitar IKN Nusantara.

"Pembangunan dimulai sejak 29 Agustus 2022 hingga 20 Januari 2023 oleh setidaknya 368 pekerja yang terlibat. Kontraktor pelaksana pembangunannya PT Wijaya Karya Gedung-PT Adhi Karya (Persero) Tbk, KSO dengan anggaran sebesar Rp 567,008 miliar," jelas Hujurat.

Kementerian PUPR juga telah melengkapi HPK dengan sejumlah fasilitas pendukung seperti mess hall atau ruang serbaguna, ruang makan, tempat ibadah, klinik kesehatan, kantor pengelola serta beberapa fasilitas penunjang lainnya. 

"Saat ini, HPK akan segera serah terima pengelolaan dari Kementerian PUPR kepada Otorita IKN untuk dikelola melalui Badan Usaha Milik Otorita," pungkas Hujurat