BUMN Tak Boleh Borong Proyek, Swasta Wajib Diajak

Liputan6.com, Jakarta - Wakil Kepala BP BUMN, Tedi Bharata menyebut pihaknya tengah gencar melakukan streamlining business. Langkah ini diambil demi meningkatkan efisiensi sekaligus mengembalikan BUMN ke bisnis intinya (core business). Penataan ini ditargetkan selesai pada 2026, sebagai pijakan sebelum masuk ke tahap penguatan dan pertumbuhan di tahun berikutnya.

Tedi menjelaskan, penataan ini berfokus pada tiga aspek utama, yaitu fokus bisnis, skala perusahaan, dan penguatan kontrol anak usaha. BUMN juga didorong untuk merangkul pihak swasta pada kegiatan di luar bisnis inti, alih-alih menggarap semuanya sendiri.

"Sekarang harus kembali ke core business. Kalau ada yang di luar itu, kerja sama dengan swasta harus jadi bagian dari pertumbuhan kita. Nggak bisa semuanya diborong BUMN," ujar Tedi di Jakarta, Rabu (23/9/2026).

Selain itu, BUMN perlu memperbesar skala usaha agar perusahaan di bidang sejenis tidak saling sikut dalam skala kecil. Menurutnya, skala yang lebih besar akan membuka peluang bagi BUMN untuk melebarkan sayap ke pasar regional hingga global.

"Kalau skalanya makin besar dan pasar domestik sudah terlalu dominan, sudah saatnya kita main di pasar regional dan global," tambahnya.

Aspek ketiga adalah penguatan kontrol. BP BUMN ingin memperketat pengawasan hingga ke tingkat anak dan cucu perusahaan agar struktur organisasi serta kinerjanya makin transparan.

"Tiga hal ini, fokus, skala, dan kontrol yang lebih baik jadi alasan utama kenapa kita perlu penyederhanaan ini," terang Tedi.